Sumbo Tinarbuko
Ketika musim hujan jatuh di pelupuk mata, air cucuran langit akan membasahi apa pun dan siapa pun yang bermukim di jagad raya ini. Demikian pula ketika kita kehujanan, rasanya akan terlindung saat seseorang menyorongkan payung untuk mengurangi tampiasnya air hujan.
Payung seakan menjadi dewa penyelamat bagi mereka yang menjalankan aktivitas keseharian ketika hujan membasahi bumi. Berkat sebuah payung, maka siapa pun yang ada di bawahnya, terlindungi dari guyuran air hujan di musim penghujan atau sengatan sinar matahari di musim kemarau. Dengan demikian, apa pun dan siapa pun yang ada di bawah payung, akan aman terlindungi dan nyaman pula dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dalam konteks ini, pemerintah, pejabat publik, penegak hukum, dan wakil rakyat adalah bagaikan payung bagi masyarakat yang tergabung di negeri Republik Indonesia. Sebagai sebuah payung, sudah seharusnya pemerintahan SBY Jilid II beserta segenap jajarannya memayungi seluruh aktivitas masyarakat Indonesia. Mereka harus melindungi masyarakat demi tercapainya perikehidupan yang aman, nyaman, tertib, dan bermartabat.
Mengapa kalimat ‘seharusnya pemerintah beserta segenap jajarannya memosisikan diri sebagai payung untuk melindungi warga masyarakat’ perlu digarisbawahi? Sebab sudah menjadi rahasia umum ketika seseorang mengajukan dirinya untuk mendapatkan sebuah amanah menjadi pejabat publik, maka semangat yang muncul dalam sanubarinya adalah kehendak untuk berkuasa (kinawoso). Dengan membaptis dirinya menjadi orang yang ‘kinawoso’, maka semat, derajat dan pangkat ada dalam genggamannya. Yang terjadi kemudian, semangat untuk menjadi pelayanan masyarakat seperti yang disumpahkan saat pertama kali menjadi pejabat kemudian dilupakan begitu saja. Lewat semangat ‘kinawoso’ tadi, mereka ini mengondisikan dirinya sebagai raja kecil yang harus disanjung, dipuja, dianggap selalu benar dan paling baik di negeri ini.
Mengapa pemerintah dan wakil rakyat terkesan enggan memayungi masyarakat dengan berbagai kebijakan yang mengedepankan suara dan kebutuhan hakiki masyarakat? Ditengarai, pemerintah dan wakil rakyat sebagai representasi pemimpin bangsa lebih senang mendengarkan suara pembisik yang ada di sekelilingnya, maka kebijakan yang ditelurkannya pun jauh panggang dari api.
Pemerintah senantiasa menggagas dan melaksanakan segala macam kebijakan dengan menggunakan ukuran dirinya atau kelompok massa pendukungnya yang jumlahnya relatif kecil dari pada seluruh rakyat yang dipimpinnya. Mereka lebih suka membuat target finansial dalam ranah zona nyaman kemapanan harta benda duniawi.
Akibat dari semua itu, jumlah rakyat miskin bertambah banyak, harga sembako menjadi mahal, biaya pendidikan selangit, terbatasnya lahan pekerjaan, meningkatnya jumlah pengangguran dari kalangan masyarakat terdidik, tingkat kesehatan masyarakat sungguh memprihatinkan, ongkos pengobatan tidak terjangkau, merebaknya kriminalitas dan kejahatan masyarakat, minimnya perhatian pada petani dan hasil pertanian, kerusakan lingkungan akibat polusi dan bencana alam tidak segera teratasi dengan baik.
Manakala pemerintah yang bertugas mengurus masalah penegakan hukum, kesehatan, pertanian, ekonomi, dan pendidikan, ternyata tidak menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa keadilan, maka masyarakat wajib mengingatkan dalam bentuk aksi keteladanan untuk menjalankan perikehidupan masyarakat dengan mengedepankan aspek keadilan sebagai panglimanya.
Saat rakyat meragukan kemampuan pemerintah, pejabat publik, penegak hukum, dan wakil rakyat menjadi payung masyarakat, sudah saatnya kita sebagai sekumpulan individu yang memiliki jiwa sosial memberikan contoh kepada pemerintah, pejabat publik, penegak hukum, dan wakil rakyat untuk saling memayungi, menghargai dan menghormati sesama individu dalam konteks memuliakan harkat dan martabat masyarakat Indonesia.
Sebagai mahluk sosial, warga masyarakat perlu payung memayungi, sehingga antara yang satu dengan lainnya saling terlindungi. Dengan demikian antar warga negara lebih mengedepankan hidup bersama yang berkeadilan sesuai talentanya.
Sudah waktunya masyarakat memberikan contoh yang berasal dari kearifan lokal dan adat istiadat peninggalan leluhur bangsa kepada pemerintah dan segenap jajarannya untuk senantiasa mengedepankan kehidupan yang beragam tanpa indikasi untuk memaksakan kehendak.
Kearifan lokal warisan nenek moyang yang selalu dijunjung tinggi warga masyarakat yaitu: mereka yang berkecukupan wajib membantu ‘memayungi’ yang berkekurangan, yang pandai mentransfer ilmunya kepada yang sedang dalam proses belajar, yang kuat membantu ‘memayungi’ yang lemah.
Gerakan penggalangan koin untuk Prita adalah salah satu bukti nyata keteladanan dan kearifan lokal masyarakat yang ditunjukkan pada pemerintah. Rakyat saling memayungi dan bahu membahu untuk menegakkan rasa keadilan. Demikian pula aksi keteladanan mendukung pembebasan Wakil Ketua KPK Bibit-Chandra. Serta aksi keteladanan menghapuskan ujian nasional bagi siswa SD, SMP, SMA/SMK. Hal semacam itu menjadi perlu dilakukan masyarakat mengingat kebijakan yang dibuat pemerintah tidak mendengarkan aspirasi dan suara masyarakat. Pemerintah dan wakil rakyat tidak memosisikan diri sebagai pelayan masyarakat, sebaliknya mereka justru minta dilayani masyarakat sebagai priyayi birokrat.
Dalam konteks ini, seharusnya pemerintah merasa malu, karena posisinya sebagai teladan masyarakat telah didekonstruksi oleh masyarakat. Hasilnya, justru masyarakat yang memberikan keteladanan pada pemerintah.
Jika pemerintah tidak segera memperbaiki diri maka masyarakat akan sangat kecewa. Ketika rakyat dikecewakan terus menerus oleh pemerintah, maka rakyat merasa hidup sendiri tanpa naungan payung dari pemerintah. Untuk itu rakyat berharap agar pemerintah dan wakil rakyat bersedia memosisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang senantiasa memayungi masyarakat dalam keadaan untung dan malang, ataupun dalam suasana susah dan senang.
*)Sumbo Tinarbuko (http://sumbo.wordpress.com/) adalah Kandidat Doktor FIB UGM dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Artikel ini ditayangkan di rubrik Analisis harian Kedaulatan Rakyat, 12 Desember 2009.
