(Analisis KR) Curhat Gaji SBY
Oleh Sumbo Tinarbuko
Sebagian rakyat Indonesia belakangan ini intens membicarakan curhat Presiden SBY perihal gaji yang diterimanya selama ini. SBY mengatakan, sejak menjabat Presiden, dia belum pernah menerima kenaikan gaji. Atas curhatan Presiden SBY, Tajuk Rencana SKH Kedaulatan Rakyat (24/1/2011) menulis, ‘’… Kita ingin mengatakan, dalam situasi dan kondisi kehidupan sosial dan perekonomian sebagian besar rakyat masih compang camping, pernyataan Presiden SBY itu amat sensitif. Sensivitas rakyat yang kemudian muncul dalam beragam penafsiran, yang cenderung menilai Presiden SBY berlaku egois, dan melupakan penderitaan sebagian rakyat …‘’
Pertanyaannya, salahkah curahan hati Presiden SBY seperti itu? Terlepas dari benar atau salah, sensitif atau tidak, yang jelas rakyat menganggap Presiden SBY sedang memancarkan sebuah ‘keteladanan’ kepada kita sebagai rakyat Indonesia untuk senantiasa mendahulukan ‘hak’ daripada kewajibannya. Makna yang muncul atas ‘keteladanan’ itu: ‘hak’ adalah sesuatu yang melekat dalam sanubari setiap insan manusia. Oleh karenanya ‘hak’ menjadi sangat penting. Dengan mengantongi ‘hak’, maka segala keinginan dan kepentingan dapat serta merta dikuasai untuk memuaskan diri dalam hidup dan kehidupannya di dunia fana ini.
Ketika ‘hak’ dalam konteks berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat senantiasa diteladankan untuk selalu dituntut sebelum menunaikan kewajiban, maka mereka digolongkan sebagai manusia egois. Sekelompok makhluk hidup yang memiliki akal budi tetapi tidak mampu menyelaraskan budi yang berakal dan akal yang berbudi. Fenomena egoisme semacam ini akan menduduki peringkat berbahaya manakala dianut oleh orang-orang yang berkesempatan menjadi pemimpin bangsa. ‘’Celaka duabelaslah bagi umat manusia yang dipimpin oleh pemimpin egois, ‘’ gumam rakyat yang cerdas mengkritisi sepak terjang pemimpin egois.
Seorang pemimpin, dalam naluri orang Jawa, selalu berpikir dan bertindak atas nama kesejahteraan warga yang dipimpinnya. Diriwayatkan, pemimpin belum akan makan jikalau rakyatnya belum kenyang atas makanan dan minuman yang dihidangkan pada rakyat yang seharusnya mereka layani.
Dalam perspektif masyarakat Jawa, pemimpin bangsa senantiasa memosisikan dirinya sebagai orang tua kandung yang mendaraskan dirinya untuk selalu menjalankan konsep ‘asah, asih, dan asuh’ pada buah hati yang disayanginya. ‘Asah’ dimaknai sebagai sebuah aktivitas mengasah atau mempertajam ketrampilan berpikir dan bertindak dalam memecahkan masalah lewat berbagai laku kreativitas yang menjadi talenta para kawulanya. Medium untuk mengasah laku kreativitas ini lewat lembaga pendidikan formal dan nonformal. Semuanya itu seyogianya menjadi prioritas utama pemimpin bangsa dalam memajukan konsep ‘asah’ pada warga masyarakat yang dipimpinnya. Hanya lewat konsep ‘asah’ pemimpin bangsa memiliki kesempatan untuk mencerdaskan akal pikiran dan memberdayakan nalar perasaan warganya untuk menjadi masyarakat yang unggul, kreatif, produktif, dan bermartabat.
Konsep ‘asih’ dalam hidup keseharian masyarakat Jawa senantiasa mengedepankan lelaku kasih sayang kepada sesama insan manusia dalam arti yang sebenarnya. Pemimpin bangsa seyogianya memanfaatkan konsep ‘asih’ ini untuk disemaikan dalam hati sanubari warga masyarakat. Ketika rasa ‘asih’ itu diejawantahkan dalam tebaran kasih sayang, maka rakyat yang bernaung di negara Republik Indonesia merasa nyaman, aman, dan tentram untuk berkarya nyata sesuai talentanya masing-masing. Kondisi semacam ini menjadikan warga masyarakat berhasil menemukan sanctuary manakala dipimpin oleh pemimpin bangsa yang berwibawa dan bijaksana.
Konsep berikutnya yang tidak kalah penting adalah ‘asuh’. Konsep ini menjadi salah satu strategi kebudayaan yang mengakar kuat di kalangan masyarakat Jawa. Mengapa demikian? Karena orang tua (baca: pemimpin bangsa) wajib membimbing dan mengasuh warganya agar mereka mampu menjadi kader bangsa yang tangguh. Menjadi calon pemimpin bangsa yang berjiwa ksatria, tidak cengeng, dan selalu mengedepankan pemikiran ‘mengayomi’ (melindungi) dan ‘mengayemi’ (membuat tenang, ayem, dan nyaman) warga masyarakat.
Ketika pemimpin bangsa rela mengadopsi konsep ‘asah, asih, asuh’ serta ‘mengayomi’ dan ‘mengayemi’ sebagai pijakan ideologi dalam membaktikan diri kepada warga masyarakat, maka pada titik inilah, muncul pemimpin bangsa berwujud seorang negarawan yang mengedepankan kewajibannya dalam mengelola harkat dan martabat rakyat yang dipimpinnya. Dia menjadi sosok pemimpin bangsa yang selalu menggali energi bersumber dari nalar perasaan dan akal pikiran untuk menghasilkan sebuah tatakelola berbangsa dan bernegara dengan segenap kebijaksanaan yang berorientasi untuk melayani dan menyejahterakan warga masyarakatnya.
Sementara itu ‘hak’ yang dipahami sebagai gaji, tunjangan dan penghargaan atas karya nyata yang sudah dikerjakan secara maksimal akan datang dengan sendirinya. Agama mengajarkan, jika tangan kananmu mengerjakan atau memberikan sesuatu, jangan sampai tangan kirimu tahu. Dalam konteks ini, jika kita sudah melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, maka gaji, tunjangan dan penghargaan yang menjadi ‘hak’ kita akan datang dalam pelukan tanpa harus berebut mencarinya.
*)Sumbo Tinarbuko (http://sumbo.wordpress.com/) adalah Pengamat Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Rabu Wage, 26 Januari 2011.
