Kekerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia: perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Kekerasan dapat juga diartikan sebagai sebuah perilaku yang  menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Dewasa ini, kekerasan menjadi sebuah fenomena. Karena berbentuk sebuah fenomena, maka kekerasan seterusnya menjadi ‘barang’ komoditas yang laku keras dalam bursa jual beli informasi komunikasi visual.

Bentuk konkret komodifikasi kekerasan dapat disaksikan pada tayangan kekerasan yang disuguhkan media massa secara detail dan vulgar. Efek dari komodifikasi kekerasan itu ditengarai menjadi semacam peternakan baru atas kekerasan berikutnya. Kekerasan yang disuguhkan pada masyarakat oleh warga masyarakat sendiri terjadi akibat ketidakpuasan sesaat atas sebuah keadaan tertentu. Realitas kekerasan semacam itu  kemudian direkam dan ditayangkan media massa. Bagi para pelaku kekerasan, keberadaan fenomena kekerasan seakan-akan menjadi buku ajar dan referensi wajib yang memiliki energi kuat untuk memunculkan kekerasan berikutnya, tentu  dengan intensitas kekerasan yang lebih keras.

Karena sumber rujukannya sama, maka bentuk gerakan kekerasannya pun sebangun. Diawali dengan penggalangan massa. Mereka berteriak dalam aura kemarahan yang membuncah. Selanjutnya bergerak untuk merusak, membongkar, membakar apa pun yang ada di sekitarnya. Ketika suasana semakin memanas, maka ‘sang kekerasan’ akan memakan korban yang mengakibatkan luka-luka bahkan meningggal dunia.

Hal itu setidaknya dapat disaksikan pada fenomena kekerasan yang baru-baru ini  membara di Cikeusik Banten dan Temanggung Jawa Tengah. Sementara pelaku kekerasan seakan mendapatkan legitimasi sosial manakala aksi kekerasan yang mereka pertontonkan diliput media massa dan ditayangkan terus secara berkelanjutan.

Akhirnya, bagi para pelaku, kekerasan diposisikan menjadi bahasa baru untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pada tataran berikutnya, amuk massa seolah-olah menjadi ‘solusi cantik’ yang dianggap mampu memuaskan hasrat kekerasan pelaku kekerasan. Mereka senantiasa menggali energi negatif berwujud tabiat kasar. Visualisasinya digambarkan dalam sosok maskulin yang berteriak lantang guna memaksakan kehendaknya untuk dituruti.

Pertanyaannya, kenapa fenomena kekerasan dari waktu ke hari semakin mengeras? Apa yang mereka cari dalam perseteruan ini? Benarkah fenomena kekerasan sudah menjadi bahasa baru untuk mewujudkan kehendak dan keinginan akan suatu hal oleh para pihak? Apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan fenomena kekerasan di Indonesia? Apakah rasa asih dan cinta kasih antar umat manusia sudah mulai pudar dari bumi Indonesia?

Pertanyaan seperti itu sejatinya sulit dijawab secara langsung. Sebab antara hal satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Bahkan terkesan bagaikan benang bundhet. Tetapi yang jelas terpampang di pelupuk mata, penghargaan atas kekaryaan seorang manusia dalam konteks fenomena kekerasan ini, akhirnya dimatikan oleh sang manusia itu sendiri. Padahal yang berhak untuk menentukan mati hidupnya seseorang adalah Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam perspektif masyarakat Jawa, sudah menjadi ketetapan adat manakala seseorang yang sedang ditimpa masalah, maka penyelesaian masalahnya didekati dengan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Leluhur orang Jawa mengajarkan pada kita: ‘’yen ana rembug dirembug, nanging olehe ngrembug kanthi sareh.’’

Orang modern memaknai piwulang becik semacam itu dengan pengertian: jika kita sedang memiliki  masalah yang menyebabkan salah pengertian antar parapihak, maka marilah diselesaikan dengan kepala dingin dan hati tenang.

Nenek moyang kita juga meneladankan lelaku: ‘’aja tumindak grusa grusu, nanging tumindak kanthi landesan pikiran kang wening.’’ Teladan tersebut, jika diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan:   jika kita sedang memiliki masalah, jangan terburu-buru bereaksi untuk memutuskan masalah tersebut secara emosial dengan tindak kekerasan. Intisari dari teladan tersebut justru mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memikirkan segala sesuatunya dengan tenang. Selanjutnya dipertimbangkan untuk diputuskan secara bijaksana dan bermartabat.

Pesan moral yang ingin disampaikan nenek moyang kita dalam upaya menghentikan tindak kekerasan yang sudah menjadi fenomena dan semakin membahana ini, yakni: menjunjung tinggi akal budi demi kemaslahat umat manusia. Implementasinya? Bagaimana upaya kita untuk senantiasa menyeimbangkan akal pikiran dan nalar perasaan. Keseimbangan dua kutub kekuatan fisik dan kekuatan spiritual umat manusia sangat dibutuhkan. Hasil dari buah keseimbangan nalar perasaan dan akal pikiran akan menjadi rekomendasi  untuk membuat sebentuk keputusan yang disepakati bersama demi kebersamaan dan kedamaian umat manusia.

*)Sumbo Tinarbuko (http://sumbo.wordpress.com/) Pengamat Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual Program Pascasarjana ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di Rubrik Analisis harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu Legi, 12 Februari 2011.

Oleh Sumbo Tinarbuko

Sejak 2007, pemerintah sudah menjalankan program penggunaan gas elpiji. Kebijakan tersebut dicanangkan pemerintah sebagai ganti atas pemanfaatan minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga dan industri kecil. Hingga hari ini program konversi gas elpiji tersebut banyak diikuti warga masyarakat.

Meski program tersebut diklaim pemerintah berhasil memindahkan bahan bakar minyak tanah bersalin ke gas elpiji untuk kebutuhan rumah tangga, namun belakangan ini banyak warga masyarakat merasa khawatir dengan banyaknya tabung gas yang meledak, selain harga jualnya yang mulai membumbung tinggi.

Kekhawatiran warga masyarakat akan ‘teror’ tabung gas  ini menjadi masalah nasional yang merusak citra keberhasilan program konversi gas elpiji. Di beberapa tempat yang penduduknya menggunakan gas elpiji tabung hijau 3 kg banyak ditemukan ledakan mematikan akibat dari tabung gas meledak. Korbannya warga masyarakat miskin yang ‘dipaksa’ untuk mengganti minyak tanah menjadi gas elpiji tatkala menanak nasi dan memasak sayur untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-harinya.

Dari sisi konsep, kebijakan tersebut 100 persen benar. Sayangnya, dari sudut operasional pelaksaannya kurang tepat. Kenapa dianggap kurang tepat? Karena sedari awal kebijakan tersebut dibuat, pemerintah melupakan aspek edukasi dan sosialisasi penggunaan gas elpiji yang aman bagi masyarakat.

Berbagai program komunikasi visual yang dibuat pemerintah lebih banyak berbicara perihal pentingnya konversi minyak tanah ke gas elpiji. Di dalam iklan layanan masyarakat (ILM) versi pemerintah cenderung memvisualkan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat ketika menggunakan gas elpiji. Tersebutlah di dalam ILM  konversi minyak tanah ke gas elpiji, selain hemat, ditanggung bersih, praktis, efektif, murah, dan aman.

Pertanyaannya, ketika ILM tersebut seolah-olah menjamin pengguna gas elpiji atas keadaan aman, bersih, murah, praktis, efektif, dan hemat, kenapa tidak lama kemudian muncul tragedi konversi gas elpiji?

Dalam tragedi tersebut ditemukan gas elpiji tabung hijau kemasan 3 kg, bocor! Kebocoran itu menyebabkan ledakkan yang memorakporandakan tempat tinggal rakyat yang menggunakannya. Atas kejadian itu, banyak warga masyarakat menjadi korban ‘teror’ gas elpiji meregang nyawa. Tidak sedikit pula yang babak bundhas menderita luka bakar akibat ledakan dahsyat gas si tabung hijau yang berdentam di dapur rakyat jelata.

Ketidaktepatan lainnya, pemerintah dalam tayangan ILMnya sejak awal kurang menyosialisasikan kepada masyarakat tentang aspek keselamatan dan jaminan rasa aman atas penggunaan gas elpiji untuk kepentingan rumah tangga.

Saat itu, pemerintah terkesan terburu-buru menerapkan kebijakkan tersebut karena dihantui melambungnya harga minyak di pasaran dunia. Sementara itu di ranah publik tercatat penyediaan tabung, slang, regulator, dan kompor, sebagian besar kurang memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas produk tabung gas berikut perlengkapannya.

Setelah ‘teror’ tabung gas elpiji meledak di mana-mana, baru  belakangan pemerintah mengeluarkan kebijakan guna meredam ledakan tabung gas elpiji dengan menghimbau masyarakat untuk mencari tabung, regulator, dan selang yang memiliki label SNI. Toh semuanya itu tidak dengan serta merta menyelesaikan masalah. Pada titik ini, masyarakat belum sepenuhnya memiliki pemahamaman komprehensif atas penggunaan gas elpiji serta minim pengetahuannya perihal pemakaian gas elpiji yang aman bagi dirinya sekeluarga. Padahal, berkat ‘keberhasilan’ program konversi bagi rakyat, sekarang gas elpiji  menjadi elemen utama dalam menjalankan aktivitas masak memasak di dapur rumah tangga maupun di warung makan.

Jangan Anggap Enteng Komunikasi Visual

Silang sekarut masalah konversi gas elpiji berikut ‘teror’ tabungnya, sebenarnya dapat dieliminir manakala pemerintah tidak menganggap enteng masalah komunikasi visual untuk menyosialisasikan jaminan rasa aman dalam program konversi gas elpiji dari berbagai sudut pandang.

Sosialisasi program konversi gas elpiji harus terus menerus dilakukan guna menyampaikan informasi ke dalam benak masyarakat perihal manfaat positif atas penggunaan gas elpiji bagi rumah tangga. Sampai kapan hal itu harus dilakukan?  Sampai semuanya menjadi sebuah gaya hidup  baru atas objek yang bernama gas elpiji.

Cukupkah itu? Belum cukup! Harus diupayakan  sampai masyarakat benar-benar memahami cara menggunakan gas elpiji yang aman. Dan yang lebih penting lagi, sampai tidak ditemukan lagi korban manusia akibat ledakan tabung gas elpiji di dapur warga masyarakat.

Ketika menyosialisasikan program konversi gas elpiji, tidak ada salahnya  menggunakan pendekatan teori komunikasi visual. Dalam teori komunikasi visual (Tinarbuko, 2008:89), mensyaratkan unsur pesan verbal dan pesan visual yang disampaikan harus memperhatikan siapa khalayak sasaran yang dituju. Selain itu,  melalui media komunikasi visual apa sajakah pesan verbal dan pesan visual tersebut sebaiknya disampaikan. Karena itu, untuk membuat komunikasi visual menjadi efektif, harus dipahami betul siapa khalayak sasarannya, secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pada konteks ini, ketika pemerintah membuat ILM konversi gas elpiji terkesan bergumam alias omong sendiri. Hal itu terlihat misalnya pada ILM yang dibuat sekitar 2007 versi ‘Warteg Ibu Elpija’, ‘Gas Elpiji Dik Doang’, Pertamina dan Pedagang Keliling’.

ILM tersebut lebih banyak membincangkan keunggulan manakala menggunakan gas elpiji terutama dari aspek hemat, praktis, dan aman. ILM tersebut meski menggunakan model seolah-olah warga masyarakat, tetapi secara visual terlihat kalau tidak sedang berkomunikasi pada target sasarannya, yakni masyarakat status sosial menengah ke bawah.

Kenapa pemerintah dinilai sedang bergumam lewat ILM konversi gas elpiji? Karena pemerintah terkesan sedang menyombongkan diri atas keberhasilannya  membantu masyarakat untuk menghemat bahan bakar rumah tangga. Dalam konteks ini, kata ‘hemat dan murah’ sengaja ditekankan terus menerus lewat testimoni angka penghematan yang tersaji di ILM versi ‘Warteg Ibu Elpija’. Di sana disebutkan pengeluaran gas elpiji selama sebulan sebesar Rp. 118.000 sedangkan jika menggunakan minyak tanah mencapai 165 ribu rupiah. Perbandingan angka yang cukup signifikan itu terjadi dengan setting keadaan tahun 2007 saat ILM tersebut dibuat. Sekarang tentu angkanya berubah secara signifikan.

Karena terbuai pada kesuksesan membantu masyarakat untuk menghemat anggaran belanja bahan bakar rumah tangga warga masyarakat, pemerintah lupa mengkomunikasivisualkan aspek keamanan rasa aman dalam penggunaan gas elpiji di kalangan rumah tangga.

Padahal, jaminan rasa aman seharusnya melekat erat dalam kampanye komunikasi visual program konversi gas elpiji. Pada saat menyampaikan pesan verbal dan pesan visual terkait dengan konversi gas elpiji, pesan utama yang harus dibangun dan disampaikan kepada masyarakat adalah jaminan keamanan pada saat menggunakan gas elpiji untuk kepentingan rumah tangga. Baru kemudian menyebutkan keuntungan berikutnya: hemat, praktis, dan efektif.

ILM yang dibuat pun seyogianya lebih menekankan bagaimana caranya menggunakan gas elpiji yang aman. Bagaimana cara menempatkan tabung gas dan kompor gas. Bagaimana memasang slang, regulator di atas tabung gas. Bagaimana menghidupkan kompos gas.

Terhadap ILM semacam ini pesan verbal dan pesan visual perihal kehebatan program konversi gas elpiji yang ingin disampaikan oleh pemerintah menjadi mubasir. Artinya, pesan verbal dan pesan visual yang terkandung di dalam ILM sangat lambat untuk ditindaklanjuti oleh target sasaran. Bahkan ekstremnya, masyarakat tidak memahami maksud dari pesan tersebut.  Yang ada di benak masyarakat, ILM itu mengajak masyarakat untuk mengganti minyak tanah menjadi gas elpiji. Alasan yang disampaikan pemerintah lewat ILM: menggunakan gas elpiji lebih hemat, bersih, murah, dan aman.

Sayangnya muatan pesan verbal dan pesan  visual  yang dituangkan di dalam ILM konversi gas elpiji terlalu banyak. Secara visual, desain ILM yang disajikan pun menjadi kurang elok, kurang cerdas, tidak komunikatif, dan terkesan menggurui. Akibatnya masyarakat luas yang diposisikan sebagai target sasaran dari ILM tersebut menganggap ILM konversi gas elpiji tidak ditujukan kepada kalangan masyarakat pengguna gas elpiji.

Melihat kenyataan pahit semacam itu, pemerintah kemudian menayangkan ILM versi ‘Gunakan Elpiji yang Baik dan Benar (2010)’. Meski oleh beberapa kalangan dinilai terlambat, tetapi hasrat menyosialisasikan program konversi gas elpiji lewat ajakan menggunakan gas elpiji dengan baik dan benar adalah upaya konkret dari pemerintah untuk memberangus ‘teror’ tabung gas elpiji. Semoga langkah ini berhasil dengan baik.

*)Sumbo Tinarbuko (http://sumbo.wordpress.com/), Pengamat Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual Program Pascasarjana ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di Rubrik Ruang Publik harian Radar Jogja, Kamis Wage, 10 Februari 2011.

Sebagian rakyat Indonesia belakangan ini intens membicarakan curhat Presiden SBY perihal gaji yang diterimanya selama ini. SBY mengatakan, sejak menjabat Presiden, dia belum pernah menerima kenaikan gaji. Atas curhatan Presiden SBY, Tajuk Rencana SKH Kedaulatan Rakyat (24/1/2011) menulis, ‘’… Kita ingin mengatakan, dalam situasi dan kondisi kehidupan sosial dan perekonomian sebagian besar rakyat masih compang camping, pernyataan Presiden SBY itu amat sensitif. Sensivitas rakyat yang kemudian muncul dalam beragam penafsiran, yang cenderung menilai Presiden SBY berlaku egois, dan melupakan penderitaan sebagian rakyat …‘’

Pertanyaannya, salahkah curahan hati  Presiden SBY seperti itu? Terlepas dari benar atau salah, sensitif atau tidak, yang jelas rakyat menganggap Presiden SBY sedang  memancarkan sebuah ‘keteladanan’ kepada kita sebagai rakyat Indonesia untuk senantiasa mendahulukan ‘hak’ daripada kewajibannya. Makna yang muncul atas ‘keteladanan’ itu: ‘hak’ adalah sesuatu yang melekat dalam sanubari setiap insan manusia. Oleh karenanya ‘hak’ menjadi sangat penting. Dengan mengantongi ‘hak’, maka segala keinginan dan kepentingan dapat serta merta dikuasai untuk memuaskan diri dalam hidup dan kehidupannya di dunia fana ini.

Ketika ‘hak’ dalam konteks berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat senantiasa diteladankan untuk selalu dituntut sebelum menunaikan kewajiban, maka mereka digolongkan sebagai manusia  egois. Sekelompok makhluk hidup yang memiliki akal budi tetapi tidak mampu menyelaraskan budi yang berakal dan akal yang berbudi. Fenomena egoisme semacam ini akan menduduki peringkat berbahaya manakala dianut oleh orang-orang yang berkesempatan menjadi pemimpin bangsa. ‘’Celaka duabelaslah bagi umat manusia yang dipimpin oleh pemimpin egois, ‘’ gumam rakyat yang cerdas mengkritisi sepak terjang pemimpin egois.

Seorang pemimpin, dalam naluri orang Jawa, selalu berpikir dan bertindak atas nama kesejahteraan warga yang dipimpinnya. Diriwayatkan, pemimpin belum akan makan jikalau rakyatnya belum kenyang atas makanan dan minuman yang dihidangkan pada rakyat yang seharusnya mereka layani.

Dalam perspektif masyarakat Jawa, pemimpin bangsa senantiasa memosisikan dirinya sebagai orang tua kandung yang mendaraskan dirinya untuk selalu menjalankan konsep ‘asah, asih, dan asuh’ pada buah hati yang disayanginya. ‘Asah’ dimaknai sebagai sebuah aktivitas mengasah atau mempertajam ketrampilan berpikir dan bertindak dalam memecahkan masalah lewat berbagai laku kreativitas yang menjadi talenta para kawulanya. Medium untuk mengasah laku kreativitas ini lewat lembaga pendidikan formal dan nonformal. Semuanya itu seyogianya menjadi prioritas utama pemimpin bangsa dalam memajukan konsep ‘asah’ pada warga masyarakat yang dipimpinnya. Hanya lewat konsep ‘asah’ pemimpin bangsa memiliki kesempatan untuk mencerdaskan akal pikiran dan memberdayakan nalar perasaan warganya untuk menjadi masyarakat yang unggul, kreatif, produktif, dan bermartabat.

Konsep ‘asih’ dalam hidup keseharian masyarakat Jawa senantiasa mengedepankan lelaku kasih sayang kepada sesama insan manusia dalam arti yang sebenarnya. Pemimpin bangsa seyogianya memanfaatkan konsep ‘asih’ ini untuk disemaikan dalam hati sanubari warga masyarakat. Ketika rasa ‘asih’ itu diejawantahkan dalam tebaran kasih sayang, maka rakyat yang bernaung di negara Republik Indonesia merasa nyaman, aman, dan tentram untuk berkarya nyata sesuai talentanya masing-masing. Kondisi semacam ini menjadikan warga masyarakat berhasil menemukan sanctuary manakala dipimpin oleh pemimpin bangsa yang berwibawa dan bijaksana.

Konsep berikutnya yang tidak kalah penting adalah ‘asuh’. Konsep ini menjadi salah satu strategi kebudayaan yang mengakar kuat di kalangan masyarakat Jawa. Mengapa demikian? Karena orang  tua (baca: pemimpin bangsa) wajib membimbing dan mengasuh warganya agar mereka mampu menjadi kader bangsa yang tangguh. Menjadi calon pemimpin bangsa yang berjiwa ksatria, tidak cengeng, dan selalu mengedepankan  pemikiran ‘mengayomi’ (melindungi) dan ‘mengayemi’ (membuat tenang, ayem, dan nyaman) warga masyarakat.

Ketika pemimpin bangsa rela mengadopsi konsep ‘asah, asih, asuh’ serta ‘mengayomi’ dan ‘mengayemi’ sebagai pijakan ideologi dalam membaktikan diri kepada warga masyarakat, maka pada titik inilah, muncul pemimpin bangsa berwujud seorang negarawan yang mengedepankan kewajibannya dalam mengelola harkat dan martabat rakyat yang dipimpinnya. Dia menjadi sosok pemimpin bangsa yang selalu menggali energi bersumber dari nalar perasaan dan akal pikiran untuk menghasilkan sebuah tatakelola berbangsa dan bernegara dengan segenap kebijaksanaan yang berorientasi untuk melayani dan menyejahterakan warga masyarakatnya.

Sementara itu ‘hak’ yang dipahami sebagai gaji, tunjangan dan penghargaan atas karya nyata yang sudah dikerjakan secara maksimal  akan datang dengan sendirinya. Agama mengajarkan, jika tangan kananmu mengerjakan atau memberikan sesuatu, jangan sampai tangan kirimu tahu. Dalam konteks ini, jika kita sudah melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, maka gaji, tunjangan dan penghargaan yang menjadi ‘hak’ kita akan datang dalam pelukan tanpa harus berebut mencarinya.

*)Sumbo Tinarbuko (http://sumbo.wordpress.com/) adalah Pengamat Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Rabu Wage, 26 Januari 2011.