Oleh Sumbo Tinarbuko

Dalam kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini, semua pihak mengaku dirinya pada posisi yang paling benar. Setiap individu, baik secara pribadi, kelompok, atau pun golongan senantiasa mengatasnamakan pikiran dan tindakannya berkonotasi baik dan benar. Sementara kebaikan dan kebenarannya itu katanya semata-mata diabdikan demi kemaslahatan seluruh umat.

Karena merasa dirinya telah mengambil keputusan yang benar demi kesejahteraan seluruh masyarakat, maka pemerintah dengan retorika politiknya berpandangan  perlu menaikkan harga BBM. Kenapa perlu dinaikkan?  Alasan politik pembenarannya, jika tidak dinaikkan maka APBN akan jeblok. Alasan berikutnya yang seolah-olah membuat miris rakyat: seandainya harga BBM tidak disesuaikan, Indonesia bakalan bangkrut karena subsidi minyak untuk rakyat akan membengkak. Alasan pembenaran lainnya, agar rakyat tidak menderita akibat kenaikan BBM, digelontorkan sejumlah uang tujangan kemiskinan yang popular dengan singkatan BLT.

Sudah menjadi sebuah hukum sebab akibat yang sulit dipatahkan asal muasalnya manakala pemerintah menaikkan harga BBM, maka semua aktivitas kehidupan yang digerakkan oleh mesin berbahan bakar minyak, tega tidak tega harus menaikkan biaya operasionalnya. Yang sudah terlihat di pelupuk mata adalah seluruh komponen moda transportasi bermesin yang beroperasi di darat, laut dan sungai, maupun maskapai udara mengubah harga tiketnya menuju besaran angka rupiah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Alasan pembenarannya, karena harga BBM dinaikkan pemerintah maka ongkos operasional armada juga menjadi besar. Lalu siapa yang menanggungnya? Ya pasti pengguna jasa transportasi. Siapakah mereka? Ya pasti rakyatlah!

Kalau ongkos transportasi menyesuaikan dengan kenaikkan harga BBM maka berbagai komoditi (: hasil pertanian, perkebunan, peternakan, berbagai industri rumah tangga, dll) juga akan berbenah diri. Alasan pembenarannya  yang paling rasional adalah berganti harga supaya tidak rugi. Lalu siapa yang menanggungnya? Ya pasti rakyatlah! Siapa lagi kalau bukan rakyat!

Pada dasarnya, rakyat selalu menaruh kepercayaan penuh kepada kinerja para pemimpin bangsa. Pada galibnya, rakyat selalu rela berkorban demi menyukseskan program pemerintah yang konon kabarnya didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Cuma sayangnya pemerintah tidak pernah mau memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi rakyat yang dipimpinnya. Pemerintah dalam setiap kali melakukan sosialisasi program kerjanya lebih banyak terkesan bergumam, alias berbicara dengan dirinya sendiri. Pemerintah terkesan bergumam ketika memutuskan peserta didik dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK untuk mengakhiri pendidikannya harus menempuh UAN. Pemerintah terkesan bergumam ketika memutuskan program sertifikasi untuk guru dan dosen. Pemerintah terkesan bergumam ketika harga kebutuhan pokok rumah tangga meroket. Pemerintah terkesan bergumam ketika harga pupuk meningkat sementara hasil produksi pertanian dan perkebunan anjlok di pasar bebas. Pemerintah terkesan bergumam ketika jumlah pengangguran, angka kemiskinan, dan penderita gizi buruk meningkat tajam. Pemerintah terkesan bergumam ketika korupsi semakin merajalela yang melibatkan pejabat pemerintah.

Mengapa pemerintah setiap kali mengambil langkah kebijaksanaan terkesan bergumam? Karena para pemimpin bangsa lebih senang mendengarkan suara pembisik yang ada di sekelilingnya, maka bahasa komunikasi yang dilontarkannya pun jauh dari bahasa komunikasi cinta yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah selalu mengedepankan bahasa komunikasi instruksi. Pemerintah senantiasa mengkomunikasikan segala macam kebijakan dengan menggunakan ukuran dirinya atau kelompok massa pendukungnya yang jumlahnya relatif lebih kecil dari pada seluruh rakyat yang dipimpinnya.

Komunikasi cinta sebenarnya sebuah proses komunikasi yang dilakukan seorang komunikator untuk menyampaikan pesan lewat media komunikasi  kepada komunikan dengan mengedepankan aspek cinta kasih. Yang membedakan proses komunikasi cinta dengan komunikasi nircinta adalah aksentuasi untuk menyampaikan pesan verbal ataupun visual dengan mengedepankan bahasa kalbu yang kamusnya bermukim di dalam hati sanubari insan manusia yang memposisikan dirinya sebagai seorang komunikator. Bahasa kalbu yang menjadi ujung tombak komunikasi cinta ini mampu menggerakkan getar-getar syaraf kalbu dari para komunikan yang menerima pesan lewat frekuensi komunikasi cinta.

Ketika proses komunikasi cinta dijalankan, semuanya terasa penuh kesepahaman yang menyejukkan, indah, dan damai. Meski secara geografis berjauhan dipisahkan ruang dan waktu berbeda, maka saat melakukan proses komunikasi cinta, hati dan pikiran parapihak serasa berdekatan, bahkan dengan berbisik pun maksud pesan yang ingin disampaikan langsung cespleng menggerakkan hati dan pikiran si penerima pesan komunikasi cinta tersebut untuk selanjutnya mengatakan, ‘’Ya, saya sependapat dengan pemikiran dan langkah kebijaksanaanmu’’.

Lewat komunikasi cinta, maka apa yang digagas pemerintah dan akan diputuskan menjadi sebuah kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat masyarakat luas akan diterima secara legowo dan bersedia menanggung renteng ekses positif dan negatif secara damai pula. Dalam konteks ini, rakyat harus diposisikan bagaikan seorang kekasih hati yang bersedia mendampingi dalam situasi suka atau pun duka. Pemerintah jangan hanya melibatkan rakyat ketika pemerintah dalam suasana hati sedang berduka dan bingung karena berbagai tekanan pihak asing.

Komunikasi cinta menyaratkan pemerintah sebagai komunikator harus mampu menggunakan bahasa cinta kepada rakyat yang diayominya. Selain itu lewat komunikasi cinta pemerintah harus mampu melakukan berbagai upaya kreatif guna mencari solusi yang membahagiakan semua pihak dalam mengatasi kehidupan yang sangat sulit ini.

Jika hal itu berhasil dilakukan pemerintah maka rakyat akan tersenyum bahagia. Rakyat merasa diayomi. Rakyat merasa dilindungi. Rakyat merasa harkat dan martabatnya untuk hidup dan berkehidupan secara aman dan nyaman mendapatkan surganya sesuai dengan talenta masing-masing.

*)Sumbo Tinarbuko (http://sumbo.wordpress.com/) adalah Pegiat Studi Kebudayaan dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta. Sekarang Kandidat Doktor FIB UGM.

Oleh Sumbo Tinarbuko

Tahun 2008 ini, Pemkot Jogjakarta membuat gebrakan baru dengan mencanangkan tema pembangunan Jogjakarta kota pariwisata berbasis budaya. Gebrakan dan repositioning Jogjakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya layak diacungi dua ibu jari. Perlu disengkuyung dan disikapi semangat proaktif masyarakat luas yang mengaku memiliki  serta mencintai Jogjakarta.

Sejatinya, tanpa konsep repositioning pun, kota Jogjakarta sudah dipatenkan sebagai kota pariwisata dan pendidikan. Menjadi kota pariwisata karena peninggalan bangunan heritage, kuliner, kesenian, dan adat istiadat yang adiluhung mahakarya nenek moyang Ngajogjakarta Hadiningrat. Sedangkan sebagai kota pendidikan disebabkan oleh hadirnya lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi telah teruji oleh ruang dan waktu yang berhasil menghantarkan peserta didiknya menjadi seorang intelektual Indonesia tulen yang religius, humanis, berbudaya, dan bermartabat.

Pertanyaannya kemudian, repositioning Jogjakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya macam apa yang dimaksudkan dalam konteks ini? Apakah embel- embel kata budaya selanjutnya diartikan sebagai objek wisata yang mengedepankan sejumlah atraksi kesenian tradisional yang dipadatkan penyajiannya sebagai unggulan daya tarik wisata? Atau para pelaku pariwisata diwajibkan menggenakan busana tradisional Jogjakarta yang terdiri dari jarik, kebaya, surjan, dan blangkon?

Lalu bagaimana dengan kondisi penyajian objek wisata itu sendiri? Kumuh, kotor penuh coretan grafiti liar, ala kadarnya, bersih, unik, menarik, menawan? Bagaimana pula dengan pola pelayanan dan citra kenyamanan yang didedikasikan kepada para wisatawan?

Sudah siapkah Pemkot Jogjakarta menyediakan sarana prasarana, SDM, dan lingkungan yang menunjang keberadaan objek wisata tersebut?

Terlepas dari berbagai pertanyaan di atas, seyogianya sebelum mencanangkan kembali Jogjakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya, terlebih dulu perlu mempersiapkan berbagai objek wisata di seantero kota Jogjakarta lengkap dengan sarana prasarana yang memadai, nyaman, aman, ngangeni, dan unik khas Jogjakarta.

Langkah yang dilakukan: membuat zonasi atas objek wisata yang ada di Jogjakarta. Zona satu, terdiri dari: wisata pendidikan dan konferensi, wisata kuliner sajian beragam jenis makanan khas Jogjakarta dan sekitarnya.

Wisata belanja di sepanjang jalan Solo, Malioboro, pasar Beringharjo pasar Ngasem, dan pasar klithikan Kuncen.

Wisata heritage yang terdiri dari bangunan peninggalan arsitek Portugis, Belanda yang masih berdiri megah hingga sekarang seperti: Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman lengkap dengan Alun-alun, ndalem pangeran Jeron Beteng, Tamansari, museum Sonobuyo, museum kereta kuda, dan arsitektur Masjid Agung yang unik dan indah. Selain itu juga bangunan heritage peninggalan Belanda seperti: Gedung Agung, Societet, Beteng Vredenburg, Kantor Pos, Bank Indonesia, Bank BNI, Ngejaman.

Serta wisata seni rupa, seni pertunjukan tradisional dan kontempoter dilengkapi museum, galeri, ruang pamer, gedung pertunjukkan dengan dukungan kreativitas seniman yang berjibun jumlahnya.

Zona dua, wisata sejarah, dan wisata religius. Semuanya itu bisa didapatkan di daerah  Kotagede dan sekitarnya. Di sana berbagai bangunan kuno dan makam leluhur peninggalan kerajaan Mataram pertama, cenderamata perak dan kuningan, pasar dan makanan tradisional, kesenian tradisional, kendaraan tradisional tanpa mesin. Dapat pula ditambahkan kebun binatang Gembiraloka dengan koleksi lengkap berbagai binatang dan tumbuhan langka.

Konsep zonasi objek wisata ini akan menjadi pedoman dalam mempromosikan objek wisata kepada masyarakat luas lewat berbagai media komunikasi visual dan memudahkan pelaku pariwisata untuk mengagendakan berbagai atraksi unggulan di setiap zonasi objek wisata kota Jogjakarta. Dengan demikian, para wisatawan akan tersebar ke berbagai objek wisata sesuai dengan minatnya masing-masing tanpa harus menumpuk dan terkonsetrasi di kawasan Malioboro yang dari hari ke hari selalu dirundung kemacetan.

Zonasi objek wisata semacam itu menjadi penting bagi wisatawan yang akan mengunjungi kota Jogjakarta. Dengan zonasi objek wisata seperti itu lebih memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek wisata di Jogjakarta sesampainya mereka turun dari kereta api, pesawat terbang, bus pariwisata, atau kendaraan pribadi. Mereka tidak akan kebingungan karena memiliki panduan dalam bentuk buku objek wisata kota Jogjakarta atau denah lokasi, sistem pertandaan yang dengan cermat dan unik akan memandu wisatawan menuju objek wisata yang diinginkan.

*)Sumbo Tinarbuko (http://sumbo.wordpress.com/) Konsultan Desain dan Dosen Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta. Sekarang Kandidat Doktor FIB UGM.

Oleh Sumbo Tinarbuko

Setelah zonasi objek wisata ditentukan, sekarang gilirannya memanjakan para pelancong dengan menyuguhkan identitas visual yang representatif sebagai pengeling-eling pernah mengunjungi objek pariwisata kota Jogjakarta.

Dalam konteks ini, sejatinya para pelancong sangat memerlukan media  informasi  yang menggunakan simbol-simbol desain grafis dalam menggambarkan posisi suatu tempat, arah menuju ke obyek wisata, petunjuk atau instruksi tentang suatu agenda acara. Para wisatawan itu memerlukan misalnya: peta lokasi keberadaan potensi kultural Jogjakarta  lengkap dengan sign system yang unik dan artistik agar mampu menuntun mereka menuju lokasi yang diinginkan. Serta memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan obyek wisata tersebut.

Melihat kebutuhan identitas visual dan infografis lingkungan  semacam itu, sudah selayaknya Pemkot Jogjakarta memelopori pembuatan identitas visual, sistem pertandaan yang terintegrasi antarlokasi wisata yang ada di  seantero Jogjakarta. Sebab dengan adanya identitas visual, dan sistem pertandaan yang dirancang secara terpadu akan meningkatkan citra Jogjakarta sebagai sebuah kota yang memiliki keunikan objek pariwisata berbasis budaya.

Desain sistem pertandaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan identitas visual  kawasan wisata Jogjakarta adalah desain grafis lingkungan dan infografis berwujud tanda-tanda komunikasi visual yang komunikatif. 

Masing-masing unsur  tersebut, baik teks verbal ataupun citra visual dihubungkan sedemikian rupa  dengan  memanfaatkan konsep Gestalt (sosok, latar, bentuk positif dan negatif) yang dikemas secara dekoratif dengan ramuan komposisi, ritme dan kontras yang senantiasa terjaga keseimbangannya.

Kesadaran Pelaku Pariwisata

Konsentrasi berikutnya adalah mempersiapkan, menata, dan mendidik SDM pelaku pariwisata, pejabat publik, dan masyarakat luas agar memiliki kesadaran akan pentingnya dunia pariwisata bagi kota Jogjakarta dengan mengedepankan aspek handarbeni dan nguri-uri aset objek wisata tersebut.

Wujud nyata yang dapat segera diejawantahkan salah satunya dengan memberikan jaminan kepada wisatawan untuk mendapatkan kemudahan dalam hal sirkulasi keluar-masuk objek wisata, rasa aman dan nyaman, serta menemukan suasana khas yang bersifat rekreatif.

Selain itu perlu pula dilakukan penataan rute jalan wisata yang nyaman, kendaraan bermesin ataupun tidak yang dirancang khusus untuk mengangkut wisatawan keliling Yogyakarta, street furniture di ruang publik sebagai wahana melepas lelah, tempat parkir yang tertata rapi, membunuh premanisme juru parkir nakal,  membersihkan sampah, menata PKL dan taman kota lengkap dengan patung-patung kota yang dapat menimbulkan kesan indah, bersih, nyaman, dan ngangeni. Semuanya itu sangat didambakan wisatawan dalam rangka mendapatkan pengalaman dan kenangan khusus ketika mereka melancong di kawasan tersebut.

Kesadaran masyarakat luas,  pejabat publik, dan SDM pelaku pariwisata perlu senantiasa ditumbuhkan dengan mengedepankan aspek budaya Jawa yang menjadi sokoguru bagi perkembangan emosi dan intelektualitas masyarakat Jogjakarta. Budaya Jawa mengajarkan kepada kita untuk bersedia melayani dan menolong siapa pun yang membutuhkan. Sabar, ramah tamah dan murah senyum. Memelihara dan menjaga lingkungannya agar senantiasa teduh, nyaman, aman, bersih, serta sehat. Senantiasa memelihara keberagaman dengan selalu memunculkan keunikan-keunikan khas masyarakat Jogjakarta.

Implementasi Identitas Visual Kota

Manakala implementasi konsep identitas visual kota Jogjakarta sudah mangejawantah, maka mewujudkan pariwisata Jogjakarta berbasis budaya dengan serta merta akan mulus menancap di dalam benak dan sanubari para pelancong yang mengunjungi Jogjakarta. Apalagi jika identitas visual kota pariwisata Jogjakarta ditambahkan dengan slogan: ’’Budaya Jogja, Jogja Kota Berbudaya’’ akan semakin memperjelas positioning kota Jogjakarta sebagai sebuah kota yang menghidupkan dan senantiasa menyandarkan hidupnya pada segala sesuatu yang berpondasikan warisan kebudayaan Kraton Ngajogjakarta Hadiningrat.

*)Sumbo Tinarbuko (http://sumbo.wordpress.com/) Konsultan Desain dan Dosen Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta. Sekarang Kandidat Doktor FIB UGM.

Oleh Sumbo Tinarbuko

Melukis itu gampang, yang sulit bagaimana memasarkannya, demikian ungkapan  pelukis senior kepada penulis pada satu kesempatan menghadiri pembukaan sebuah pameran lukisan.

Jika kita simak kalimat sederhana yang dilontarkan perupa senior tadi, ternyata mempunyai makna yang sangat dalam. Artinya, setiap orang – apakah dia memiliki bakat, mempunyai latar belakang pendidikan seni rupa, atau hanya sekadar coba-coba menekuni dunia seni rupa sebagai aktivitas yang menguntungkan – hukumnya menurut para pihak yang berwenang dengan hal itu dianggap sah. Dia bolah boleh saja jika ingin mengekspresikan dirinya lewat garis, warna, bentuk, tekstur dan elemen-elemen seni rupa lainnya yang dikemas dalam sebuah objek kasat mata, kemudian divisualkan di atas kanvas, kertas, atau medium lain yang selanjutnya disebut dengan gambar, lukisan, grafis, patung, instalasi, conceptual art dan bentuk-bentuk visual lainnya.

Masalahnya kemudian, apa yang akan dilakukan setelah  karya visual tersebut selesai dikerjakan. Apakah setelah lukisan itu berjumlah banyak hanya ditumpuk begitu saja di sudut ruangan, dipasang di dinding rumah, diberikan kepada kawan, atau dipamerkan? Ketika pilihan akhir itu yang diputuskan, maka mau tidak mau komentar perupa senior seperti yang penulis paparkan di atas akan menjadi sebuah wacana yang menarik.

Mengapa demikian? Karena harus jujur dikatakan, ketika karya visual tersebut digelar dan dipamerkan kepada khalayak luas, maka harapan terakhir tidak hanya sekadar sebagai medium apresiasi seni rupa  yang dikonsumsi oleh masyarakat luas secara gratis. Tetapi yang lebih penting dari itu, bagaimana caranya agar karya tersebut bisa dikoleksi secara ‘permanen’ oleh kolektor ataupun kolekdol.

Fenomena seperti itu agaknya sudah mulai menjadi rahasia umum bagi berbagai kalangan yang terlibat di dalamnya. Sebab manakala karya tersebut berhasil dikoleksi bahkan diperebutkan oleh para kolektor atau pun kolekdol, maka prestise, gengsi dan reputasi dari perupa tersebut akan melambung, dan melangit. Dampaknya, harga nominal karya anggitannya menjadi lebih flamboyan dan selanjutnya secara finansial senantiasa menyejahterakan kehidupan pribadi dan menggairahkan pengembaraan kualitas kreativitasnya.

Pertanyaannya kemudian, sudahkan para seniman berani secara eksplisit mempublikasikan dan mempromosikan karya-karya kreatif mereka dalam konteks bursa seni. Atau dengan kata lain beranikah para seniman tersebut mengemas anggitan mereka dalam paket-paket siap saji untuk dipresentasikan dalam perspektif komersial.

Ketika mempublikasikan dan mempromosikan itu yang dipikirkan di dalam benak mereka apakah hanya sukses menggelar pameran atau pementasan saja, lalu karyanya ditulis dan dikomentari oleh berbagai kalangan, baik wartawan budaya, kritikus, dan penulis seni, tetapi nihil dalam penjualan. Atau karya tersebut laris manis bagaikan pisang goreng yang dijual di kaki lima namun tanpa dukungan promosi dan publikasi yang memadai?

Apa pun pilihannya, para seniman harus mempunyai kesadaran berbagi rasa dengan mengeluarkan jurus komunikasi bisnis dan jurus pemasaran dalam memublikasikan karya mereka. Dalam konteks ini harus ada dekonstruksi positioning bahwa sebuah karya senirupa, seni pertunjukkan dan bentuk-bentuk kreativitas seni lain hasil anggitan para seniman tersebut secara sadar dilihat sebagai sebuah teks dan dibaca sebagai produk ‘dagang’ atau komoditi pasar.

Karena berupa produk dagang maka pemanfaatan aspek marketing komunikasi salah satunya berbentuk aktivitas periklanan merupakan sesuatu hal yang perlu disikapi secara serius. Sebab periklanan diyakini merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran. Agar dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka yang dilakukan dalam kegiatan periklanan tentu saja lebih dari sekadar memberikan informasi kepada khalayak, akan tetapi periklanan harus mampu mengarahkan dan mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk seni rupa.

Sebelum melangkah ke sana, sang seniman musti menyadari produk kreativitas visual dan audio visual itu diposisikan di mana. Apakah karya tersebut dihasilkan oleh para seniman yang baru memasuki tataran dunia kreatif. Artinya masih berpredikat sebagai seniman pemula  (pionnering stage) ataukah dia seorang seniman yang sedang naik daun karena kebetulan hasil ciptaannya sesuai dengan selera pasar, atau dia seorang seniman senior yang sedang mempertahankan reputasinya di dunia kesenian yang menggiurkan ini (retentive stage).

Kesadaran  menemukenali situasi dan kondisi produk anggitannya ini menjadi amat penting dalam konteks periklanan. Sebab pada dasarnya, positioning menurut Rhenald Kasali dalam bukunya berjuluk ‘’Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia’’ adalah suatu proses atau upaya  untuk menempatkan suatu produk, merek, atau apa saja dalam pikiran mereka yang dianggap sebagai sasaran atau konsumennya. Upaya semacam itu dianggap perlu karena situasi masyarakat atau pasar konsumen sudah over communicated (Kasali, l992:157)

Setelah kita mengetahui atau sengaja mengetahui positioning produk karya kita maka yang perlu dilakukan adalah memilih media periklanan yang tepat untuk mempromosikan dan mempublikasikan karya tersebut. Tidak bisa semua media cocok dan tepat sebagai media promosi. Sebab ada media yang cespleng dan efektif digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut. Sebaliknya ada juga yang tidak. Sesuai dengan kondratnya, karena pada dasarnya masing-masing media memiliki kekurangan dan kelebihan.

*) Sumbo Tinarbuko  (http://sumbo.wordpress.com/) Konsultan Desain dan Dosen Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta. Sekarang Kandidat Doktor FIB UGM.

Sumbo Tinarbuko

Fenomena kehidupan realitas semu ditengarai telah menelikung sebagian besar masyarakat Indonesia. Kehidupan berdasarkan konstruksi konsep realitas semu dapat diputar rekamannya lewat berbagai serial sinetron tv dan tontonan seni pertunjukkan lainnya.

Dalam kehidupan realitas semu, mereka yang menjadi pemerannya ditakdirkan paritas alias sewarna. Dihadirkan sempurna. Selalu cantik, ganteng, dan kaya raya. Hidup dalam balutan panorama yang membahagiakan, nyaman, dan tenteram bagaikan pasangan Adam Hawa yang bercengkerama di Taman Eden.

Mereka ditakbiskan sangat berkecukupan karena memiliki berpuluh-puluh perusahaan yang difungsikan sebagai mesin penghasil uang. Segala barang dan jasa produk kapitalisme yang menjadi simbol modernitas selalu ada dalam genggaman tangannya.

Skenario dan setting kehidupan realitas semu yang mensyaratkan para pendukung kapitalisme mengedepankan egoisme dan individualisme merupakan hukum formal yang telah digariskan dan layak dipatuhi tanpa basa-basi.

Mereka dibiasakan berpikir instan, pragmatis, dan lebih senang bersiasat jangka pendek dengan menisbikan jalinan sebuah proses. Padahal kalau mau jujur, sebuah proses – apapun bentuk dan pengejawantahannya – sejatinya adalah pilihan wajib, bagi penandatangan kontrak hidup di jagat raya ini.

Di dalam potret rumah tangga modern, misalnya, kehidupan realitas semu menampakkan wajah buruknya sebagai sublimasi orangtua yang tidak mampu mendampingi anaknya secara maksimal. Pasangan orangtua yang bekerja lebih 6 jam sehari cenderung mewujudkan kasih sayangnya lewat sikap permisif memenuhi seluruh permintaan anaknya atau memberikan uang saku berlebih.  Akibatnya, mereka menjadi pemuja uang dan harta duniawi.

Mereka sangat konsumtif membelanjakan uang hasil ‘’sogokkan’’ orangtuanya. Mereka hafal merek produk berkelas dan menjadi pembelanja produktif untuk produk industri hiburan, komunikasi, fashion, elektronika, otomotif, kuliner junkfood, rokok. Bahkan narkotika dan psikotropika.

Dahsyatnya, mereka memiliki  seloka yang hampir sama antara satu dengan lainnya: ‘’ketika muda senang belanja, hidup senang karena suka belanja, dan foya-foya menikmati hasil belanja. Setelah tua meninggal dunia, dan masuk surga!’’.

Sikap hidup pragmatis seperti terungkap di atas jika diulik lagi, sejatinya merupakan konsep kapitalisme global.

Atas dasar itu, para penggiat kapitalisme pun mendedahkan sesanti: ‘’karena aku membeli maka aku ada’’. Agar aku senantiasa ada dan diakui keberadaannya, maka aku harus selalu membeli dan mengonsumsi berbagai produk kapitalisme. 

Bagaimana caranya menjadi modern dalam konteks membeli dan mengonsumsi? Jangan khawatir bos, tim sukses kapitalisme sudah menciptakan mesin hasrat kebutuhan yang hanya bisa dipuaskan manakala bersedia menjadi konsumen loyal.

Sebagai hadiahnya, mereka dibaptis menjadi manusia modern dengan atribut status sosial menengah atas. Kalau ingin menaikkan derajat martabatnya menjadi kaum jetset dan the have, konsumen loyal diminta juga menaikkan tensi konsumsi dan gaya hidupnya lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya. Semakin tinggi status sosialnya, semakin tinggi pula cengkeraman gurita kapitalisme yang dalam perkembangannya berhak menentukan hidup dan kehidupan para korbannya.

Terkait dengan wacana kebutuhan yang didengungkan para pendekar kapitalisme, jika dikaji secara mendalam, sesungguhnya hal itu merupakan modus penjajahan baru. Akibatnya lebih mengerikan dari Perang Dunia I dan II.

Kenapa mengerikan? Karena manusia yang masuk perangkapnya, seluruh organ dan jaringan tubuhnya diseragamkan lewat sebuah mantra sihir: ‘’karena aku membeli maka aku ada’’.  

Lebih mengerikan lagi, otak dan pikirannya menjadi tumpul untuk mencipta dan menggali ide kreatif nan brilian. Otak dan pikirannya pun menjadi mengkerut akibat dicekoki kebutuhan semu yang harus dipenuhi demi memuaskan libido gaya hidup modern. Dengan demikian seluruh energinya dipersembahkan demi kejayaan dan kemakmuran kerajaan kapitalisme. Dampaknya, mereka menjadi manusia mandul dalam konteks daya cipta, rasa, dan karsa. Padahal ketiga daya tersebut  merupakan ciri pembeda antara manusia dengan makhluk lain ciptaan Tuhan YME. 

Tipisnya mentalitas anggota keluarga rumah tangga modern yang terjebak pada kehidupan realitas semu ini ditengarai karena proses pendidikan yang mereka tekuni tidak terkait dengan usaha pengembangan intelektualitas, kebijaksanaan, dan moralitas. Padahal sejatinya, pendidikan adalah manifestasi dari upaya peningkatan kepribadian, akhlak, budi pekerti, dan budaya dalam arti sistem nilai yang meluas melebar.

Sikap hidup untuk belajar dalam arti yang sebenarnya semakin luntur di tengah masyarakat yang sedang diterpa virus kehidupan realitas semu. Kegiatan belajar mengajar tidak dipandang sebagai proses pengembangan diri melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka menyikapi pendidikan formal hanya sekadar ekskalator sosial yang dapat  menjembatani dirinya agar meraih status sosial terhormat dan gemilang. Mereka menyukai kemasan pikiran yang seragam. Dampaknya, nalar kreatif pun ditenggelamkan budaya instan yang mengedepankan gaya hidup konsumtivisme, hedonisme, dan materialistis.

Karena hasrat menjadi modern sangat menggebu akibat rangsangan tayangan produk tontonan dan hiburan yang diternakkan lewat media massa cetak dan elektronik, maka yang terjadi kemudian kearifan lokal yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa urip sak madya (hidup sederhana), urip prasaja (hidup bersahaja), gemi, setiti, lan ngati-ati (hemat, cermat, dan hati-hati) seakan menjadi fosil purbakala yang berserakan. Kearifan lokal muatan ajarannya sangat modern justru dicampakkan begitu saja tanpa ada yang mau memahami dan menggunakannya menjadi bagian dari way of life bagi hidup dan kehidupan kita.

 *)Sumbo Tinarbuko (http://sumbo.wordpress.com/) adalah Esais dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta

Oleh Sumbo Tinarbuko

Kolom Topik Kompas 26 April 2008 menuliskan informasi cukup fenomenal yang akan terjadi 1 Mei 2008.  Harian ini  mengangkat judul Topik: ’’Harga Kompas Naik’’. Di sana dituliskan, ’’naiknya harga bahan baku  dan ongkos produksi memaksa kami untuk menaikkan harga langganan  Kompas dan eceran per 1 Mei 2008. Harga langganan akan menjadi Rp. 78.000 perbulan, sedangkan harga eceran menjadi Rp 3.500 dan berlaku di seluruh Indonesia. Semoga pembaca maklum’’.

Sebulan sebelum Kompas berencana menaikkan harga jual eceran maupun langganan, harian Jawa Pos pada 1 April 2008 sudah terlebih dulu menaikkan harga jual produknya.

Pertanyaannya, kenapa kedua raksasa penerbitan media massa cetak tidak kuasa membendung air bah kenaikan harga kertas? Jawaban diplomatisnya dituliskan harian Kompas lewat kolom Tajuk Rencana berjuluk: ’’Industri Ilmu Pengetahuan’’. Tajuk Rencana yang disiarkannya Sabtu 26 April 2008 memaparkan, ’’naiknya harga kertas dan bubur kertas per 1 April 2008 mendorong penerbit buku dan koran atau majalah terpikir untuk menaikkan harga’’.

Dijelaskannya, asumsi melambungnya harga kertas, bubur kertas, dan perangkat cetak mencetak seperti saat ini dikarenakan 60 persen dari biaya produksi buku, koran, dan majalah dialokasikan untuk membeli kertas. Hal itu yang menyebabkan penerbit menaikkan harga buku, koran dan majalah minimal 25 persen per eksemplar.

Sekaratnya Kebudayaan

Melambungnya harga kertas yang terjadi belakangan ini, ditengarai dapat mematikan perkembangan kebudayaan di negeri tercinta ini. Mengapa demikian? Karena kebudayaan adalah sistem nilai. Ketika ilmu pengetahuan dan seni diberi muatan nilai kebenaran yang hakiki, maka kebudayaan bukan hanya sekadar tampilan fisik semata. Keberadaannya justru menjadi kompas sekaligus bintang terang yang mampu menuntun dan membimbing kita menuju sebuah sumber kehidupan yang sejati.

Sejauh kebudayaan diposisikan secara esensial sebagai sebuah sistem nilai yang hakiki, maka aspek formal dari kebudayaan itu dimanifestasikan dalam bentuk karya akal budi yang mampu mentransformasikan data, fakta, situasi, dan kejadian alam yang dihadapinya menjadi sebentuk nilai-nilai luhur bagi kemanusiaan seorang manusia.

Masalahnya sekarang, sehebat dan secanggih apapun prestasi kita dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada suatu kurun waktu tertentu, keberadaannya tidak bisa dicatat secara komprehensif karena kelangkaan kertas sebagai wahana menyimpan prestasi adiluhung tersebut.

Kertas dan kebudayaan bagaikan dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dengan kertas, maka kita bisa mencatat dan sekaligus menyimpan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas dan kelak diwariskan kepada anak cucu.

Jika krisis kertas ini makin mengkristal di lingkungan kita, maka efek samping dari tidak berproduksinya ratusan penerbit berbagai macam media massa cetak akan terasa manakala informasi, dan refleksi hasil olah nalar berbentuk ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu unsur kebudayaan, tidak lagi tercatat dalam buku, jurnal, majalah, atau pun koran.

Artinya, kita akan mendapatkan kesulitan melacak lintasan kemajuan dan jejaring estafet peradaban yang progresif. Dampaknya, aktivitas kebudayaan akan sekarat dan untuk selanjutnya perlahan-lahan mati dengan sukses. Dampak turunannya, kita sebagai bagian dari sebuah aktivitas kebudayaan menjadi kering, ahistoris, dan terasing. Kegiatan olah fisik, nalar pikir, dan nalar rasa  seakan mati rasa. Hal itu ditengarai dengan munculnya prahara budaya instan, pragmatis, dan konsumtivisme.

Kertas Pencatat Kebudayaan

Lalu bagaimana kita harus bersikap terhadap tanda-tanda zaman yang karut marut seperti ini?

Secara teoretis, kita berharap agar pemerintah, pengusaha, dan pihak-pihak yang terkait dengan bisnis kertas untuk mengatasi fenomena seperti ini.

Langkah strategisnya, seperti pernah disuarakan Tajuk Rencana Kompas, keinginan penerbit koran agar pajak pertambahan nilai 10 persen dihilangkan, demikian pula pajak penghasilan 15 persen untuk produk buku.  Sayangnya, sampai harga kertas naik 18,6 persen (menjadi 800 dollar AS per ton) per 1 April 2008, keinginan itu belum ada tanggapan positif.

Kenapa hal itu seakan menjadi angin lalu bagi parapihak yang berwenang? Ditengarai muncul beragam warna persepsi  dan yang lebih signifikan, agaknya DPR belum sepakat perihal masalah ini. Ada beberapa tanggapan sporadis mewacanakan hal tersebut. Sayangnya gonjang ganjing semacam ini secara politis belum menjadi prioritas anggota dewan yang terhormat.

Ketidakpedulian terhadap gelombang tsunami harga kertas yang melibas industri buku, jurnal, koran, dan majalah, sebenarnya mengindikasikan ketidakacuhan terhadap industri pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Jika krisis kertas ini tidak segera diantisipasi  secara terpadu maka kita: bangsa dan masyarakat Indonesia  yang akan mengalami kerugian secara moril dan materiil. Ujung-ujungnya, peradaban kita semakin mundur untuk perlahan-lahan sekarat dan mati dengan sukses.

Harus diakui dengan jujur, meski teknologi internet dan multimedia berkembang dengan dahsyat, namun hingga sekarang masih diyakini bahwa kertas adalah pencatat kebudayaan yang paling praktis dan ergonomis.

*)Sumbo Tinarbuko (http://sumbo.wordpress.com/), Konsultan Desain dan Dosen Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta.

Oleh Sumbo Tinarbuko

Tahun 2008 ini, Pemkot Jogjakarta membuat gebrakan baru dengan mencanangkan tema pembangunan Jogjakarta kota pariwisata berbasis budaya. Gebrakan dan repositioning Jogjakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya layak diacungi dua ibu jari. Perlu disengkuyung dan disikapi semangat proaktif masyarakat luas yang mengaku memiliki  serta mencintai Jogjakarta.

Sejatinya, tanpa konsep repositioning pun, kota Jogjakarta sudah dipatenkan sebagai kota pariwisata dan pendidikan. Menjadi kota pariwisata karena peninggalan bangunan heritage, kuliner, kesenian, dan adat istiadat yang adiluhung mahakarya nenek moyang Ngajogjakarta Hadiningrat. Sedangkan sebagai kota pendidikan disebabkan oleh hadirnya lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi telah teruji oleh ruang dan waktu yang berhasil menghantarkan peserta didiknya menjadi seorang intelektual Indonesia tulen yang religius, humanis, berbudaya, dan bermartabat.

Pertanyaannya kemudian, repositioning Jogjakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya macam apa yang dimaksudkan dalam konteks ini? Apakah embel- embel kata budaya selanjutnya diartikan sebagai objek wisata yang mengedepankan sejumlah atraksi kesenian tradisional yang dipadatkan penyajiannya sebagai unggulan daya tarik wisata? Atau para pelaku pariwisata diwajibkan menggenakan busana tradisional Jogjakarta yang terdiri dari jarik, kebaya, surjan, dan blangkon?

Lalu bagaimana dengan kondisi penyajian objek wisata itu sendiri? Kumuh, kotor penuh coretan grafiti liar, ala kadarnya, bersih, unik, menarik, menawan? Bagaimana pula dengan pola pelayanan dan citra kenyamanan yang didedikasikan kepada para wisatawan?

Sudah siapkah Pemkot Jogjakarta menyediakan sarana prasarana, SDM, dan lingkungan yang menunjang keberadaan objek wisata tersebut?

Terlepas dari berbagai pertanyaan di atas, seyogianya sebelum mencanangkan kembali Jogjakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya, terlebih dulu perlu mempersiapkan berbagai objek wisata di seantero kota Jogjakarta lengkap dengan sarana prasarana yang memadai, nyaman, aman, ngangeni, dan unik khas Jogjakarta.

Langkah yang dilakukan: membuat zonasi atas objek wisata yang ada di Jogjakarta. Zona satu, terdiri dari: wisata pendidikan dan konferensi, wisata kuliner sajian beragam jenis makanan khas Jogjakarta dan sekitarnya.

Wisata belanja di sepanjang jalan Solo, Malioboro, pasar Beringharjo pasar Ngasem, dan pasar klithikan Kuncen.

Wisata heritage yang terdiri dari bangunan peninggalan arsitek Portugis, Belanda yang masih berdiri megah hingga sekarang seperti: Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman lengkap dengan Alun-alun, ndalem pangeran Jeron Beteng, Tamansari, museum Sonobuyo, museum kereta kuda, dan arsitektur Masjid Agung yang unik dan indah. Selain itu juga bangunan heritage peninggalan Belanda seperti: Gedung Agung, Societet, Beteng Vredenburg, Kantor Pos, Bank Indonesia, Bank BNI, Ngejaman.

Serta wisata seni rupa, seni pertunjukan tradisional dan kontempoter dilengkapi museum, galeri, ruang pamer, gedung pertunjukkan dengan dukungan kreativitas seniman yang berjibun jumlahnya.

Zona dua, wisata sejarah, dan wisata religius. Semuanya itu bisa didapatkan di daerah  Kotagede dan sekitarnya. Di sana berbagai bangunan kuno dan makam leluhur peninggalan kerajaan Mataram pertama, cenderamata perak dan kuningan, pasar dan makanan tradisional, kesenian tradisional, kendaraan tradisional tanpa mesin. Dapat pula ditambahkan kebun binatang Gembiraloka dengan koleksi lengkap berbagai binatang dan tumbuhan langka.

Konsep zonasi objek wisata ini akan menjadi pedoman dalam mempromosikan objek wisata kepada masyarakat luas lewat berbagai media komunikasi visual dan memudahkan pelaku pariwisata untuk mengagendakan berbagai atraksi unggulan di setiap zonasi objek wisata kota Jogjakarta. Dengan demikian, para wisatawan akan tersebar ke berbagai objek wisata sesuai dengan minatnya masing-masing tanpa harus menumpuk dan terkonsetrasi di kawasan Malioboro yang dari hari ke hari selalu dirundung kemacetan.

Zonasi objek wisata semacam itu menjadi penting bagi wisatawan yang akan mengunjungi kota Jogjakarta. Dengan zonasi objek wisata seperti itu lebih memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek wisata di Jogjakarta sesampainya mereka turun dari kereta api, pesawat terbang, bus pariwisata, atau kendaraan pribadi. Mereka tidak akan kebingungan karena memiliki panduan dalam bentuk buku objek wisata kota Jogjakarta atau denah lokasi, sistem pertandaan yang dengan cermat dan unik akan memandu wisatawan menuju objek wisata yang diinginkan.

Identitas Visual Kota

Setelah zonasi objek wisata ditentukan, sekarang gilirannya memanjakan para pelancong dengan menyuguhkan identitas visual yang representatif sebagai pengeling-eling pernah mengunjungi objek pariwisata kota Jogjakarta.

Dalam konteks ini, sejatinya para pelancong sangat memerlukan media  informasi  yang menggunakan simbol-simbol desain grafis dalam menggambarkan posisi suatu tempat, arah menuju ke obyek wisata, petunjuk atau instruksi tentang suatu agenda acara. Para wisatawan itu memerlukan misalnya: peta lokasi keberadaan potensi kultural Jogjakarta  lengkap dengan sign system yang unik dan artistik agar mampu menuntun mereka menuju lokasi yang diinginkan. Serta memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan obyek wisata tersebut.

Melihat kebutuhan identitas visual dan infografis lingkungan  semacam itu, sudah selayaknya Pemkot Jogjakarta memelopori pembuatan identitas visual, sistem pertandaan yang terintegrasi antarlokasi wisata yang ada di  seantero Jogjakarta. Sebab dengan adanya identitas visual, dan sistem pertandaan yang dirancang secara terpadu akan meningkatkan citra Jogjakarta sebagai sebuah kota yang memiliki keunikan objek pariwisata berbasis budaya.

Desain sistem pertandaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan identitas visual  kawasan wisata Jogjakarta adalah desain grafis lingkungan dan infografis berwujud tanda-tanda komunikasi visual yang komunikatif. 

Masing-masing unsur  tersebut, baik teks verbal ataupun citra visual dihubungkan sedemikian rupa  dengan  memanfaatkan konsep Gestalt (sosok, latar, bentuk positif dan negatif) yang dikemas secara dekoratif dengan ramuan komposisi, ritme dan kontras yang senantiasa terjaga keseimbangannya.

Kesadaran Pelaku Pariwisata

Konsentrasi berikutnya adalah mempersiapkan, menata, dan mendidik SDM pelaku pariwisata, pejabat publik, dan masyarakat luas agar memiliki kesadaran akan pentingnya dunia pariwisata bagi kota Jogjakarta dengan mengedepankan aspek handarbeni dan nguri-uri aset objek wisata tersebut.

Wujud nyata yang dapat segera diejawantahkan salah satunya dengan memberikan jaminan kepada wisatawan untuk mendapatkan kemudahan dalam hal sirkulasi keluar-masuk objek wisata, rasa aman dan nyaman, serta menemukan suasana khas yang bersifat rekreatif.

Selain itu perlu pula dilakukan penataan rute jalan wisata yang nyaman, kendaraan bermesin ataupun tidak yang dirancang khusus untuk mengangkut wisatawan keliling Yogyakarta, street furniture di ruang publik sebagai wahana melepas lelah, tempat parkir yang tertata rapi, membunuh premanisme juru parkir nakal,  membersihkan sampah, menata PKL dan taman kota lengkap dengan patung-patung kota yang dapat menimbulkan kesan indah, bersih, nyaman, dan ngangeni. Semuanya itu sangat didambakan wisatawan dalam rangka mendapatkan pengalaman dan kenangan khusus ketika mereka melancong di kawasan tersebut.

Kesadaran masyarakat luas,  pejabat publik, dan SDM pelaku pariwisata perlu senantiasa ditumbuhkan dengan mengedepankan aspek budaya Jawa yang menjadi sokoguru bagi perkembangan emosi dan intelektualitas masyarakat Jogjakarta. Budaya Jawa mengajarkan kepada kita untuk bersedia melayani dan menolong siapa pun yang membutuhkan. Sabar, ramah tamah dan murah senyum. Memelihara dan menjaga lingkungannya agar senantiasa teduh, nyaman, aman, bersih, serta sehat. Senantiasa memelihara keberagaman dengan selalu memunculkan keunikan-keunikan khas masyarakat Jogjakarta.

Implementasi Identitas Visual Kota

Manakala implementasi konsep identitas visual kota Jogjakarta sudah mangejawantah, maka mewujudkan pariwisata Jogjakarta berbasis budaya dengan serta merta akan mulus menancap di dalam benak dan sanubari para pelancong yang mengunjungi Jogjakarta. Apalagi jika identitas visual kota pariwisata Jogjakarta ditambahkan dengan slogan: ’’Budaya Jogja, Jogja Kota Berbudaya’’ akan semakin memperjelas positioning kota Jogjakarta sebagai sebuah kota yang menghidupkan dan senantiasa menyandarkan hidupnya pada segala sesuatu yang berpondasikan warisan kebudayaan Kraton Ngajogjakarta Hadiningrat.

*)Sumbo Tinarbuko (http://sumbo.wordpress.com/) Konsultan Desain dan Dosen Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta. Sekarang Kandidat Doktor FIB UGM.

Oleh Sumbo Tinarbuko

Kabupaten Sleman terletak di utara kota Yogyakarta. Secara geografis, Sleman bagian utara dan barat, tanahnya ditakdirkan sangat subur untuk industri pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sedangkan  di wilayah timur dan selatan tanahnya pun juga sangat subur ketika ditanami industri  pendidikan, industri kos-kosan, industri kuliner, industri fotokopi dan penjilidan, industri laundry,  dan industri hiburan malam.

Jika diamati wilayah Sleman bagian selatan dan timur terutama di sepanjang Jl Magelang, Jl Monjali, Jl Kaliurang, Jl Affandi-Gejayan,  dan Jl Solo dapat disaksikan ratusan spanduk rentang, umbul-umbul, rontek, baliho, billboard, neon box, iklan bando, shopsign, sunscreen, papan nama toko, dan ribuan poster tempel yang saling berserakan dan berjejalan cara pemasangannya.

Keberadaannya tentu dimaksudkan untuk menarik perhatian pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Dampaknya, Pemkab Sleman seolah sedang menggelar laporan prestasi buruk terkait dengan perijinan dan prioritas penempatan titik-titik reklame luar ruang.

Di jalanan wilayah Sleman bagian timur dan selatan yang menghubungkan berbagai perguruan tinggi ternama itu, belakangan ini disesaki oleh adegan perang simbolik yang terpampang lewat ribuan reklame luar ruang.

Yang terjadi kemudian, Sleman membaptis dirinya menjadi kota seribu iklan. Di sana kian subur dipancangkan hutan billboard dengan segala keturunannya: neon box, spanduk, umbul-umbul, rontek, dan poster tempel.

Positioning Pemkab Sleman seperti itu justru menjadi antiklimaks yang meredupkan sekaligus memburamkan hidup dan kehidupan warganya. Sebagian besar masyarakat merasa dihantui teror visual terkait dengan titik sentuh pemasangan reklame luar ruang yang dinilai amburadul.

Tebaran cengkeramannya yang dilemparkan lewat visualisasi dan teks mencolok, seluruhnya memproduksi citraan budaya konsumsi. Dan setiap orang, dalam ruang yang disesakinya diprovokasi ke dalam image visual tersebut. Seluruhnya berlangsung dalam keramaian reklame yang nyaris tanpa kontrol.

Setiap ruangan, terutama yang memiliki potensi keramaian, telah menjadi komoditas bagi kepentingan penguasa dan pengusaha. Kepentingan dan hak publik atas ruang terbuka, hanya menjadi pertimbangan kesekian. Ruang visual publik pun diambil alih reklame. Iklan media luar ruang dengan seenaknya terpasang di mana saja, jauh dari pertimbangan kepatutan, etika-estetika, dan ekologi kota.

Jika carut marut perihal reklame luar ruang ini tidak segera dikendalikan dan ditata kembali dengan semangat win-win solution, maka wilayah Sleman terutama di bagian timur dan selatan akan menjadi area publik yang selalu dipenuhi polusi sampah visual.       

Ketidaktertiban dan kesemrawutan seperti ini menggambarkan ketidakmampuan Pemkab Sleman mengendalikan ekologi dan estetika kota. Hal itu terjadi karena masterplan penempatan media iklan luar ruang tidak disinergikan dengan masterplan tataruang pengembangan Kabupaten Sleman.    

Sejujurnya masyarakat tetap membutuhkan iklan sebagai sumber informasi atas keberadaan produk dan jasa yang mampu tingkatkan harkat hidup banyak orang. Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan ruang publik yang hijau, teduh, nyaman dan, aman. Khalayak luas mendambakan ruang publik yang dapat digunakan untuk reriungan tanpa terusik dengan kehadiran reklame luar ruang yang senantiasa mendedahkan kekekerasan simbolik yang berujung pada sampah visual!

*)Sumbo Tinarbuko (http://sumbo.wordpress.com/), Konsultan Desain dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta.

Sumbo Tinarbuko

Apa komentar Anda jika sedang terjebak lampu merah di beberapa persimpangan jalan raya? Dalam catatan saya, sedikitnya ada empat hal besar yang mengemuka di sini. Pertama, jalanan terasa panas karena minimnya pohon perindang yang ditanam di tempat itu. Kedua, senantiasa mengalami gangguan sesak napas akibat polusi asap knalpot kendaraan bermotor. Ketiga, carut marutnya pemasangan reklame luar ruang yang cenderung menawarkan kekerasan simbolik dan berujung pada sampah visual. Keempat, semakin banyak gelandangan, pengemis, dan pengamen yang memaksakan kehendaknya dengan menjual mimik memelas dilengkapi kostum compang camping kumal.

 Terkait dengan banyaknya warga masyarakat yang memilih profesi sebagai gelandangan dan pengemis (gepeng), hal ini merupakan indikasi bentuk kegagalan pemerintah di dalam menjamin rakyatnya untuk memperoleh penghidupan yang layak. Fenomena tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

 Di sudut lain, banyaknya warga masyarakat yang terjun memilih hidup dijalanan ditengarai akibat mereka kurang tekun mengasah nalar rasa dan nalar pikir yang dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia untuk mengisi hidup dan kehidupannya secara terhormat.

Sudah menjadi mitos manakala seseorang memilih peran di dalam kehidupannya sebagai gepeng, maka ia dengan serta merta disebut sebagai golongan krida lumahing asta (KLA). Kridha: bekerja, lumahing asta: menengadahkan tangan. Artinya, kelompok KLA adalah sekumpulan orang yang mempertahankan dirinya sebagai tunakarya dengan melakukan aktivitas jalan pintas guna mempertahankan hidupnya menjadi pengemis atau peminta-minta.

‘Kesuksesan’ golongan KLA ini ternyata menjadi inspirasi dan dicopy paste kelompok masyarakat lain yang diyakini memiliki kasta lebih tinggi. Para peniru itu banyak di antaranya mengenakan baju pejabat publik, pemerintah, dan anggota dewan. Kelompok orang terhormat ini senantiasa mengajukan proposal kepada negara donor untuk mendapatkan sejumlah dana talangan. Janjinya, uang hasil utang tersebut akan digunakan untuk membiayai program kerja pemerintah dalam bentuk kebijakan publik. Janjinya lagi, kebijakan publik tersebut akan didedikasikan demi kemaslahatan masyarakat.

Karena saking seringnya membuat proposal hutang untuk mendapatkan uang yang akan digunakan sebagai dana operasional penyelenggaraan negara, maka bangsa ini dalam kehidupan sehari harinya terlilit benang hutang yang semakin lama kian menjerat leher rakyat kebanyakan. Bagi pejabat publik yang menandatangani MoU nota hutang seakan menjadi pahlawan bangsa yang mampu memberikan dana segar bagi pelaksanaan program pemerintah. Sedangkan untuk rakyat, fenomena penandatanganan MoU itu dikonotasikan sebagai bentuk penjajahan baru atas kemerdekaan untuk hidup dan berkehidupan secara bebas tanpa campur tangan negara asing.

Kebijakan pemerintah yang menyandarkan roda kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan anggaran hutang dari negara asing, dalam konteks ini  dapat diketegorikan sebagai aktivitas KLA.

Hal yang sama juga dilakukan kawula muda dari golongan menengah ke atas yang sejak lahir sudah bergelimangan harta benda karena diuntungkan menjadi anak dari keluarga berkemakmuran lahir dan batin. Mereka terbiasa konsumtif dengan mengandalkan uang saku atau jatah transfer bulanan dari orang tuanya untuk membiayai kehidupannya yang glamor, wangi, dan modern.

 Bagi kawula muda tersebut di atas, dunia pendidikan yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan agama dianggapnya sebagai dunia hiburan yang tidak pantas untuk ditekuni secara serius. Sebaliknya dunia gemerlap, dunia borjuis, dunia khayal, dan dunia pesta pora dengan aroma seks dan narkoba menjadi sebuah keharusan untuk dihayati, dikuasai agar tidak dianggap udik dan ketinggalan jaman. Maka yang terjadi kemudian, perkembangan budaya populer yang merupakan panglima perang kapitalisme mendapatkan lahan subur untuk menyemaikan keuntungan finansial dan material yang sebesar-besarnya dalam putaran waktu sesingkat-singkatnya.

Anak muda tipe KLA ini adalah golongan yang telat berpikir untuk menemukenali jatidirinya. Mereka terbiasa memecahkan masalah dengan jawaban-jawaban yang instan dan seragam berdasarkan kunci jawaban. Mereka tidak pernah mampu membuat pertanyaan, apalagi mempertanyakan segala sesuatu yang tidak selaras nalar rasa dan nalar pikir. Mereka miskin imajinasi, bagaikan robot diberi seutas nyawa yang diprogram seragam. Ironisnya, tipologi anak muda, eksekutif muda, pejabat publik, anggota dewan, dan pejabat pemerintah yang secara konotasi digolongkan kelompok KLA jumlahnya meningkat  tajam.

Pertanyaannya kemudian, kenapa idiologi KLA memiliki banyak pendukung?

Ditengarai, bangsa ini sedang mengalami gerhana total. Mata, hati, dan telinga  pemerintah, pejabat publik, dan anggota dewan yang notabene tergolong kawula muda lebih banyak dikendalikan nafsu perut. Keseimbangan nalar rasa dan nalar pikir seakan  didelete nafsu perut kelaparan yang setiap saat minta diisi agar terasa kenyang.

Jika fenomena KLA ini tidak segera diatasi dan dicarikan jalan keluar, maka benar apa kata Deddy Mizwar, pemenang aktor film terbaik, bahwa kiamat sudah dekat. Untuk itu mari kita bersama-sama berbuat, dan berbuat bersama-sama. Kita segera berbuat se