(Analisis KR) Kuasa Jempol

Dr Sumbo Tinarbuko

Sudah menjadi rahasia umum, di jagat media sosial, jempol memiliki kekuasaan absolut. Ia mempunyai energi besar mengukir penanda zaman. Bahkan meruntuhkan sang zaman. Ia juga dipercaya menjadi eksekutor dalam menjalankan proses komunikasi lewat media sosial. Lewat ujung jempol, seluruh proses komunikasi di jagat media sosial berlangsung gegap gempita. Sang jempol menjadi medium baik hati saat pengguna media sosial menjalankan proses komunikasi dengan pendekatan komunikasi cinta.

Hal itu terlihat pada aktivitas penyebaran ilmu pengetahuan yang memberikan kebermanfaatan bagi seluruh umat. Penyampaian informasi tentang sesuatu bernuansa kebaikan. Berbagi energi positif berbentuk aksi sosial guna memberdayakan kelompok masyarakat berkekurangan. Sebaliknya, sang jempol bersalin kepribadian menjadi eksekutor sadis ketika menyebarkan komunikasi dengki lewat saluran media sosial. Kuasa jempol jahat itu hampir setiap menit dapat disaksikan di lini masa media sosial.

Dalam tiga bulan terakhir, kuasa jempol jahat dengan riang gembira membagikan informasi yang bersifat adu domba terkait dengan kampanye pilkada. Terlebih dalam putaran kedua Pilkada DKI yang dilaksanakan kemarin. Kuasa jempol jahat pun tidak memilih korban. Sri Sultan Hamengku Buwono X juga dijadikan korban. Betapa kekuasaan jempol mampu memporakporandakan banyak hal lewat perang media sosial yang dikendalikannya. Masalah agama, ekonomi, sosial budaya, kinerja pemerintah dan anggota dewan pun tidak luput dari gorengan sang kuasa jempol.

Kuasa jempol di media sosial menyebabkan kekerasan verbal-visual tumbuh bermekaran. Pelaku kekerasan verbal-visual merelakan hati dan pikirannya mengeras demi mengejar kebenaran yang diyakininya benar.

Berdasarkan sifat dan watak semacam itu, media sosial lalu diambil alih dan dikendalikan oleh kuasa sang jempol jahat. Pengejawantahannya, atas kuasa sang jempol jahat, media sosial membungkus kekerasan verbal-visual yang mengeras itu menjadi sebuah komoditas.

Kekerasan verbal-visual kemudian dibranding dan dikomodifikasikan sedemikian rupa agar terjual laris manis. Bentuk konkrit komodifikasi kekerasan verbal-visual di media sosial terwadahi di dalam kotak komentar. Wujudnya dapat berupa ikon jempol like, share atau yang paling dahsyat teks komentar bernada nyinyirisme provokatif.

Efek dari komodifikasi kekerasan verbal-visual itu ditengarai menjadi semacam pembibitan generasi baru bagi tunas kekerasan verbal-visual serial berikutnya. Dalam kesehariannya, mereka senantiasa menggali energi negatif berwajah santun namun bertabiat kasar. Mereka memosisikan kekerasan verbal-visual sebagai peradaban baru. Ketika kekerasan verbal-visual diposisikan sebagai peradaban baru. Pada titik ini, dibangunlah mitos dan ideologi baru. Politik peradaban baru tersebut menjanjikan kesanggupannya menyelesaikan permasalahan sosial budaya yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak dapat dipungkiri, kekerasan verbal-visual karena ulah kuasa sang jempol menjadi tengara memburuknya kondisi perikehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal itu terjadi akibat perubahan drastis tatanilai sosial budaya. Selain itu, tentu dampak rendahnya kualitas budaya komunikasi antarumat manusia yang tercermin lewat media sosial.

Pergeseran tatanilai sosial budaya dan tersendatnya proses komunikasi antarmanusia dalam perspektif budaya komunikasi via media sosial, berujung miskinnya kualitas budaya komunikasi di jagat raya ini. Kini, muncullah realitas sosial yang menyatakan kuasa jempol jahat menjadi barometer nafas kehidupan manusia di tengah ketidaktentuan arah, kesimpangsiuran makna, dan ketidakpastian nilai-nilai kemanusiaan.

Atas kuasa jempol di media sosial, manusia sebagai makhluk berakal budi tidak lagi diposisikan sebagai subjek pengguna bahasa dalam proses komunikasi secara verbal-visual. Melainkan didekonstruksi menjadi sekadar objek tanda di tengah sistem kapitalisme global. Sementara bahasa sehari-hari yang dianggap komunikatif dalam konteks ini kemudian dipelintir menjadi wahana ekspresi manusia jahat bertajuk berperangai kekerasan verbal-visual. Ia bersalin wajah menjadi teroris verbal-visual dengan mengenakan baju seragam kebrutalan.

Jika kuasa sang jempol di media sosial tidak diantisipasi, akan terjadi mandulnya proses komunikasi dialogis antar parapihak. Artinya, sang komunikator yang menjalankan laku komunikasi verbal-visual lebih mengedepankan tabiat egoisme individual atau golongan. Atas kuasa sang jempol jahat tersebut, mereka mati rasa. Mereka memasuki kasta baru sebagai manusia modern yang gagap menjalankan sebuah jalinan komunikasi cinta yang komunikatif. Benarkah demikian?

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis Kliwon, 20 April 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Follow Twitter @sumbotinarbuko | Follow Facebook @sumbotinarbuko)

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar

Sumbo Tinarbuko: Ini Sejarah Sampah Visual di Yogyakarta

SUMBO Tinarbuko, pengajar Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta yang dikenal sebagai ‘Doktor Pemulung Sampah Visual’ mengungkapkan kesesalannya terkait banyaknya sampah visual yang dilakukan kaum terpelajar. Ia menganggap, akar permasalahan dari problematika ini bisa bermula dari ketidakmampuan mahasiswa melakukan proses komunikasi yang baik.

“Jadi cilakanya mereka melakukan proses komunikasi (dengan menempel seperti itu), tapi justru menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berkomunikasi. Jadinya miskomunikasi. Bagaimana mereka nanti mau pimpin Indonesia jika tidak bisa berkomunikasi?” ungkapnya penuh canda ketika diwawancarai KRjogja.com via sambungan telpon, Kamis (23/03/2017). Menurut aktivis Komunitas Reresik Sampah Visual ini proses lingkaran setan tersebut tak bisa ditilik semata dari mahasiswa. Ada sejarah panjang yang menyebabkan mahasiswa termotivasi untuk meniru metode penempelan sampah visual di pinggir jalan.

Walaupun sejak era kerajaan Mataram, penjajahan Belanda maupun Jepang media komunikasi visual telah digunakan di Yogyakarta, jumlahnya tak semasif ketika era meledaknya industri rokok sejak tahun 1970an. Sejak itulah, iklan visual menjelma menjadi sampah visual bahkan vandalisme.

Iklan visual industri rokok bermula dari ketertarikan industri rokok atas status Yogya sebagai kota pelajar. Dengan tujuan menjadikan anak muda sebagai perokok baru, pengusaha rokok menenmpelkan iklan di tembok, pagar, hingga di kaca toko. Sebagian berizin dan membayar retribusi, namun tak sedikit pula yang asal tempel.

“Dan sejak awal mula sampah visual tersebut, iklan rokok terbukti jelas tidak efektif,” ujar Sumbo. Anggapannya tersebut didasari atas jarak iklan visual yang ditempel sangat berdekatan dan berjumlah masif. Selain itu, gambar yang sama dan berulang membuat masyarakat yang menyaksikan tidak tertarik.

Belum lagi, jika iklan tersebut ditumpuk dengan iklan lain maupun luntur dan mengelupas. Sehingga tak ada lagi unsur estetika dan membuat minat pemirsa yang diharapkan industri rokok bisa digaet justru sirna.

“Bahkan kadang lemnya belum kering, pesaingnya datang. Menumpuk iklan tersebut dengan iklan baru. Jadi efektifnya hanya untuk pemulung (mendapat selebaran banyak untuk dikilo),” kata Sumbo sembari menghela nafas.

Namun industri rokok menurutnya, tetap bisa meraih hasil penjualan yang baik karena mereka juga beriklan di media besar layaknya TV dan billboard. Iklan visual yang ditempel di jalan oleh industri rokok hanya dijadikan pengingat saja.

Utamanya ketika menunggu lampu merah atau kemacetan. Agar para perokok jika ingin membeli, langsung teringat pada merk rokoknya lalu menepi ke toko kelontong terdekat.

(Wawancara ini dimuat di KROnline, Jumat, 24 Maret 2017 | Jam 02:54 WIB | Editor: Agung Purwandono | Reporter: Ilham Dary Athalah)

http://krjogja.com/web/news/read/28001/Ini_Sejarah_Sampah_Visual_di_Yogyakarta

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar

Sumbo Tinarbuko: Sampah Visual Bisa Jadi Bencana Sosial Bagi Yogya

MENURUT Sumbo Tinarbuko, bola api iklan visual kemudian semakin menggelinding liar seiring perkembangan teknologi percetakan. Pasca reformasi, industri digital printing tumbuh masif dan mulai memperkenalkan fitur lem wheatpaste.

Terbuat dari campuran lem kanji yang semakin murah dan mudah diakses masyarakat, mahasiswa mulai menggunakan fasilitas tersebut untuk memperkenalkan kegiatannya di masyarakat. Tidak perlu cetak pamflet berwarna, mereka hanya perlu memfotokopi bahan iklan visualnya dengan biaya yang juga murah.

Setelah tercetak, para mahasiswa bisa menempelkannya sendiri ataupun menyewa jasa tukang tempel. “Jadi difotokopi, satu kertas satu huruf. Misal K-O-N-S-E-R M-U-S-I-K A-K-U-S-T-I-K. Nanti ditempel panjang sekali sendiri atau bayar honor tukang tempel per rim nya berapa. Dan (biaya murah mengandalkan fotokopi) itu yang membuat iklan visual semakin gila-gilaan,” ungkapnya menyayangkan.

Terbukti menurutnya, iklan visual semacam itu tidak berkontribusi banyak dan tak selalu berbanding positif dengan semaraknya pengunjung dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut menurutnya juga bisa ditilik perubahaan budaya pada masyarakat.

Terlebih lagi di era kontemporer, masyarakat yang terjebak macet seringkali mengoperasikan gadgetnya alih-alih memperhatikan sekelilingnya. “Jadi mereka memilih menunduk dan bercerita lewat gadgetnya (update status) dibanding menyaksikan iklan. Itu yang seharusnya disoroti mahasiswa. Dibanding menempelkan iklan yang mengganggu, lebih baik membangun narasi visual lewat media sosial semisal Instagram,” ungkap Sumbo.

Alih-alih menjangkau masyarakat, ia justru takut sampah visual tersebut bisa menjelma sebagai bencana sosial dan melunturkan keistimewaan Yogyakarta. Ruang publik yang kotor dan mengganggu estetika kota bisa membuat Yogyakarta tak lagi nyaman bagi penduduknya.

Sebagai aktivis komunitas Reresik Sampah Visual dan posisinya sebagai akademisi DKV, ia telah berulang kali mengusulkan regulasi tentang penyelenggaraan iklan visual. Namun sayang, hal tersebut luput ketika Perda 2/2015 DIY tentang penyelenggaran reklame tak memasukkan aturan yang diusulkannya.

“Dulu dianggap tidak masalah. Ternyata seiring waktu semakin masif. Di jembatan ada, tembok, sembarang tempat. Saya harap pemerintah dan Satpol PP bergerak. Karena telah menjelma menjadi vandalisme dan semakin meresahkan,” ujarnya.

Namun menurut Sumbo, pemerintah juga tidak bisa dibiarkan bergerak sendiri menghadapi bencana sosial tersebut. Semua lapisan masyarakat Yogya harus bergerak. Termasuk pemilik tembok yang menjadi korban aksi tak berizin dan media massa.

“Saya di komunitas sudah bergerak dan mengingatkan. Media harus mendorong sosialisasi bahwa hal ini tidak benar. Dan pemilik tembok harus berani tegur bahwa mereka tidak berhak menempel sembarangan,” pungkasnya.

(Wawancara ini dimuat di KROnline, Jumat, 24 Maret 2017 | Jam 06:54 WIB | Editor: Agung Purwandono | Reporter: Ilham Dary Athalah)

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar