Logo Penanda Yogyakarta

logo penanda yogyaPro kontra rebranding logo Yogyakarta usai sudah. Rakyat Yogyakarta berkenan menerima logo Jogja Istimewa pilihan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kini, logo penanda Yogyakarta mulai diperkenalkan pada khalayak ramai sebagai representasi penanda visual wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk sosialisasi dan penggunaan logo serta tagline baru Jogja Istimewa, Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur DIY, telah keluarkan surat edaran yang ditujukan kepada bupati, walikota, pejabat publik dan masyarakat luas (KR, 23/2/2015).

Terlepas dari proses panjang penetapan logo sebagai penanda Yogyakarta, masalahnya sekarang adalah bagaimana di dalam logo tersebut dapat disematkan roh perubahan. Artinya, penetapan desain logo sebagai penanda baru Yogyakarta, tidak sebatas visual logo tersebut. Tetapi visual logo harus jadi lokomotif perubahan Yogyakarta yang istimewa.

Kata istimewa yang menjadi tagline logo Yogyakarta dipahami sebagai  representasi  linier antara kata dengan perbuatan. Dengan demikian, kata istimewa merepresentasikan pemerintah dan masyarakat Yogyakarta yang senantiasa bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan antara kata yang diucapkan, selaras sejalan dengan laku perbuatan yang dijalankannya.

Selain itu, visual logo harus jadi medium simbolik gerakan kebudayaan membersihkan sampah budaya. Sebuah gerakan kebudayaan berbasis masyarakat dan dinas terkait untuk mengatasi sampah budaya yang mengotori Yogyakarta. Paling tidak ada lima jenis sampah budaya yang menyebabkan ruang publik dan tata ruang wilayah Yogyakarta tidak terlihat istimewa. Kelima sampah budaya itu adalah: 1) sampah arsitektur. Keberadaan sampah ini menyebabkan perubahan cepat beberapa kampung jadi kawasan bisnis, hotel dan kafe. Secara visual, rancang bangun dari sampah arsitektur ini tidak mengadopsi arsitektur bergaya Yogyakarta. Yang ditonjolkan bergaya minimalis menyerupai gupon dara. 2) Sampah visual. Penempatan iklan luar ruang yang tidak diatur sesuai peruntukannya, menyebabkan tebaran sampah visual tidak terkendali. 3) Trotoar, taman kota dan ruang terbuka hijau sudah kehilangan fungsinya. Ketika tempat itu tidak dihadirkan untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi warga yang ada di kawasan tersebut. 4) Pengaturan dan penempatan pedagang kakilima. Keberadaan pedagang kakilima di satu sisi dibutuhkan, tapi di sisi lain menganggu kenyamanan warga dan wisatawan yang ada di ruang publik. 5) Lalulintas. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan rendahnya sikap sopan santun berkendara, menyebabkan Yogyakarta menjadi semakin macet dan sumpek.

Sampah budaya yang muncul dan mengotori ruang publik Yogyakarta saatnya diantisipasi. Lewat gerakan kebudayaan yang disimbolisasikan dengan kehadiran logo baru, dapat menjadi awalan yang baik, agar gerbong perubahan renaissance Yogyakarta dapat bergerak seiring dengan perubahan itu sendiri.

Pejabat publik dan dinas terkait harus secepat mungkin berbenah lewat perencanaan program dan pelaksanaan rencana kerja yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Bukan berorientasi pada proyek dengan tolok ukur statistik berbasis angka yang kering kebermanfaatannya.

Terpenting, keberadaan logo penanda Yogyakarta diharapkan mampu memberikan energi positif kepada pemerintah dan masyarakat untuk menjadi manusia istimewa yang konsisten dan bertanggung jawab. Menjadi manusia yang senantiasa mengedepankan rasa kemanusiaannya. Menjadi manusia beradab yang selalu memajukan keselarasan antara kata yang diucapkan dengan laku perbuatan yang dijalankannya.

Sekarang saatnya menumbuhkan peradaban baru dengan menyandarkan diri pada konsep renaissance Yogyakarta, seperti disabdakan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

*) Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, 26 Februari 2015 | Follow Twitter @sumbotinarbuko

Dipublikasi di Artikel DKV | Meninggalkan komentar

Cacat Moral Manusia Terdidik

Oleh Sumbo Tinarbuko

 

Judul tulisan ini terinspirasi ucapan Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, ketika memberikan ceramah Syawalan 1433 H Keluarga Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Senin (27/8). Mahfud MD, seperti dikutip harian Kedaulatan Rakyat (28/8) mengatakan, pendidikan adalah proses pendewasaan anak didik agar mampu menjalani kehidupann pada zamannya. Sehingga, tegas Mahfud MD, dunia pendidikan harus melahirkan sikap insan kecendekiawanan. Di mata Mahfud MD, tanpa sikap cendekia dan semangat intelektualitas, pendidikan hanya menghasilkan orang-orang cacat moral.

Dalam konteks ini, ‘moral’ dijabarkan menjadi sebentuk  takaran dari sifat dan perilaku manusia saat menjalankan fungsi kemanusiaannya di alam raya ini. Sedangkan  ‘cacat’ dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan yang menyebabkan keberadaan fisik dari tubuh manusia, kualitas benda atau  kondisi batang tubuh tumbuhan tersebut hadir  tidak utuh sesuai peruntukannya.

Atas dasar kondisi mental, fisik, dan spiritual semacam itulah, maka dapat dikatakan, cacat moral adalah cacat yang sebenarnya. Kecacatan tersebut  dilihat secara kasatmata dari aspek batiniah, lalu  berimbas pada perilaku lahiriah si manusia terdidik tersebut. Hal ini terjadi karena harkat dan martabat kemanusiaan manusia terdidik menjadi hilang tanpa makna sama sekali. Semuanya itu terjadi akibat  ulah ketidakberadaban dari sang manusia tersebut.

Rusaknya mental spiritual yang menggerogoti fisik tubuh manusia terdidik akibat ajarnya, dalam konteks pendidikan formal dan nonformal,  terabaikan atau sengaja diabaikan secara sistematis.

Kenapa fenomena cacat moral seperti yang diindikasikan Mahfud MD, semakin menggejala di Indonesia.? Tenggara awal untuk mengupas dan memetakan fenomena cacat moral dapat diurai. Salah satunya dari sisi pendidikan, khususnya pendidikan formal.

Pendidikan Formal

Sudah menjadi rahasia umum, pendidikan di Indonesia yang di kelola pemerintah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menjadikan pendidikan bukanlah aktivitas yang berdampak memerdekakan peserta didik. Kurikulum dan pola pengajaran yang diterapkan pemerintah adalah pendidikan sekadar mengajarkan dan mendistribusikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Guru yang mengajar di berbagai strata pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas, disibukkan dengan perannya yang memerankan dirinya menjadi administrator pendidikan. Mereka diwajibkan untuk mengurus hal ihwal yang berkait dengan administrasi pendidikan.

Dampaknya, materi proses belajar mengajar yang seharusnya merekatkan unsur pendidikan dan pengajaran menjadi sebuah kesatuan utuh, kemudian mereka satukan menjadi paket pengajaran bertajuk transfer knowledge. Artinya, para pengajar lebih berkonsentrasi pada penyempitan makna sebuah proses belajar mengajar menjadi sekadar berbagi ilmu yang diajarkan secara sepihak.

Proses dialogis yang harus dibangun di antara pengajar dan peserta didik menjadi tidak seimbang. Pendidikan sejatinya bertujuan membebaskan dan memerdekakan peserta didiknya, menjadi fatamorgana belaka. Seolah terlihat ada, padahal realitas sosialnya tidak ada. Alias terlihat semu.

Hal sama terjadi di perguruan tinggi. Proses belajar mengajar di perguruan tinggi lebih didominasi pada aspek like and dislike. Di perguruan tinggi, banyak ditemukan dosen cenderung mengidap sindrom feodalisme intelektual. Para dosen yang tergabung dalam kelompok feodalisme intelektual  ini cenderung menduduki zona nyaman secara intelektual. Meskipun mereka bergelar profesor dan bertitel master atau doktor, ternyata mereka enggan menimba ilmu dan bergaul lintas disiplin ilmu. Mereka sudah semakin jauh dari update pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi minat utama keilmuannya.

Para dosen kelompok feodalisme intelektual ini lebih bangga menjadi buruh SKS dengan mengajar paruh waktu diberbagai perguruan tinggi swasta yang terletak di antara kota atau pun propinsi tempat bermukimnya. Dari sisi kekayaan, sudah tidak diragukan lagi kalau para dosen tersebut menjadi terkesan kaya, borjuis, metroseksual, modis bahkan metropolis.

Sebaliknya, dari sisi kekaryaan karya intelektualitas mereka, dapat dikatakan, mereka itu miskin karya ilmiah. Karya ilmiah yang mereka hasilkan dalam kurun waktu 5-10 terakhir bisa dihitung kurang dari lima jari tangan. Artinya, mereka sangat produktif dalam mengajar, tetapi dua dharma perguruan tinggi yang meliputi dharma karya ilmiah: buku dan penelitian ilmiah, serta karya pengabdian pada masyarakat tidak dapat dipenuhinya. Pada titik inilah terjadi ketimpangan dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi yang harus dipenuhi dan dijalankan secara baik, berimbang dan bertanggung jawab.

Industri  Pendidikan

Ironisnya lagi, cacat moral manusia terdidik diperparah oleh kebijakan pemerintah yang seolah-olah menjadikan pendidikan diposisikan menjadi industri  pendidikan yang mensyaratkan peserta didik sebagai konsumen sedangkan penyelenggara pendidikan (termasuk di dalamnya: guru dan dosen) menjadi produsen yang menjual jasa pendidikan.

Pada titik inilah, pendidikan menjadi komoditas yang harus dijual secara komersial kepada peserta didik dan harus pula mendatangkan keuntungan. Dampaknya, pendidikan menjadi berbayar dan mahal. Hanya orang kaya yang dapat menempuh pendidikan formal sampai tuntas, sedangkan bagi orang miskin, menuntaskan pendidikan bagaikan menatap fatamorgana. Seolah ada padahal sejatinya sulit digapai.

Maka tidaklah berlebihan manakala illustrator harian Kompas, Jitet Koestana menggambarkan fenomena pendidikan di Indonesia bagaikan balon udara yang senantiasa membumbung tinggi dengan penumpang yang mampu membayar untuk bisa diterbangkan oleh balon udara tersebut.

Ketika lembaga pendidikan disulap bagaikan sebuah komoditas yang didedikasikan untuk mengejar keuntungan finansial. Maka seketika itu juga, kegiatan belajar mengajar tidak dipandang lagi sebagai sebuah proses. Dengan demikian, aktivitas belajar mengajar pun tidak dilihat lagi sebagai sebuah runtutan upaya mengembangkan diri, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, sikap hidup untuk belajar dalam arti yang sebenarnya akan semakin luntur di dalam sanubari masyarakat.

Karena lembaga pendidikan diposisikan seperti halnya sebuah barang produksi, maka konsumen pendidikan pun menyikapi pendidikan formal hanya sekadar ekskalator sosial. Sebuah tangga berjalan  instan yang mampu mengantarkan seseorang pada tingkatan dan status sosial terhormat. Dengan demikian, jabatan sebagai pejabat publik berikut puja puji berupa gaji, honorarium, kekayaan,  dan harta benda duniawi lainnya,  akan dengan mudah tersedot dalam genggamannya. Para konsumen lembaga pendidikan instan semacam ini, lebih menyukai kemasan pikiran seragam.  Akibatnya,  nalar kreatif pun ditenggelamkan oleh terpaan badai gaya hidup konsumtivisme dan menjadikan dirinya sebagai umat pemuja berhala budaya instan.

Instanisasi Pendidikan   

Dalam konteks instanisasi pendidikan ini, ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Pertanyaannya, dapatkah kita mengolah bubur tersebut menjadi sebuah hidangan yang lezat dan migunani tumraping liyan?

Sebagai makhluk sosial yang berakal budi, tentunya kita harus bangkit dari kesalahan yang pernah diperbuat. Semangat renaisans untuk membangun infrastruktur pendidikan dan membenahi kualitasnya, barangkali merupakan  kata kunci pertama yang layak menjadi momentum bertobat. Bentuk pertobatan lainnya dapat dilakukan dengan membangkitan aura pendidikan di kota Yogyakarta. Itu artinya, selain menyediakan sarana dan prasarana yang baik, parapihak yang berkompeten senantiasa melakukan up-date terhadap perkembangan baru  yang ada di lapangan. Pertobatan ketiga, guru dan dosen harus meningggalkan stigma sebagai sekelompok cerdik pandai yang menganut mashab feodalime intelektual. Guru dan dosen semacam ini rata-rata berpendidikan master bahkan profesor doktor, tetapi ketika membuat dan menyampaikan materi ajar jarang sekali melakukan pembaruan yang berarti. Mereka senantiasa memelihara zona nyaman sebagai seorang feodalis intelektual, dan mencari suasana aman saat menyelenggarakan proses belajar mengajar. Mereka tidak berani melakukan interpretasi atas sebuah kurikulum yang ‘garing’ agar menjadi bahan pengajaran yang ‘’seksi’’ dan merangsang keingintahuan peserta didik untuk berproses lebih lanjut.

Ketika perangkat pendidikan (dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya di provinsi, kabupaten dan kotamadya, peserta didik, dan penyelenggara pendidikan) menjadi kaum feodalis intelektual, maka pendidikan tidak lagi terkait dengan berbagai upaya pengembangan intelektualitas, kebijaksanaan, dan moralitas. Tetapi cenderung menumbuhsuburkan dogma instanisasi pendidikan dan membangun dinding-dinding keilmuan yang terpisah dari kehidupan sehari-hari yang membumi. Sayang sekali kalau hal semacam itu tidak segera dibenahi!

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com) adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Follow me @sumbotinarbuko 

Dipublikasi di Opini | Meninggalkan komentar

Wakil Rakyat yang Terhormat, Kami Tunggu Janjimu

Oleh Sumbo Tinarbuko

 

Foto yang dikirimkan pembaca Kompas.com, seorang warga Indonesia, yang mengaku tengah berada di Kopenhagen. Ia menduga, pria-pria berbaju batik di atas kapal dan tengah mengikuti “Kanal Tour” di Nyhavn adalah anggota DPR yang melakukan kunjungan kerja di Denmark dalam rangka mengkaji logo Palang Merah (Kompas.com, 7/9/2012)

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti dikutip Kompas.com (7/9/2012), akan mengklarifikasi foto rombongan anggota Badan Legislasi (Baleg) yang tengah menikmati canal tour atau berekreasi di atas kapal di Nyhavn, Kopenhagen, Denmark. BK akan meminta penjelasan rombongan setelah kembali ke Indonesia.

“Kemungkinan kita akan klarifikasi, akan dibicarakan dalam pertemuan di BK nanti. Rencananya akan dirapatkan pekan depan,” kata Ketua BK M Prakosa ketika dihubungi, Jumat (7/9/2012).

Selain perihal foto tersebut, kata Prakosa, pihaknya bersama pimpinan DPR akan membicarakan mengenai kunjungan kerja keluar negeri secara keseluruhan. Pasalnya, kunker beramai-ramai itu selalu dikritik oleh masyarakat. “Kunjungan ke luar negeri sudah berkali-kali dilakukan dan menjadi sorotan. Itu membuat citra yang kurang baik bagi DPR sehingga kami akan berinisiatif untuk membicarakannya dengan pimpinan DPR,” kata Prakosa.

Jika berkaitan dengan tugas yang sangat penting, kata Prakosa, kemungkinan kunker ke luar negeri tetap diizinkan. Namun, kata dia, jika data bisa didapat dari internet atau institusi di dalam negeri, maka anggota Dewan tidak perlu sampai ke luar negeri. “Ini akan kita kaji,” pungkas dia.

Seperti diberitakan, seorang warga negara Indonesia yang tengah berada di Denmark mendapati rombongan politisi Indonesia tengah menikmati canal tour. Rombongan Baleg itu bertolak ke Denmark dengan alasan kepentingan pembahasan Rancangan Undang-Undang Palang Merah. Rombongan lain bertolak ke Turki.

Selama ini, pimpinan DPR selalu berkilah sudah melakukan pengetatan kunker ke luar negeri. Menurut pimpinan, kunker terkait tugas pengawasan tak dizinkan. Kunker hanya dizinkan terkait pembahasan undang-undang, kegiatan Komisi I terkait hubungan luar negeri.

Sibuk Pergi, Kapan Pikirkan Rakyat?

Tingginya frekuensi para pejabat publik dan anggota dewan  yang mengadakan ‘perjalanan dinas’ ke luar negeri, menimbulkan beragam pertanyaan. Di antaranya: kenapa anggota DPR RI semakin tidak peka terhadap realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ketika pejabat publik dan anggota DPR RI sibuk pergi, terus kapan punya waktu untuk memikirkan kesejahteraan rakyat?

Pertanyaan semacam itu semakin mengemuka saat rakyat melihat perilaku anggota dewan yang dititahkan sebagai wakil rakyat justru enggan memikirkan nasib rakyat yang seharusnya disejahterakan dan diayomi harkat dan martabatnya.

Faktanya, mereka justru dengan pongahnya sedang mempertontonkan pertunjukan teater dengan juluk ‘’Adigang, Adigung, Adiguna’’ di depan panggung kerumunan rakyat yang sedang mengalami kesulitan materi dan finansial. Perasaan dan hatinya terluka akibat kebijakan para pemimpin yang kurang berpihak pada pada wong cilik.

Kelompok orang terhormat itu sengaja membangun fragmentasi narasi dengan fokus utama egoisme golongan. Mereka didapuk untuk memerankan tokoh yang sengaja hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan nasib orang yang diwakilinya.

Ceritanya dibangun dengan kehadiran para politisi yang berhasil menancapkan kukunya di kursi empuk DPR dan DPRD sambil melakukan berbagai manuver demi political survival yang bersifat individual ataupun gerakkan untuk melampiaskan ketidakpuasannya terhadap rezim kekuasaan yang sedang berkuasa.

Mereka menghayati perannya dengan serius. Di dalam batin dan pola pemikirannya telah didedahkan konstruksi profesional seorang politisi yang ‘’bertanggung jawab’’. Mereka yang ‘’beruntung’’ memerankan peran anggota dewan yang terhormat harus memiliki integritas dan sikap untuk kukuh pada pendirian. Di dalam skenario yang harus dimainkan, mereka diberi tugas untuk senantiasa bersikap keras tanpa kompromi pada pihak lain, apalagi itu diyakini sebagai seterunya. Misinya adalah mempertajam polarisasi dan membuat kemasan yang berbeda, agar terlihat unik, memiliki karakter unique selling preposition di mata para penontonnya. Semakin banyak masalah yang muncul akan semakin menarik diperdebatkan dan memiliki kandungan nilai tantangan yang cukup tinggi.

Menyimak cerita buruk yang diberi judul ‘’Adigang, Adigung, Adiguna’’ dalam kemasan tontonan teater yang diperankan oleh para anggota dewan yang terhormat dapat diasumsikan: ternyata, para anggota dewan yang terhormat itu adalah sekumpulan pakar (‘’pandai membuat sukar’’) politisi yang kinerjanya lebih mengutamakan bagaimana caranya membuat sukar untuk sebuah permasalahan (simak perdebatan RUU yang kontroversial) cukup sederhana dan tidak prinsipial bagi khalayak luas.

Manakala keadaan seperti itu senantiasa dibangun, dihidupkan, dilestarikan dan dibuatkan berita acaranya agar memiliki kandungan hukum dengan azas legalitas formal, maka nasib bangsa dan negara ini akan senantiasa diduakan.

Integritas Pemimpin

Pertanyaannya kemudian, bagaimana bangsa dan negara ini akan dibangun agar segera keluar dari keterpurukan dengan baik sesuai zamannya jika pengelola dan pimpinan negara tidak menunjukkan integritasnya secara positif dan proaktif. Padahal, dulu, ketika mereka akan memajukan diri sebagai pejabat publik, pemimpin negara dan anggota dewan, mereka berjanji akan melindungi rakyat, akan menyejahterakan rakyat dan ribuan janji lainnya. Sekarang saatnya rakyat menagih janji atas janjin-janji yang dulu pernah dijanjikannya. Tapi apa yang terjadi?

Realita yang muncul, ternyata mereka masih bergerak pada wilayah perut. Para anggota dewan senantiasa mengedepankan libido lapar dan haus kekuasaan. Dalam pikirannya senantiasa dipositioningkan berbagai upaya agar mereka mampu memuaskan rasa lapar dan dahaga kekuasaan. Modus operandinya, dengan memperebutkan jabatan yang diyakini akan menenangkan gejolak hasrat perut yang kelaparan.

Para anggota dewan akhirnya lebih banyak bekerja dengan mengatur siasat dan beradu strategi demi merebut kekuasaan. Hal itu semakin terlihat tabiatnya menjelang Pemilu 2014. Apalagi dengan label penguasa maka mereka dipastikan memiliki hak mengelola bangsa dan negara ini. Dengan predikat penguasa maka mereka mempunyai hak dan merasa paling mampu serta paling benar untuk mengatur bangsa dan negara ini.

Atas dasar itulah, para anggota dewan yang terhormat mengaplikasikan konsep kekuasaan adigang, adigung, adiguna dengan tata struktur yang rapi. Pengejawantahannya, mereka mengedepankan sikap arogan karena merasa paling baik, maka muncullah sikap egoisme, egosentris, egoelitisme, dan egogolongan. Ketika sikap hidup sebagai makhluk individual yang lebih ditonjolkan, maka tidak akan pernah ada jalan tengah untuk bisa mengakhiri konflik egoisme prinsip yang tidak berprinsip di dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal kita semua sebagai rakyat kecil mengharapkan keberadaan, pemikiran, dan pola tindak para wakil rakyat yang menjadi anggota dewan bisa menjadi panutan, teladan, semangat, inspirasi dan payung yang mampu memayu hayuning bawana alias memayungi khalayak luas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com), Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Follow me @sumbotinarbuko

Dipublikasi di Opini | Meninggalkan komentar