(OPINI KOMPAS) Penanda Visual Peserta Pemilu

(OPINI KOMPAS) Penanda Visual Peserta Pemilu

Sumbo Tinarbuko
Pemerhati budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta

Minggu, 18 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengumumkan peserta Pemilu 2019. Sebanyak 14 partai politik yang lolos verifikasi KPU mendapat kesempatan menggambil nomor undian. Hal itu wajib dilaksanakan secara resmi demi menentukan nomor urut yang sah sebagai penanda visual peserta Pemilu 2019.

Hasilnya, penanda visual nomor urut 1, 2 dan 3 dimiliki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  Berikutnya, Partai Golongan Karya (Golkar),  Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan  Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) memeroleh nomor urut 4, 5 serta 6.

Sementara itu, nomor urut 7, 8 dan 9 jatuh ke pangkuan Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Berikutnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN) berhak mengantongi nomor urut 10, 11, dan 12. Terakhir, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) serta Partai Demokrat, masing-masing mendapatkan jatah nomor urut 13 dan 14.

Penanda baru

Pengumuman resmi nomor urut peserta Pemilu 2019 yang direpresentasikan dalam wujud nomor urut 1 hingga 14, akan mendekonstruksi keberadaan logo dan nama parpol. Suka tidak suka, paparan nomor urut tersebut secara komunikasi visual menjadi penanda baru dalam perhelatan Pemilu. Bahkan nantinya nomor urut tersebut diposisikan menjadi pengganti logo dan nama parpol peserta Pemilu. Pada titik ini terjadi proses repositioning serta rebranding atas logo dan nama parpol. Mereka segera bersalin wajah menyusun penanda baru agar menyerupai nomor urut peserta Pemilu.

Harus diakui, sebuah logo dan nama parpol menjadi penanda visual yang sangat penting dalam perhelatan Pemilu. Kenapa demikian, karena logo menjadi batang tubuh sebuah identitas visual parpol. Bagi parpol, logo dilahirkan sebagai identitas plus jati diri yang kuat dan utuh. Kehadirannya sebagai penanda visual wajib memiliki ciri khas tersendiri. Perwujudan karakter logo tersebut akan menjadi pembeda visual antara parpol yang satu dengan partai politik lainnya.

Pendekonstruksian logo dan nama parpol menjadi nomor urut peserta Pemilu 2019  sudah dilakukan. Mereka bergerak menjalankan proses repositioning serta rebranding atas logo dan nama parpol dengan kepastian tujuan akhir. Titik pemberhentian yang dibidik bagaimana caranya agar  nomor urut milik mereka segera menancap di dalam  benak calon pemilih.

Atas nama proses repositioning serta rebranding dilakukan rekayasa desain komunikasi visual atas nomor urut jatahnya. Mereka tidak segan merangkul semiotika angka sebagai sebuah pendekatan tafsir tanda visual yang dianggap mampu menghadirkan makna ideologis. Mereka membangun jembatan mitos atas kuasa angka agar memunculkan makna keberuntungan. Mereka juga menghadirkan jalinan ilmu cocoklogi untuk memunculkan semangat diferensiasi. Hal itu dikerjakan demi tampilnya kesaktian sang angka yang bersemayam dalam nomor urut peserta Pemilu.

Semua kedigdayaan ilmu cocoklogi, mitos dan semiotika tersebut dimanfaatkan kehebatannya. Strategi ini dilakukan demi menggiring calon pemilih agar fokus pada tampilan visual bentuk, warna dan desain nomer urut peserta Pemilu

Merek politik

Atas tampilan visual desain nomor urut peserta Pemilu tidak saja mendekonstruksi logo dan nama parpol. Tetapi lebih jauh lagi, penampakan visual desain nomor urut peserta Pemilu bermetamorfosa  menjadi merek politik. Sebagai sebuah merek politik, parpol harus memiliki pembeda yang signifikan.

Perbedaan merek politik yang dihadirkan parpol nomor urut 1 hingga 14 seyogianya diikuti dengan tingginya kualitas performa dari keempatbelas parpol tersebut.  Hal itu dapat dilihat dari tampilan fisik: cara berbicara berikut nada bicaranya. Gestur tubuh dan cara berpakaian. Dapat juga disimak dari isi teks dan paparan visi misi para utusan parpol. Terpenting, perlu diteliti rekam jejak prestasi dan karya nyata mereka di lingkungan masyarakat luas.

Merek politik yang melekat dalam tubuh parpol  sejatinya representasi jaminan kualitas seorang negarawan.  Merek politik parpol memberikan garansi kualitas atas prestasi dan kepribadiannya sebagai makhluk sosial maupun insan individu dari parpol peserta Pemilu.

Diferensiasi sebagai unsur pembeda antara merek politik parpol peserta Pemilu, oleh calon pemilih akan menjadi sumber referensi. Ujungnya membawa mereka menuju ketetapan hati untuk mencoblos  kandidat wakil rakyat dan calon presiden  dalam Pemilu 2019.

Kehilangan peran

Masalahnya kemudian, mengapa nomor urut peserta Pemilu dengan serta merta menjadi logo partai politik peserta  Pemilu 2019. Perkara tersebut dapat dengan cepat dijelaskan. Secara teoretis fungsi logo diposisikan sebagai identitas atau jati diri parpol. Tetapi realitas sosialnya, oleh KPU dibuat sistem yang demokratis  dengan kesepakatan politis melalui undian penggambilan nomor urut peserta Pemilu.

Selain itu, realitas visual menyatat upaya dekonstruksi fungsi logo parpol dilakukan,  karena secara umum, logo parpol peserta Pemilu sulit untuk diingat dan kurang menarik. Maka pelarian paling netral dengan mengedepankan nomor urut. Kehadirannya  secara visual lebih solid dan komunikatif. Tampilan visual desain nomer urut mudah diingat sebagai simbol penghubung imajiner menuju logo dan nama parpol.

Atas fenomena tersebut muncul kabar duka. Ketika kuasa angka diyakini menjadi panglima penanda visual nomor urut parpol peserta Pemilu. Pada titik inilah desain logo dan nama parpol kehilangan perannya sebagai merek politik. Keperkasaannya  layu melemah menuju satu titik nadir yang tidak dapat diselamatkan nasib baiknya.

(Dr. Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom OPINI Harian KOMPAS, Selasa Legi, 20 Februari  2018 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

penanda visual peserta pemilu 20 feb 2018

Iklan
Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar

(Aspirasi Harjo) Persuasi Visual di Tahun Politik

Persuasi Visual di Tahun Politik 27 januari 2018

(Aspirasi Harjo) Persuasi Visual di Tahun Politik

Sumbo Tinarbuko
Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta

Tahun politik 2018 baru menggelar perjalanan satu bulan kalender berjalan. Meski baru buka lapak sekitar 30 hari, nuansa lapak tahun politik sudah hingar bingar layaknya pasar malam sekaten. Beragam dagangan politik yang diinisiasi partai politik atau tim sukses pemburu kursi kekuasaan dijual bebas di ruang publik.

Sudah menjadi rahasia umum di tahun politik. Agar dapat melenggang bersama selendang kekuasaan, calon penguasa harus menumpang kendaraan ajaib bernama partai politik. Tanpa itu, muskil! Meski realitas sosialnya Anda pandai, kreatif, berwibawa dan kaya. Tetapi ketika selendang kekuasaan dari partai politik tidak dapat semampir di pundak Anda. Jangan harap Anda akan menjadi pejabat publik, anggota dewan ataupun penguasa daerah yang memiliki kesaktian untuk berkuasa di setiap strata kekuasaan.

Komodifikasi Kekuasaan

Ketika syarat hidup matinya calon penguasa sudah didapatkan dari partai politik, otomatis selendang kekuasaan tersematkan di pundak calon penguasa. Saatnya sang calon penguasa dan politisi instan memopulerkan dirinya. Caranya pun dilakukan secara instan lewat persuasi visual berwujud iklan politik.

Atas nama komodifikasi kursi kekuasaan menyebabkan para pemburu kuasa mencari perhatian publik lewat iklan politik. Pada titik ini, persuasi visual menjadi andalan para pemburu kuasa. Proses persuasi visual menjadi cara yang dimitoskan mampu mendongkrak kepopulerannya.

Mereka kemudian masuk wilayah pencitraan dengan cara menyitrakan dirinya seolah penguasa merakyat. Mereka memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang baik, santun dan soleh. Mereka menonjolkan dirinya sebagai pribadi yang bertanggungjawab atas permasalahan sosial, budaya dan ekonomi. Hal itu dilakukannya seraya menjanjikan perbaikan dan perubahan yang dipamerkannya dalam pancangan iklan politik di ruang publik.

Lewat persuasi visual yang terpampang di ruang publik, mereka menyontohkan kejujuran dan religiusitas. Memprioritaskan pendidikan. Senantiasa menolong yang lemah lewat sikap kedermawanan dan cinta kasih. Mereka secara meyakinkan mempersuasi calon pemilih bahwa dirinya mampu bekerja keras untuk menyejahterakan rakyat. Semuanya itu dilakukannya secara sadar sebagai upaya mempersuasi calon pemilih untuk mendudukkan sang calon penguasa di kursi kuasa yang diburunya.

Janji Gombal-Gambul

Masyarakat menilai gaya komunikasi politisi dan calon penguasa instan cenderung seragam. Konsep persuasi visual yang digelar lewat iklan politik bergaya hardsell. Bagi mereka, konsep semacam itu diyakini mujarab guna mendongkrak popularitas sang pemburu kuasa. Kemudian muncullah kemasan iklan politik yang menawarkan janji gombal-gambul.

Tepatkah konsep komunikasi politik bergaya hardsell? Dalam konteks ini, gaya komunikasi sang pemburu kuasa bersifat artifisial. Dalam perspektif budaya visual, siasat jualan gambar wajah politisi instan dan sang pemburu kuasa, menjadi antiklimaks dalam proses komunikasi politik. Jika dipaksakan, apa yang akan terjadi? Mereka jelas tidak akan mampu meraih simpati.

Di sisi lain, pilihan cara memilih media iklan luar ruang sebagai cara tunggal beriklan politik dinilai kurang efektif. Semenjak berkembangnya budaya layar, iklan politik yang ditancapkan di ruang publik tidak banyak dilihat orang. Kenapa demikian? Karena target sasaran dari iklan tersebut lebih suka memainkan gadgetnya saat kemacetan lalu lintas menghadang pengguna jalan. Selain itu, rakyat sebagai target sasaran iklan politik semakin cerdas terhadap realitas politik yang ada. Rakyat pun menilai, iklan politik yang ditebarkan di ruang publik adalah tindakan narsis dan omong kosong yang membual janji kosong.

Di mata rakyat, persuasi visual yang mereka lakukan menampakkan dirinya seorang teroris visual. Penjahat visual yang sangat bahagia menjadi orang jahat yang suka menebar sampah visual iklan politik. Kejahatannya membunuh estetika kota. Kejahatannya mengganggu ekologi visual di ruang publik. Dampak visual selanjutnya akan terjadi miskomunikasi antar parapihak. Lebih mengerikan akan muncul konflik publik di ruang publik. Siapakah yang berkonflik? Tentu saja masyarakat sebagai calon pemilih melawan politisi instan dan sang pemburu kuasa yang mengumbar janji gombal-gambul.

Agar tidak muncul konflik visual di ruang publik, tidak ada salahnya jika politisi instan dan sang pemburu kuasa bersama tim suksesnya menahan diri. Seyogianya rangkaian proses persuasi visual yang dikemas menjadi iklan politik dan alat peraga kampanye diposisikan sekadar media pengingat. Bukan diagung-agungkan menjadi media utama kampanye.

Akan lebih elok lagi manakala politisi instan dan sang pemburu kuasa langsung terjun ke daerah pemilihannya. Rangkul, ajak dan sapalah para calon pemilih dengan pendekatan komunikasi cinta. Bekerja dan dampingi masyarakat di daerah pemilihan sang pemburu kuasa agar mereka menjadi manusia mandiri. Selain itu, hasil karyanya bermanfaat bagi sesama umat.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Aspirasi Harian Jogja, Sabtu Pahing, 27 Januari 2018 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar

Urun Rembug Visual Branding Desa Budaya

Kata Pengantar
Pameran DKV Visual Branding ADIDAYA
Karya Mahasiswa Angkatan 2015, Prodi Desain Komunikasi Visual
FSR ISI Yogyakarta

Urun Rembug Visual Branding Desa Budaya
Oleh: Dr. Sumbo Tinarbuko

ig visual branding des 2017

Branding wilayah atau branding destinasi wisata, belakangan menjadi trend di seluruh kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia. Semua menyadari, di era bisnis modern yang dijual adalah merek, brand dan bukan produk. Apalagi produk yang dijual, semuanya hampir sama.

Berhasilkah program tersebut? Tentu ada yang berhasil. Tapi banyak juga yang gagal. Pasalnya? Euforia program branding hanya didedikasikan atas nama proyek. Bahkan program branding dalam pelaksanaannya diyakini mampu menyerap anggaran APBD yang besar. Pada titik ini, program tersebut mengingkari konsep branding yang sudah disepakati bersama.

Untuk itu perlu dibuat kesepakatan baru antarpara pihak. Sebab pada dasarnya, sebuah brand, dalam konteks branding wilayah, kota atau destinasi desa wisata dan desa budaya, tidak sekadar membuat serta merancang nama merek. Kemudian diparafrasekan dan divisualkan dengan pendekatan desain komunikasi visual menjadi sebuah logo.

Gampangnya, brand tidak sama dengan merek. Ibarat raga manusia, merek sekadar nama pribadi manusia. Ketika pendapat umum masih menganggap brand identik dengan merek. Realitas sosial yang muncul, nama tersebut (baca: merek) senantiasa berjarak dengan objek yang diberi nama.

Atas dasar itulah disodorkan konsep baru yang mendekonstruksi brand bukan kembaran dari merek. Sebab brand adalah merek plus plus. Keberadaannya meliputi segenap jiwa raga dari sang manusia itu sendiri. Brand harus dijaga dalam posisi sebagai kata kerja. Bukan kembali pada sang asal, yakni tetap menjadi kata benda.

Berdasarkan realitas sosial tersebut di atas, Pameran DKV Visual Branding ADIDAYA yang digelar mahasiswa angkatan 2015, Prodi Desain Komunikasi Visual, FSR ISI Yogyakarta, mencoba mendekonstruksi sekaligus urun rembug. Mereka menyumbangkan konsep verbal dan konsep visual bagaimana sebaiknya melakukan proses penciptaan dan perancangan visual branding desa budaya yang ada di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul.

Konsep urun rembug tersebut didedikasikan guna membangun citra positif desa budaya yang ada di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul, melalui pendekatan DKV visual branding. Hasilnya dipamerkan di Lippo Plaza Mall Jogja, dari 1 – 3 Desember 2017.

Urun rembug penciptaan dan perancangan visual branding desa budaya ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial dosen pengampu mata kuliah DKV Visual Branding kepada masyarakat luas atas proses belajar mengajar yang dilaksanakannya selama satu semester.

Selain itu, dosen dan mahasiswa yang terlibat menjalankan proses belajar mengajar mata kuliah DKV Visual Branding dengan rendah hati mohon saran, masukan dan sumbangan ide gagasan demi terwujudnya proses belajar mengajar DKV Visual Branding yang membumi dan memberikan kebermanfaatan bagi seluruh umat manusia.

Slamat pameran, salam #merdekave.

(Dr. Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com) adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta)

Dipublikasi di Artikel DKV | Meninggalkan komentar