SUMBO TINARBUKO: Bikin EO Salah Tingkah

(wawancara ini dimuat di Harian Jogja, Sabtu 11 Maret 2017)

Belum lama ini, Penggagas Gerakan Reresik Sampah Visual Jogja Sumbo Tinarbuko, bertemu ‘musuh bebuyutannya’ secara tak sengaja dalam sebuah acara diskusi.

Saat itu, Dosen Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu diundang dalam sebuah diskusi publik yang digelar Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam diskusi yang mengangkat tema Menyorot Fenomena Iklan Seminar Bisnis itu, ia bertemu sejumlah dedengkot event organizer Jogja yang selama ini dianggap ‘musuh’ gerakan yang ia gagas. Sebab, EO kerapkali menebar sampah visual di Kota Gudeg saat mempromosikan acara yang akan mereka helat.

Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, seketika itu juga ia menegur ‘musuh bebuyutannya’ itu. ‘’Sebagai warga, Anda seharusnya juga ikut menjaga lingkungan. Jangan merusak estetika kota dengan iklan-iklan. Anda jangan hanya mementingkan kepentingan bisnis pribadi dong,’’ kata Sumbo mengenang kejadian pada akhir Februari lalu, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (10/3/2017).

Merasa tepergok oleh aktivis Reresik Sampah Visual, perwakilan EO hanya cengar-cengir mendapat teguran dari Sumbo. Mereka tak membantah tapi juga tak juga mengiyakan, hanya tawa canggung saja tersungging dari bibir perwakilan EO itu.

Teguran tersebut sama sekali tak direncanakan Sumbo. Doktor Ilmu Humaniora FIB UGM yang mengangkat disertasi mengenai analisis semiotika tanda verbal dan tanda visual iklan layanan masyarakat itu diundang sebagai pembicara diskusi. Ternyata diskusi itu juga mengundang perwakilan para EO penyelenggara seminar bisnis.

Beberapa EO inilah yang dalam catatan Sumbo menjadi pelaku penyebar sampah visual iklan komersial di sudut-sudut Kota Jogja saat mempromosikan acara yang mereka selenggarakan. Menurut Sumbo, persoalan sampah visual berupa iklan luar ruang seperti rontek, spanduk, umbul-umbul, poster, billboard dan baliho di Jogja seharusnya sudah selesai sejak dibuat Peraturan Daerah No. 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Namun sudah dua tahun sejak Perda itu diketok parlemen daerah, masih banyak iklan luar ruang yang dipasang di tempat terlarang. Padahal, pemasangan iklan luar ruang dengan tanpa memperhatikan estetika lingkungan, justru akan memunculkan kesan Jogja tidak lagi ramah dan toleran sebagai Kota Budaya. Sampah visual menurutnya juga mengurangi nilai keistimewaan DIY. Sebab menurut dia, nilai keistimewaan sejatinya berkorelasi dengan terwujudnya ruang publik yang bebas dari teror visual. (I Ketut Sawitra Mustika)

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar

(SOSOK KOMPAS) SUMBO TINARBUKO: Doktor Pemulung Sampah Visual

KOMPAS > GAYA HIDUP > SOSOK > DOKTOR PEMULUNG SAMPAH VISUAL

Lelaki ini dikenal ”garang” memberantas sampah visual, seperti iklan luar ruang yang semrawut, pemasangan gambar partai politik sembarangan, atau alat peraga kampanye yang merusak lingkungan. Lewat Komunitas Reresik Sampah Visual, dia bersama sejumlah mahasiswa terjun mencopot benda-benda itu apabila melanggar aturan.

Itulah Sumbo Tinarbuko, dosen Desain Komunikasi Visual (DKV) Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Tak cukup ungkapkan keprihatinan, dia bergerak nyata.

Saat naik motor bersama istrinya, Agnes Setia Wardhani, dari Bandara Adi Sutjipto sampai di rumahnya, wilayah Sono Pakis, Yogyakarta, dia pernah iseng-iseng menghitung jumlah iklan entah itu baliho, spanduk, atau poster. ”Ada sekitar 700 iklan, padahal jaraknya tidak terlalu jauh,” kata Sumbo.

Jumlah iklan sebanyak itu mengkhawatirkan. ”Yogyakarta yang hanya memiliki luas 32 kilometer persegi, kok, lebih banyak iklannya daripada jumlah pohonnya,” katanya.

Media visual luar ruang kerap dimanfaatkan masyarakat atau pengusaha sesukanya. Pemerintah daerah pun cenderung hanya mengejar pendapatan asli daerah lewat tarif iklan.

Awalnya Sumbo rajin menuliskan pandangannya di media. Setelah dipercaya mengampu mata kuliah Kritik Desain Komunikasi Visual di ISI Yogyakarta tahun 2003, dia berpikir berbeda. ”Mata kuliah yang begitu indah untuk menjamin kenyamanan publik dalam menikmati kehidupan kota harus saya praktikkan secara nyata,” katanya.

Bagi Sumbo, mata kuliah itu bukan sekadar tugas kampus, melainkan juga tanggung jawab kepada publik yang ingin menikmati visual dan budaya kota. ”Kota ini kaya bangunan kuno, candi-candi. Kalau sampai tertutup barisan iklan, keindahan budayanya akan hilang,” ujarnya.

Sejak itu, Sumbo nekat memberantas sampah visual secara sukarela dibantu mahasiswa. Iklan yang menempel di pohon, tiang listrik, tembok-tembok kantor, pertokoan, semua itu dicopot, dibakar, atau dikembalikan kepada pemiliknya.

Gerakan itu spontan. Begitu ada waktu, Sumbo bersama para mahasiswa terjun ke lapangan, lengkap dengan gerobak dorongnya untuk menampung sampah visual. Agar lebih terorganisasi, tahun 2012, dia mendirikan komunitas Reresik Sampah Visual. Hingga kini mereka melancarkan 32 kali aksi bersih-bersih.

Komunitas itu pernah melibatkan Bupati Bantul, Wali Kota Yogyakarta, kampus ISI, Walhi, dan masyarakat.

Inspirasi ayah

Sumbo lahir di Jakarta. Ayahnya, Murianto (almarhum), alumnus Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) Yogyakarta yang bekerja sebagai tim artistik di Balai Kota DKI Jakarta. Saat Sumbo mengikuti ayahnya pindah ke Yogyakarta untuk menjadi guru seni di Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR).

Sumbo kecil sering mengikuti kegiatan ayahnya mengurus pameran seni, bertemu para seniman, dan belajar menulis.

—–

SUMBO TINARBUKO

LAHIR:
Jakarta 4 April 1966

ISTRI:
Agnes Setia Wardhani, SH

ANAK:
• G Anggertimur Lanang Tinarbuko, S.IKom
• Ign Rayi Angger Lintanganom Tinarbuko

PENDIDIKAN:
• SD, SMP, SMA di Yogyakarta
• Magister Desain FSRD ITB Bandung (1998)
• Doktor Ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM

PEKERJAAN:
Dosen Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta

PENGHARGAAN:
• Anugerah tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya 20 tahun (2014)
• Juara II Lomba Desain Iklan Student Creative Award Circle Indonesia, Jakarta (2003)

—–

Mantap menekuni seni, Sumbo masuk DKV ISI Yogyakarta tahun 1985. Selama kuliah, pemuda itu nyambi sebagai wartawan Minggu Pagi. Kelar kuliah tahun 1990, ia merantau ke Jakarta dan menjajal profesi desainer grafis.

Dua tahun kemudian, Sumbo kembali ke Yogyakarta dan menjadi dosen pegawai negeri sipil di Jurusan DKV Fakultas Seni Rupa ISI. Ia melanjutkan studi S-2 Desain Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, kemudian meraih doktor Ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada tahun 2015.

Pemerintah kota

Kini, Sumbo semakin mantap meneruskan program bersih-bersih sampah visual. Apalagi, gerakan ini memperoleh dukungan dari kalangan swasta, biro iklan, dan pemimpin pemerintah. ”Pak Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti pernah keliling kota bersepeda bersama masyarakat dan mahasiswa memberantas iklan visual di luar aturan,” katanya.

Beberapa camat pun secara bergantian mengikuti jejak wali kota.

Perang sampah visual ini bukan asal babat. Khusus terhadap iklan berizin, tetapi dinilai melanggar aturan, Sumbo dan ”pasukannya” tidak langsung menurunkannya. ”Karena iklan itu resmi milik pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan perolehan pendapatan asli daerah, kami anjurkan iklan itu ditata ulang sesuai aturan,” ujarnya.

Jika menemukan iklan politik yang merentang asal-asalan di jalanan kota, Sumbo menghubungi partai politik terkait agar membenahi iklannya. ”Kami cari solusi damai.”

Dengan pendekatan komunikatif, komunitas Reresik Sampah Visual tidak pernah cekcok dengan pemasang iklan.

Sumbo menuangkan gagasannya dalam sejumlah buku dan merumuskan gerakan Komunitas Reresik Sampah Visual yang disebut lima sila sampah visual. Sila-sila itu mencakup larangan pasang iklan di taman kota dan ruang terbuka hijau, trotoar, bangunan heritage (warisan budaya), jembatan, tiang telepon, tiang listrik, tiang rambu lalu lintas, dan tiang penerangan jalan. Tak boleh juga memaku iklan di batang pohon.

Rumusan itu diadopsi Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai peraturan alat peraga kampanye. Berkat dorongan komunitas itu, Kota Yogyakarta punya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Reklame Nomor 2 Tahun 2015. Terinspirasi langkah ini, bermunculan kelompok-kelompok serupa di sejumlah daerah.

Komunitas Reresik berusaha mengembangkan pendidikan tentang bencana sampah visual. Iklan yang mengganggu rentan memicu psikologis beringas masyarakat dan kecelakaan lalu lintas. Permainan pemasangan reklame juga rentan jadi sarana korupsi.

Semua pihak diajak bersama mendorong iklan luar ruang sebagai dekorasi yang indah. ”Iklan yang baik bahkan bisa jadi ajang swafoto warga. Perusahaan pengiklan mendapatkan pasar, pemerintah memperoleh pendapatan. Semua diuntungkan,” kata Sumbo.

(KOMPAS/THOMAS PUDJO WIDIJANTO/IAM)

http://print.kompas.com/baca/gaya-hidup/sosok/2016/11/07/Doktor-Pemulung-Sampah-Visual

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar

(Forum Jogja Istimewa) Sampah Budaya

Oleh Dr Sumbo Tinarbuko

Harus diakui, Yogyakarta seperti gula. Karenanya, beragam semut menyerbu untuk menyecap rasa manisnya. Efek sosialnya, Yogyakarta lalu dikepung sampah budaya akibat rasa manis yang ada di tubuhnya. Setidaknya ada lima jenis sampah budaya yang dengan tidak senonoh sedang menyatatkan dirinya sebagai penanda zaman modern di Yogyakarta.

Kelima sampah budaya tersebut di antaranya: pertama, sampah bangunan berwujud hotel dan mal dengan gaya visual minimalis yang terkesan seperti gupon dara. Sampah tersebut merangsek beberapa kawasan kampung dalam bentuk bangunan umum bernama hotel. Pelan namun pasti, kearifan lokal yang ada di kampung tersebut tercerabut dari akar budayanya. Permasalahan sosial dan lingkungan pun menyergap kampung yang dibeli para pemodal demi menjalankan bisnis penunjang pariwisata Yogyakarta. Di antaranya, menipisnya air tanah. Warga di sekitar hotel pun kelabakan karena air sumur sebagai energi hidup di pekarangan rumahnya mengering. Belum lagi limbah air kotor dan sampah organik atau pun non organik yang dihasilkan dari operasionaliasi hotel tersebut.

Kedua, sampah visual iklan politik dan iklan komersial. Secara visual, berbentuk iklan luar ruang yang ditancapkan secara serampangan di ruang publik, ruang terbuka hijau, tiang telepon, tiang listrik dan dipakukan di batang pohon. Sayangnya, pejabat publik yang mengurusi izin dan pajak iklan luar ruang seakan pasang badan demi melimpahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. Sejatinya mereka tahu kalau sampah visual yang diakibatkan dari lunaknya sistem perizinan pemasangan iklan luar ruang menganggu ruang publik. Tapi demi PAD, mereka pura-pura tidak tahu kalau hal tersebut menganggu.

Bagi masyarakat, onggokan sampah visual berwujud iklan luar ruang tersebut sangat menganggu secara psikologis mau pun estetika visual. Jika hal itu didiamkan saja, memberi kesan Yogyakarta tidak lagi menjadi kota heritage berjiwa toleran bagi warganya. Selanjutnya, pelan namun pasti akan menjadikan nilai keistimewaan Yogyakarta luntur akibat ketidakpedulian pemerintah kota dan kabupaten dalam mengatur keberadaan iklan luar ruang.

Ketiga, sampah kendaraan bermotor. Secara kasatmata, Yogyakarta sudah diserbu kemacetan moda transportasi darat. Kemacetan tersebut, salah satunya disebabkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat tidak berbanding lurus dengan jumlah jalan raya yang ada di Yogyakarta. Penyebab lainnya, warga masyarakat, senang membelanjakan uangnya untuk membeli penanda modernitas dalam bentuk kendaraan bermotor.

Keempat, sampah trotoar. Keberadaan trotoar sudah bersalin fungsi menjadi tempat lapak dagangan pedagang kakilima. Hal lainnya, trotoar difungsikan sebagai wahana parkir kendaraan bermotor atau dikooptasi menjadi bagian dari lobi hotel.

Kelima, sampah pedagang kaki lima. Dalam konteks ini, sampah pedagang kaki lima dapat dimaknai sebagai limbah yang dihasilkan dari proses dagang si pedagang kaki lima. Bisa juga diartikan sebagai sampah dalam pemahaman makna konotatif karena keberadaan pedagang kaki lima yang tidak diatur dan tidak mau diatur sesuai dengan peruntukannya. Hasilnya, secara visual, keberadaan pedagang kaki lima terkesan cenderung menganggu kenyamanan dan keasrian ruang publik.

Sampah budaya yang mengotori wajah Yogyakarta menjadi bukti konkret pengingkaran peneguhan Yogyakarta sebagai kota heritage. Agar tidak muncul kesan ‘jarkoni’ (isane ujar nanging ra bisa nglakoni), seyogianya, pemerintah bersama pejabat publik yang berwenang mengatasi silang sengkarut masalah sampah budaya. Mereka harus bekerja keras menunjukkan keistimewaan Yogyakarta lewat penataan sampah budaya yang nyepeti mata tersebut.

Hal itu mendesak dibenahi, sebab, salah satu indikator ramah tidaknya sebuah kota bagi warga masyarakat dan wisatawan, dapat disaksikan sejauhmana pemerintah dan pejabat publik mau dan mampu menekan, syukur menghilangkan, tebaran sampah budaya yang cenderung menyerang kenyamanan sosial bagi siapa pun yang ada di kota tersebut.

(Dr Sumbo Tinarbuko, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di Harian Bernas, Rabu Wage, 8 Februari 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Follow Twitter: @sumbotinarbuko | Follow Facebook: @sumbotinarbuko)

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar