(OPINI KOMPAS) Mudik, antara Kebutuhan dan Keinginan

Oleh SUMBO TINARBUKO

mudik 30 juni 2016

Kapan mudik? Mudik naik apa? Itulah pertanyaan klasik yang muncul jelang Lebaran awal Juli. Pertanyaan tahunan yang dimunculkan sesama  ‘’mudiker’’ ini selalu dikumandangkan lewat media sosial atau langsung diucapkan secara gethok tular. Mereka saling berkomunikasi untuk agenda sakral bertajuk mudik bersama menuju kampung halaman tercinta.

Ritual mudik selalu diawali dan diakhiri dengan bersusah payah. Untuk mewujudkannya pun harus diperjuangkan dengan berdarah-darah.  Bahkan, nyawa pun rela menjadi taruhannya. Meski menanggung risiko besar, irama ritual mudik selalu berputar kencang  untuk menyedot para penggembara dan perantau setia.

Kencangnya perputaran itu dimaksudkan agar menyegarkan energi yang kerontang akibat digilas mesin waktu kehidupan. Sebuah mesin raksasa yang menjadikan manusia perantau sebagai roh industri kehidupan. Pada titik ini, industri kehidupan diposisikan sebagai mesin kecil yang berputar riuh guna ‘’memproduksi’’ uang. Sebuah industri kehidupan yang mensyaratkan produksi massal dengan target untung bergunung-gunung.

Kebutuhan mudik

Dalam konteks kebutuhan mudik, perayaan Idul Fitri menjadi magnet besar. Ia dimitoskan mampu membangunkan adrenalin rasa kangen manusia perantau pada orangtuanya, sanak saudara, sahabat dan kerabat di lingkungan asalnya.

Harus diakui, mudik senantiasa menyembulkan getaran romantisisme tiada tara. Getaran natural bersifat alamiah yang secara kodrati harus dipenuhi dengan derajat kewajaran. Hal itu diekspresikan dalam wujud silaturahim bernuansa kehangatan. Cirinya lelaku saling bermaafan. Ritual klasik yang direpresentasikan lewat prosesi menggenggaman tangan merupakan obat penawar rindu. Ia hadir sebagai medium mencari jejak sang fitri. Bersumber dari tanah leluhur ibu pertiwi. Ritual mudik dalam konteks kebutuhan mudik mensyaratkan pertemuan fisik antara sang pemudik dengan orang udik. Transfer energi positif  antara pemudik dengan sang udik, yang menjadi penjuru inti hidup dan kehidupannya, tidak dapat tergantikan oleh apa pun.

Nafsu keinginan

Semua sepakat, fenomena mudik nan fitri sulit ditemukan di jagat perantauan. Tetapi  ketika ritual mudik nan fitri diformat dalam konteks keinginan, maka para ‘’mudiker’’ otomatis masuk dalam perangkap ‘’jebakan batman’’.  Mereka terjebak  gaya hidup budaya konsumtif yang tampil secara artifisial. Semuanya ditimbang lewat takaran uang yang ada di genggamnya.

Dengan demikian, ritual mudik semula mengusung gerbong silaturahim hakiki, sekarang terkontaminasi nafsu keinginan. Dahsyatnya, mereka rela menjadi pemuja gurita kapitalisme global berbentuk  budaya konsumtif. Secara halus dan rapi, nafsu keinginan tersebut dengan cerdas dikelola serta diejawantahkan sang gurita kapitalisme global. Lewat rayuannya yang gurih, mereka mampu menelikung  para ‘’mudiker’’ untuk memformat dirinya menjadi bangsa konsumen. Bangsa  yang patuh membeli apa pun yang diperintahkan sang gurita kapitalisme global tersebut.

Salahkah mereka? Atas nama hak asasi manusia,  tentu pilihan mengedepankan nafsu keinginan 1000 persen tidak salah. Sebab secara psikologis, seseorang yang pamit merantau untuk mengubah garis hidupnya dituntut mempertanggungjawabkan niatannya dan cita-citanya tersebut. Ketika para ‘’mudiker’’ pulang ke kampung halamannya, pada saat itulah mereka sedang melaporkan status sosialnya sebagai perantau yang ‘‘berhasil’’. Karena sebagian besar ‘’mudiker’’ bekerja di rantau, wujud pembuktiannya dalam konteks nafsu keinginan adalah laporan dalam bentuk pameran  harta benda yang diperolehnya saat banting tulang di perantauan.

Semuanya itu dilakukan untuk menunjukkan jati dirinya sebagai manusia bergaya hidup modern  yang berhasil menguasai dunia. Demi melengkapi pertunjukan sebagai perantau yang ‘’berhasil’’, mereka senantiasa membeli apa pun yang ditawarkan produsen jaringan kapitalisme global. Semuanya itu dilakukan demi  memuaskan nafsu keinginan untuk dilaporkan kepada orangtua dan sanak kerabat mereka di udik.

Semuanya itu dilakukan demi sebuah pengakuan diri. Sang ‘’mudiker’’ terlihat sangat puas ketika orangtua, sanak saudara dan tetangga di udik memberikan predikat pada dirinya sebagai orang yang sukses. Atas predikat dan pengakuan tersebut, sang ‘’mudiker’’ secara tidak langsung menjadi tolok ukur kesuksesan seseorang. Di balik itu, dalam konteks mengejar nafsu keinginan bergaya hidup modern,  sang ‘’mudiker’’ sekaligus berperan sebagai agen kapitalisme global yang bersifat permisif, artifisial dan konsumtif.

Hidup sederhana

Perlahan tetapi  pasti, para ‘’mudiker’’ agen agen kapitalisme global akan mengubah desa menjadi kota. Kearifan lokal menghilang. Lokalitas keberagaman melayang. Semuanya tampil seragam di bawah kuasa trendsetter. Yang diakui hebat harus berbau modern. Bercita rasa kota. Sementara yang udik  dianggap ndesa.  Harus digempur dan didekonstruksi oleh nafsu keinginan beraroma kota.

Haruskah demikian? Yang jelas harus dihindari adalah upaya untuk mengarahkan seluruh energi kemanusiaan demi memberhalakan materi.  Momentum mudik sejatinya mengingatkan akan ajaran nenek moyang. Mengisi hidup dan kehidupan ini ibaratnya mampir ngombe. Durasi hidup di jagat raya ini hanya sesaat. Untuk itu agar diperoleh keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, kita harus senantiasa belajar menjalani hidup dan kehidupan ini dengan penuh kesederhanaan. Berlaku bijaksana dalam kondisi  apa pun dan untuk siapa pun. Semuanya itu dilakukan dengan belajar tanpa henti untuk menyelaraskan akal pikiran dan nalar perasaan.

*) SUMBO TINARBUKO, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di harian KOMPAS, Kamis, 30 Juni 2016. Follow ig: @sumbotinarbuko, t: @sumbotinarbuko, f: @sumbotinarbuko

 

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar

Muh Faisal MRa dan #manusiasetengahsumbo

faisal mra Lapor bung! hari ini telah lahir #manusiasetengahsumbo dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Sang manusia setengah sumbo mengejawantah dg menyandang nama katepe Muh Faisal MRa.

Sehari-hari kandidat doktor antropologi Universitas Hasanuddin ini menjadi petugas negara yg ditugaskan sbg dosen Program Studi Seni Rupa Universitas Muhammadiyah Makassar. selain sbg dosen favorit yg tjakep, beliyo juga bertugas menyebarkan ilmu kebaikan lewat tulisannya di berbagai kolom media massa cetak dan jurnal ilmiah. beliyo juga dikenal sebagai pembicara dan kurator seni rupa yg sangat handal dan tjiamik.

Wis bung, pokmen anda musti percaya, beliyo sang manusia setengah sumbo ini seorang antropolog visual yg heybat dan minthilihir. heybatnya lagi beliyo masih berkenan membeli, mengoleksi dan membaca buku keenam pak guru ‘oemar bakri’ Sumbo Tinarbuko berjuluk: DEKAVE Penanda Zaman Masy Global. matur kamsya pak bos kandidat doktor Muh Faisal MRa, kamsya … kamsya … (foto: Muh Faisal MRa)

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar

(Analisis KR) Sampah Visual dan Perda Reklame

sampah visual dan perda reklame 28 mei 2016

(Analisis KR) Sampah Visual dan Perda Reklame

Dr Sumbo Tinarbuko

Niat baik Pemkot Yogyakarta menata ulang penempatan dan pemasangan iklan komersial yang dipasang di ruang publik layak mendapatkan dukungan. Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perwal Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame,  menjadi bukti janji Pemkot Yogya mewujudkan ruang publik bebas dari tebaran teror visual. Teror berwujud sampah visual iklan komersial dan iklan politik.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana realisasi janji tersebut? Hasil amatan Komunitas Reresik Sampah Visual, wheat paste, poster, spanduk, umbul-umbul, banner dan t-banner paling dominan mengotori ruang publik.  Celakanya, material promosi yang menjadi sampah visual dan dipasang di tiang telepon, tiang listrik, tiang rambu lalu lintas serta ditancapkan di trotoar dan dipakukan di batang pohon, ternyata semakin sulit diberangus. Meski Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal  Tahun 2016 sudah hadir secara perkasa.

Mengacu catatan Komunitas Reresik Sampah Visual,  wheat paste belum dimasukkan dalam salah satu Pasal Perwal 2016 tersebut. Belakangan ini pemasangan wheat paste sudah menjadi bagian dari teroris visual dengan menebarkan sampah visual di seluruh ruang publik. Wheat paste adalah salah satu media promosi yang diperbanyak lewat fotokopi,  print out, atau stensil. Wheat paste berisi promosi event yang diselenggarakan oleh event organizer,  sekolah atau kampus    Perguruan Tinggi.  Oleh pelaku sampah visual, keberadaan wheat paste direkatkan di dinding rumah pribadi, kantor, Puskesmas, rumah sakit, serta dinding pertokoan. Bahkan ditempelkan juga di dinding rumah ibadah dan sekolah.

Membaca Perwal 2016 Pasal 14 yang mengatur reklame insidentil, ada hal krusial yang patut dipertanyakan. Dikatakan reklame insidentil tapi tempatnya sama, hari penyelenggaraannya sama (biasanya jumat, sabtu dan minggu). Yang berbeda event organizer sebagai penyelenggara acara. Secara visual, reklame insidentil mengesankan tidak insidentil lagi. Realitasnya justru menjadi reklame tetap. Acara sudah usai, tapi keberadaan reklame insidentil masih berdiri kokoh di tempatnya.

Jika mencermati  Perda penyelenggaraan reklame dan Perwal yang mengatur pelaksanaan teknis izin pemasangan reklame, ditengarai banyak menghalami hambatan. Kendala terberat terlihat lemahnya sisi pengawasan. Bahkan mulai tampak mandul dari upaya penegakan sanksi hukum. Penyebabnya, jumlah personil Satpol PP relatif terbatas ketimbang jumlah pelanggaran pemasangan reklame luar ruang.

Mandulnya penegakan sanksi hukum atas Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016 akan mengejawantah jelang Pilkada 2017. Sanksi hukum susah ditegakkan saat menghadapi fenomena serbuan iklan politik dan alat peraga kampanye pemilihan Calon Walikota Yogyakarta.

Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016, pelaksanaannya diterapkan sejak 18 Mei 2016. Saat ini, sedikitnya empat kandidat calon walikota sudah menebar sampah visual iklan politik di ruang publik. Bahkan di antara mereka, memasang publikasi dirinya di sekitar bangunan heritage. Kandidat calon walikota yang menebar sampah visual iklan politik menginformasikan dirinya siap dipilih sebagai calon walikota dan berjanji mengusung perubahan di Kota Yogyakarta.

Ironisnya, materi iklan politik milik kandidat calon walikota tersebut justru mencederai dirinya sendiri. Mereka dicitrakan sebagai calon penguasa yang bebas menjalankan ritual komunikasi politik dengan menisbikan kesepakatan menempatkan iklan politik di ruang publik. Para kandidat calon walikota sudah mengkondisikan ruang publik seolah miliknya beserta calon partai pendukung. Mereka menganggap memasang publikasi diri untuk menginformasikan sosoknya sebagai kandidat calon walikota adalah hak pribadi. Mereka secara subversif mengabaikan hak publik yang berjuang menjadikan ruang publik milik publik. Bahwa ruang publik tidak boleh diprivatisasi menjadi milik merek dagang, partai politik dan kandidat calon walikota.

Ketika kehendak untuk memprivatisasi ruang  publik menjadi milik kandidat calon walikota, partai politik atau milik merek dagang, pada titik inilah Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016 mengalami kemerosotan makna menuju satu titik nadir yang mengecewakan. Perda dan Perwal ini akan  menjadi sebuah produk hukum yang tidak sanggup melindungi warga agar mendapatkan kemerdekaan saat srawung dengan liyan di ruang publik.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di kolom Analisis harian Kedaulatan Rakyat. Follow Instagram @sumbotinarbuko. Follow Twitter @sumbotinarbuko)

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar