(Analisis KR) Dogma Reklame

Dr Sumbo Tinarbuko

dogma reklame 4 agustus 2016

‘’Reklame Melanggar Tak Kunjung Ditertibkan. Aturan Lengkap, Belum Ada Tindakan.’’ Demikian judul liputan harian Kedaulatan Rakyat (28/7/2016) yang menyorot mandulnya Perda No 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Hal sama sebangun terjadi pada Perwal No 23/2016 berisi petunjuk pelaksanaan Perda No 2/2015.

Saat menyimak Perda penyelenggaraan reklame dan Perwal yang mengatur pelaksanaan teknis izin pemasangan reklame, patut diduga banyak menemui jalan buntu. Kendala terberat terlihat lemahnya sisi pengawasan. Bahkan tampak tak berdaya dari perspektif penegakan sanksi hukum.

Dampaknya, meski kedua produk hukum yang disusun bertahun-tahun dan menyedot banyak dana operasional, ternyata tidak sedikit pun membuat takut pemain reklame media luar ruang.  Oknum pelaku teroris visual sengaja dan dengan seenak wudelnya sendiri menebar sampah visual iklan komersial dan iklan politik di ruang publik.

Bagi para teroris visual, dogma reklame dan ruang publik adalah tambang emas. Dogma reklame mengajarkan agar pesan verbal dan pesan visual direkayasa sedemikian rupa. Hal itu dilakukan demi menyegerakan munculnya gangguan visual di ruang publik. Saat warga yang beredar di ruang publik menerima secara sadar gangguan visual tersebut, pada saat itulah dogma reklame dengan serta merta berkembang biak menjadi sebuah ideologi.

Demi mengembangbiakkan dogma reklame, pemilik merek dagang dan pengurus partai politik yang diwakili para kreator komunikasi visual, dengan riang gembira menebarkan ranjau realitas semu. Ramuannya dikonstruksikan dengan cantik. Seolah nyata di ruang publik. Calon konsumen dan calon pemilih dihipnotis selera duniawinya. Secara visual mereka dirangsang untuk mengikuti ajakan pesan komersial  dan pesan politik yang ditebarkan di ruang publik.

Munculnya dogma reklame menyebabkan media iklan luar ruang dimitoskan menjadi satu-satunya media yang berwibawa.  Ketika tebaran pesan komersial dari merek dagang dan pesan politik yang dikumandangkan partai politik menjajah sebagian besar ruang publik. Pada titik itulah, bencana sampah visual pun mengancam semua warga di kawasan tersebut. Pemasangan iklan komersial dan iklan politik di ruang publik yang menisbikan etika, estetika dan ekologi visual berujung menjadi bencana sosial.

Para pelaku teroris visual hadir bagaikan pembunuh berdarah dingin. Dengan bersenjatakan dogma reklame, mereka sangat sadis menyiksa batang pohon,  dan ruang terbuka hijau. Mereka mengotori bangunan bersejarah, trotoar,  tiang telepon, dan tiang listrik. Puncaknya, mereka merasa sangat berbahagia ketika berhasil merusak estetika keindahan kota.

Perang antariklan komersial dan iklan politik yang ditancapkan di ruang publik  terlihat sangat seru. Keberadaannya bagaikan layar tancap. Ditumpuk undung dalam satu tempat yang sama. Akibatnya, hipnotis visual pesan komersial dan janji politik yang tercetak  serta terpasang di badan iklan luar ruang yang diterbarkan di ruang publik, tidak terbaca bahkan sulit singgah di benak target sasaran.

Ketika bencana sosial berwujud tebaran sampah visual iklan komersial dan iklan politik  tidak mampu diatasi. Banyak pihak menganggap kota tersebut tidak memiliki etika visual saat berkomunikasi di ruang publik. Terpenting, ramah tidaknya sebuah kota bagi wisatawan dan warganya, salah satu indikatornya terlihat sejauh mana pemerintah dan pejabat publik mampu menghilangkan atau minimalnya menekan tebaran sampah visual.

Secara psikologis, teror visual berwujud sampah visual iklan komersial dan iklan politik yang ditebarkan secara sembarangan di ruang publik, menyebabkan kemerdekaan visual di ruang publik terbelenggu. Terbayang wajah kota mendadak berubah fungsi menjadi kotak sampah. Wajah kota menjadi tempat pembuangan akhir sampah visual  iklan politik dan iklan komersial. Jika itu terjadi, selamat datang bencana sosial.

(Dr Sumbo Tinarbuko, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Kamis Legi, 4 Agustus 2016 | Website: sumbotinarbuko.com/cv-sumbo | Follow IG: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko)

 

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar

Nasihat Visual Ala Presiden Jokowi

nasihat visual jokowi

Oleh Dr Sumbo Tinarbuko

“Orang badannya besar begini belum tentu kuat. Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar adalah yang kuat kesalehannya”. Demikian nasihat visual Presiden Joko Widodo pada Kaesang, putra bungsunya. Nasihat visual yang dikemas dalam bentuk komunikasi visual ala Presiden Joko Widodo diunggah Kaesang lewat akun YouTube, Sabtu 2 Juli 2016. Hingga tulisan ini dibuat, tayangan berjuluk PILOK #4: Adu Panco sudah disaksikan 1.853.314 kali.

Saat diresapi lebih mendalam, nasihat visual Presiden Joko Widodo pada Kaesang putra bungsunya, adalah nasihat sederhana. Representasi tutur sembur orangtua pada anaknya terkasih.  Manakala nasihat tersebut dibaca dengan pendekatan semiotika, Presiden Joko Widodo sedang menyematkan makna konotasi atas tanda visual ‘badan besar’ yang dimiliki Kaesang. Oleh Presiden Joko Widodo, tanda visual ‘badan besar’ direkatkan makna konotasi spiritual. Tanda visual ‘badan besar’ di mata Presiden Joko Widodo dibayangkan sebagai kuat kesabarannya dan kuat kesalehannya. Bukan sebaliknya, tanda visual ‘badan besar’ dipahami sebagai sesuatu yang kuat dalam konteks okol.

Nasihat visual tersebut, jika ditarik dalam perspektif lebih luas adalah sebuah nasihat yang dikumandangkan Presiden sebagai bapak bangsa. Seorang bapak bangsa yang memiliki kewajiban moral memberi nasihat berupa tutur sembur. Sebagai bapak bangsa, Presiden Joko Widodo  juga memiliki kewajiban berbagi energi positif kepada rakyatnya, yang dikonotasikan sebagai anak kandungnya.

Gaya nasihat visual yang dikemas dalam kemasan karya komunikasi visual ala Presiden Joko Widodo, sejatinya sebentuk ujaran pesan moral. Pesan warisan nenek moyang yang dihadirkan kembali dalam konteks budaya kekinian. Pesan moral tersebut memagari kita agar tidak rajin melukai batin bahkan gemar membinasakan tubuh sesama umat manusia.

Tabiat buruk

Kata ‘kuat’ dalam pemahaman Presiden Joko Widodo seperti divisualkan dalam tayangan vlog milik Kaesang, bukan sebagai sesuatu yang bersifat adigang, adigung, adiguna.  Sifat adigang, adigung, adiguna, hingga kini menjadi tabiat buruk yang melekat erat di tubuh penguasa. Ciri visualnya, mereka senantiasa mengagungkan diri lewat kekuatan fisik, kepandaian intelektual dan jabatan struktural yang dipangkunya.  Mereka adalah sekelompok orang berkuasa. Mereka sangat bahagia mengingkari dirinya sendiri ketika dipercaya menjalankan kekuasaan. Dampaknya, karena jabatan struktural yang disandingnya tidak dijunjung  sebagai amanah agung. Rakyat lalu menilai para penguasa bertabiat buruk seperti itu bukanlah pejabat yang amanah. Mereka bukan lagi sebagai pejabat publik yang  membaktikan dirinya sebagai pelayan masyarakat.

Ciri visual lainnya, tuturan budi bahasanya tidak sebangun dengan gesture perilakunya. Hal itu terlihat dalam setiap langkahnya. Mereka senantiasa memparodikan nasihat luhur  nenek moyang kita yang semula tertulis: ‘sepi ing pamrih, rame ing gawe’ menjadi ‘sepi ing gawe, rame ing pamrih.’  Artinya, para penguasa yang seperti itu adalah representasi dari pribadi serakah. Maunya untung sendiri. Hidup nyaman tanpa mau berupaya keras untuk menyejahterakan, mengayomi dan mendengarkan suara rakyatnya.

Pada tititk inilah, nasihat visual Presiden Joko Widodo menjadi sangat relevan. Keberadaannya menemukan momentumnya. Bahwa sang kuat yang memiliki kekuatan tidak semestinya menempuh jalur miskomunikasi saat berkomunikasi. Juga seyogianya tidak membangun jalan pintas guna menyalahpahami apa pun yang ada di depan mata.

Bangun budaya kesepahaman

Sudah selayaknya kita bangkit berdiri agar mampu membangun budaya kesepahaman pribadi dengan pihak lain. Bukannya kesepahaman pribadi dengan egoisme diri sendiri dan kelompok terdekat. Di sudut lain, pemerintah, pejabat publik dan elit politik harus mau memberi contoh dengan berbagi kebaikan. Mereka dituntut mampu menginspirasi warganya demi kebaikan bersama. Mereka harus memahami aspirasi serta gerak langkah warga yang diayominya. Mereka seyogianya membangun budaya kesepahaman kepada rakyat melalui komunikasi pelayanan. Terpenting, demi kebaikan bersama, mereka wajib membangun budaya kesepahaman guna menyejahterakan warganya.

Hal itu mengemuka karena komunikasi pelayanan digerakkan lewat nalar perasaan. Sebuah gerakan kejujuran hati nurani yang realitas sosialnya sangat rasional. Berbeda dengan komunikasi biasa yang biasanya didasarkan akal pikiran. Kecenderungan yang muncul dalam proses komunikasi seperti itu, membuahkan berbagai bentuk komunikasi yang sangat emosional.            

Sudah saatnya, upaya membangun budaya kesepahaman tersebut dikomunikasikan secara intensif ke ranah publik.  Harapannya mampu menggairahkan konsep hidup yang mengedepankan gotong royong dan solidaritas pada sang liyan. Sebab dengan menjalankan kehidupan yang mengedepankan aspek budaya kesepahaman lewat komunikasi pelayanan, sama maknanya dengan nasihat visual yang disampaikan Presiden Joko Widodo seperti diunggah dalam vlog Kaesang.  ‘’Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar adalah yang kuat kesalehannya’’.

(Dr Sumbo Tinarbuko, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Follow IG: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko)

 

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar

(OPINI KOMPAS) Mudik, antara Kebutuhan dan Keinginan

Oleh SUMBO TINARBUKO

mudik 30 juni 2016

Kapan mudik? Mudik naik apa? Itulah pertanyaan klasik yang muncul jelang Lebaran awal Juli. Pertanyaan tahunan yang dimunculkan sesama  ‘’mudiker’’ ini selalu dikumandangkan lewat media sosial atau langsung diucapkan secara gethok tular. Mereka saling berkomunikasi untuk agenda sakral bertajuk mudik bersama menuju kampung halaman tercinta.

Ritual mudik selalu diawali dan diakhiri dengan bersusah payah. Untuk mewujudkannya pun harus diperjuangkan dengan berdarah-darah.  Bahkan, nyawa pun rela menjadi taruhannya. Meski menanggung risiko besar, irama ritual mudik selalu berputar kencang  untuk menyedot para penggembara dan perantau setia.

Kencangnya perputaran itu dimaksudkan agar menyegarkan energi yang kerontang akibat digilas mesin waktu kehidupan. Sebuah mesin raksasa yang menjadikan manusia perantau sebagai roh industri kehidupan. Pada titik ini, industri kehidupan diposisikan sebagai mesin kecil yang berputar riuh guna ‘’memproduksi’’ uang. Sebuah industri kehidupan yang mensyaratkan produksi massal dengan target untung bergunung-gunung.

Kebutuhan mudik

Dalam konteks kebutuhan mudik, perayaan Idul Fitri menjadi magnet besar. Ia dimitoskan mampu membangunkan adrenalin rasa kangen manusia perantau pada orangtuanya, sanak saudara, sahabat dan kerabat di lingkungan asalnya.

Harus diakui, mudik senantiasa menyembulkan getaran romantisisme tiada tara. Getaran natural bersifat alamiah yang secara kodrati harus dipenuhi dengan derajat kewajaran. Hal itu diekspresikan dalam wujud silaturahim bernuansa kehangatan. Cirinya lelaku saling bermaafan. Ritual klasik yang direpresentasikan lewat prosesi menggenggaman tangan merupakan obat penawar rindu. Ia hadir sebagai medium mencari jejak sang fitri. Bersumber dari tanah leluhur ibu pertiwi. Ritual mudik dalam konteks kebutuhan mudik mensyaratkan pertemuan fisik antara sang pemudik dengan orang udik. Transfer energi positif  antara pemudik dengan sang udik, yang menjadi penjuru inti hidup dan kehidupannya, tidak dapat tergantikan oleh apa pun.

Nafsu keinginan

Semua sepakat, fenomena mudik nan fitri sulit ditemukan di jagat perantauan. Tetapi  ketika ritual mudik nan fitri diformat dalam konteks keinginan, maka para ‘’mudiker’’ otomatis masuk dalam perangkap ‘’jebakan batman’’.  Mereka terjebak  gaya hidup budaya konsumtif yang tampil secara artifisial. Semuanya ditimbang lewat takaran uang yang ada di genggamnya.

Dengan demikian, ritual mudik semula mengusung gerbong silaturahim hakiki, sekarang terkontaminasi nafsu keinginan. Dahsyatnya, mereka rela menjadi pemuja gurita kapitalisme global berbentuk  budaya konsumtif. Secara halus dan rapi, nafsu keinginan tersebut dengan cerdas dikelola serta diejawantahkan sang gurita kapitalisme global. Lewat rayuannya yang gurih, mereka mampu menelikung  para ‘’mudiker’’ untuk memformat dirinya menjadi bangsa konsumen. Bangsa  yang patuh membeli apa pun yang diperintahkan sang gurita kapitalisme global tersebut.

Salahkah mereka? Atas nama hak asasi manusia,  tentu pilihan mengedepankan nafsu keinginan 1000 persen tidak salah. Sebab secara psikologis, seseorang yang pamit merantau untuk mengubah garis hidupnya dituntut mempertanggungjawabkan niatannya dan cita-citanya tersebut. Ketika para ‘’mudiker’’ pulang ke kampung halamannya, pada saat itulah mereka sedang melaporkan status sosialnya sebagai perantau yang ‘‘berhasil’’. Karena sebagian besar ‘’mudiker’’ bekerja di rantau, wujud pembuktiannya dalam konteks nafsu keinginan adalah laporan dalam bentuk pameran  harta benda yang diperolehnya saat banting tulang di perantauan.

Semuanya itu dilakukan untuk menunjukkan jati dirinya sebagai manusia bergaya hidup modern  yang berhasil menguasai dunia. Demi melengkapi pertunjukan sebagai perantau yang ‘’berhasil’’, mereka senantiasa membeli apa pun yang ditawarkan produsen jaringan kapitalisme global. Semuanya itu dilakukan demi  memuaskan nafsu keinginan untuk dilaporkan kepada orangtua dan sanak kerabat mereka di udik.

Semuanya itu dilakukan demi sebuah pengakuan diri. Sang ‘’mudiker’’ terlihat sangat puas ketika orangtua, sanak saudara dan tetangga di udik memberikan predikat pada dirinya sebagai orang yang sukses. Atas predikat dan pengakuan tersebut, sang ‘’mudiker’’ secara tidak langsung menjadi tolok ukur kesuksesan seseorang. Di balik itu, dalam konteks mengejar nafsu keinginan bergaya hidup modern,  sang ‘’mudiker’’ sekaligus berperan sebagai agen kapitalisme global yang bersifat permisif, artifisial dan konsumtif.

Hidup sederhana

Perlahan tetapi  pasti, para ‘’mudiker’’ agen agen kapitalisme global akan mengubah desa menjadi kota. Kearifan lokal menghilang. Lokalitas keberagaman melayang. Semuanya tampil seragam di bawah kuasa trendsetter. Yang diakui hebat harus berbau modern. Bercita rasa kota. Sementara yang udik  dianggap ndesa.  Harus digempur dan didekonstruksi oleh nafsu keinginan beraroma kota.

Haruskah demikian? Yang jelas harus dihindari adalah upaya untuk mengarahkan seluruh energi kemanusiaan demi memberhalakan materi.  Momentum mudik sejatinya mengingatkan akan ajaran nenek moyang. Mengisi hidup dan kehidupan ini ibaratnya mampir ngombe. Durasi hidup di jagat raya ini hanya sesaat. Untuk itu agar diperoleh keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, kita harus senantiasa belajar menjalani hidup dan kehidupan ini dengan penuh kesederhanaan. Berlaku bijaksana dalam kondisi  apa pun dan untuk siapa pun. Semuanya itu dilakukan dengan belajar tanpa henti untuk menyelaraskan akal pikiran dan nalar perasaan.

*) SUMBO TINARBUKO, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di harian KOMPAS, Kamis, 30 Juni 2016. Follow ig: @sumbotinarbuko, t: @sumbotinarbuko, f: @sumbotinarbuko

 

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar