Cacat Moral Manusia Terdidik

Oleh Sumbo Tinarbuko

 

Judul tulisan ini terinspirasi ucapan Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, ketika memberikan ceramah Syawalan 1433 H Keluarga Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Senin (27/8). Mahfud MD, seperti dikutip harian Kedaulatan Rakyat (28/8) mengatakan, pendidikan adalah proses pendewasaan anak didik agar mampu menjalani kehidupann pada zamannya. Sehingga, tegas Mahfud MD, dunia pendidikan harus melahirkan sikap insan kecendekiawanan. Di mata Mahfud MD, tanpa sikap cendekia dan semangat intelektualitas, pendidikan hanya menghasilkan orang-orang cacat moral.

Dalam konteks ini, ‘moral’ dijabarkan menjadi sebentuk  takaran dari sifat dan perilaku manusia saat menjalankan fungsi kemanusiaannya di alam raya ini. Sedangkan  ‘cacat’ dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan yang menyebabkan keberadaan fisik dari tubuh manusia, kualitas benda atau  kondisi batang tubuh tumbuhan tersebut hadir  tidak utuh sesuai peruntukannya.

Atas dasar kondisi mental, fisik, dan spiritual semacam itulah, maka dapat dikatakan, cacat moral adalah cacat yang sebenarnya. Kecacatan tersebut  dilihat secara kasatmata dari aspek batiniah, lalu  berimbas pada perilaku lahiriah si manusia terdidik tersebut. Hal ini terjadi karena harkat dan martabat kemanusiaan manusia terdidik menjadi hilang tanpa makna sama sekali. Semuanya itu terjadi akibat  ulah ketidakberadaban dari sang manusia tersebut.

Rusaknya mental spiritual yang menggerogoti fisik tubuh manusia terdidik akibat ajarnya, dalam konteks pendidikan formal dan nonformal,  terabaikan atau sengaja diabaikan secara sistematis.

Kenapa fenomena cacat moral seperti yang diindikasikan Mahfud MD, semakin menggejala di Indonesia.? Tenggara awal untuk mengupas dan memetakan fenomena cacat moral dapat diurai. Salah satunya dari sisi pendidikan, khususnya pendidikan formal.

Pendidikan Formal

Sudah menjadi rahasia umum, pendidikan di Indonesia yang di kelola pemerintah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menjadikan pendidikan bukanlah aktivitas yang berdampak memerdekakan peserta didik. Kurikulum dan pola pengajaran yang diterapkan pemerintah adalah pendidikan sekadar mengajarkan dan mendistribusikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Guru yang mengajar di berbagai strata pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas, disibukkan dengan perannya yang memerankan dirinya menjadi administrator pendidikan. Mereka diwajibkan untuk mengurus hal ihwal yang berkait dengan administrasi pendidikan.

Dampaknya, materi proses belajar mengajar yang seharusnya merekatkan unsur pendidikan dan pengajaran menjadi sebuah kesatuan utuh, kemudian mereka satukan menjadi paket pengajaran bertajuk transfer knowledge. Artinya, para pengajar lebih berkonsentrasi pada penyempitan makna sebuah proses belajar mengajar menjadi sekadar berbagi ilmu yang diajarkan secara sepihak.

Proses dialogis yang harus dibangun di antara pengajar dan peserta didik menjadi tidak seimbang. Pendidikan sejatinya bertujuan membebaskan dan memerdekakan peserta didiknya, menjadi fatamorgana belaka. Seolah terlihat ada, padahal realitas sosialnya tidak ada. Alias terlihat semu.

Hal sama terjadi di perguruan tinggi. Proses belajar mengajar di perguruan tinggi lebih didominasi pada aspek like and dislike. Di perguruan tinggi, banyak ditemukan dosen cenderung mengidap sindrom feodalisme intelektual. Para dosen yang tergabung dalam kelompok feodalisme intelektual  ini cenderung menduduki zona nyaman secara intelektual. Meskipun mereka bergelar profesor dan bertitel master atau doktor, ternyata mereka enggan menimba ilmu dan bergaul lintas disiplin ilmu. Mereka sudah semakin jauh dari update pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi minat utama keilmuannya.

Para dosen kelompok feodalisme intelektual ini lebih bangga menjadi buruh SKS dengan mengajar paruh waktu diberbagai perguruan tinggi swasta yang terletak di antara kota atau pun propinsi tempat bermukimnya. Dari sisi kekayaan, sudah tidak diragukan lagi kalau para dosen tersebut menjadi terkesan kaya, borjuis, metroseksual, modis bahkan metropolis.

Sebaliknya, dari sisi kekaryaan karya intelektualitas mereka, dapat dikatakan, mereka itu miskin karya ilmiah. Karya ilmiah yang mereka hasilkan dalam kurun waktu 5-10 terakhir bisa dihitung kurang dari lima jari tangan. Artinya, mereka sangat produktif dalam mengajar, tetapi dua dharma perguruan tinggi yang meliputi dharma karya ilmiah: buku dan penelitian ilmiah, serta karya pengabdian pada masyarakat tidak dapat dipenuhinya. Pada titik inilah terjadi ketimpangan dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi yang harus dipenuhi dan dijalankan secara baik, berimbang dan bertanggung jawab.

Industri  Pendidikan

Ironisnya lagi, cacat moral manusia terdidik diperparah oleh kebijakan pemerintah yang seolah-olah menjadikan pendidikan diposisikan menjadi industri  pendidikan yang mensyaratkan peserta didik sebagai konsumen sedangkan penyelenggara pendidikan (termasuk di dalamnya: guru dan dosen) menjadi produsen yang menjual jasa pendidikan.

Pada titik inilah, pendidikan menjadi komoditas yang harus dijual secara komersial kepada peserta didik dan harus pula mendatangkan keuntungan. Dampaknya, pendidikan menjadi berbayar dan mahal. Hanya orang kaya yang dapat menempuh pendidikan formal sampai tuntas, sedangkan bagi orang miskin, menuntaskan pendidikan bagaikan menatap fatamorgana. Seolah ada padahal sejatinya sulit digapai.

Maka tidaklah berlebihan manakala illustrator harian Kompas, Jitet Koestana menggambarkan fenomena pendidikan di Indonesia bagaikan balon udara yang senantiasa membumbung tinggi dengan penumpang yang mampu membayar untuk bisa diterbangkan oleh balon udara tersebut.

Ketika lembaga pendidikan disulap bagaikan sebuah komoditas yang didedikasikan untuk mengejar keuntungan finansial. Maka seketika itu juga, kegiatan belajar mengajar tidak dipandang lagi sebagai sebuah proses. Dengan demikian, aktivitas belajar mengajar pun tidak dilihat lagi sebagai sebuah runtutan upaya mengembangkan diri, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, sikap hidup untuk belajar dalam arti yang sebenarnya akan semakin luntur di dalam sanubari masyarakat.

Karena lembaga pendidikan diposisikan seperti halnya sebuah barang produksi, maka konsumen pendidikan pun menyikapi pendidikan formal hanya sekadar ekskalator sosial. Sebuah tangga berjalan  instan yang mampu mengantarkan seseorang pada tingkatan dan status sosial terhormat. Dengan demikian, jabatan sebagai pejabat publik berikut puja puji berupa gaji, honorarium, kekayaan,  dan harta benda duniawi lainnya,  akan dengan mudah tersedot dalam genggamannya. Para konsumen lembaga pendidikan instan semacam ini, lebih menyukai kemasan pikiran seragam.  Akibatnya,  nalar kreatif pun ditenggelamkan oleh terpaan badai gaya hidup konsumtivisme dan menjadikan dirinya sebagai umat pemuja berhala budaya instan.

Instanisasi Pendidikan   

Dalam konteks instanisasi pendidikan ini, ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Pertanyaannya, dapatkah kita mengolah bubur tersebut menjadi sebuah hidangan yang lezat dan migunani tumraping liyan?

Sebagai makhluk sosial yang berakal budi, tentunya kita harus bangkit dari kesalahan yang pernah diperbuat. Semangat renaisans untuk membangun infrastruktur pendidikan dan membenahi kualitasnya, barangkali merupakan  kata kunci pertama yang layak menjadi momentum bertobat. Bentuk pertobatan lainnya dapat dilakukan dengan membangkitan aura pendidikan di kota Yogyakarta. Itu artinya, selain menyediakan sarana dan prasarana yang baik, parapihak yang berkompeten senantiasa melakukan up-date terhadap perkembangan baru  yang ada di lapangan. Pertobatan ketiga, guru dan dosen harus meningggalkan stigma sebagai sekelompok cerdik pandai yang menganut mashab feodalime intelektual. Guru dan dosen semacam ini rata-rata berpendidikan master bahkan profesor doktor, tetapi ketika membuat dan menyampaikan materi ajar jarang sekali melakukan pembaruan yang berarti. Mereka senantiasa memelihara zona nyaman sebagai seorang feodalis intelektual, dan mencari suasana aman saat menyelenggarakan proses belajar mengajar. Mereka tidak berani melakukan interpretasi atas sebuah kurikulum yang ‘garing’ agar menjadi bahan pengajaran yang ‘’seksi’’ dan merangsang keingintahuan peserta didik untuk berproses lebih lanjut.

Ketika perangkat pendidikan (dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya di provinsi, kabupaten dan kotamadya, peserta didik, dan penyelenggara pendidikan) menjadi kaum feodalis intelektual, maka pendidikan tidak lagi terkait dengan berbagai upaya pengembangan intelektualitas, kebijaksanaan, dan moralitas. Tetapi cenderung menumbuhsuburkan dogma instanisasi pendidikan dan membangun dinding-dinding keilmuan yang terpisah dari kehidupan sehari-hari yang membumi. Sayang sekali kalau hal semacam itu tidak segera dibenahi!

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com) adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Follow me @sumbotinarbuko 

Dipublikasi di Opini | Tinggalkan komentar

Wakil Rakyat yang Terhormat, Kami Tunggu Janjimu

Oleh Sumbo Tinarbuko

 

Foto yang dikirimkan pembaca Kompas.com, seorang warga Indonesia, yang mengaku tengah berada di Kopenhagen. Ia menduga, pria-pria berbaju batik di atas kapal dan tengah mengikuti “Kanal Tour” di Nyhavn adalah anggota DPR yang melakukan kunjungan kerja di Denmark dalam rangka mengkaji logo Palang Merah (Kompas.com, 7/9/2012)

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti dikutip Kompas.com (7/9/2012), akan mengklarifikasi foto rombongan anggota Badan Legislasi (Baleg) yang tengah menikmati canal tour atau berekreasi di atas kapal di Nyhavn, Kopenhagen, Denmark. BK akan meminta penjelasan rombongan setelah kembali ke Indonesia.

“Kemungkinan kita akan klarifikasi, akan dibicarakan dalam pertemuan di BK nanti. Rencananya akan dirapatkan pekan depan,” kata Ketua BK M Prakosa ketika dihubungi, Jumat (7/9/2012).

Selain perihal foto tersebut, kata Prakosa, pihaknya bersama pimpinan DPR akan membicarakan mengenai kunjungan kerja keluar negeri secara keseluruhan. Pasalnya, kunker beramai-ramai itu selalu dikritik oleh masyarakat. “Kunjungan ke luar negeri sudah berkali-kali dilakukan dan menjadi sorotan. Itu membuat citra yang kurang baik bagi DPR sehingga kami akan berinisiatif untuk membicarakannya dengan pimpinan DPR,” kata Prakosa.

Jika berkaitan dengan tugas yang sangat penting, kata Prakosa, kemungkinan kunker ke luar negeri tetap diizinkan. Namun, kata dia, jika data bisa didapat dari internet atau institusi di dalam negeri, maka anggota Dewan tidak perlu sampai ke luar negeri. “Ini akan kita kaji,” pungkas dia.

Seperti diberitakan, seorang warga negara Indonesia yang tengah berada di Denmark mendapati rombongan politisi Indonesia tengah menikmati canal tour. Rombongan Baleg itu bertolak ke Denmark dengan alasan kepentingan pembahasan Rancangan Undang-Undang Palang Merah. Rombongan lain bertolak ke Turki.

Selama ini, pimpinan DPR selalu berkilah sudah melakukan pengetatan kunker ke luar negeri. Menurut pimpinan, kunker terkait tugas pengawasan tak dizinkan. Kunker hanya dizinkan terkait pembahasan undang-undang, kegiatan Komisi I terkait hubungan luar negeri.

Sibuk Pergi, Kapan Pikirkan Rakyat?

Tingginya frekuensi para pejabat publik dan anggota dewan  yang mengadakan ‘perjalanan dinas’ ke luar negeri, menimbulkan beragam pertanyaan. Di antaranya: kenapa anggota DPR RI semakin tidak peka terhadap realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ketika pejabat publik dan anggota DPR RI sibuk pergi, terus kapan punya waktu untuk memikirkan kesejahteraan rakyat?

Pertanyaan semacam itu semakin mengemuka saat rakyat melihat perilaku anggota dewan yang dititahkan sebagai wakil rakyat justru enggan memikirkan nasib rakyat yang seharusnya disejahterakan dan diayomi harkat dan martabatnya.

Faktanya, mereka justru dengan pongahnya sedang mempertontonkan pertunjukan teater dengan juluk ‘’Adigang, Adigung, Adiguna’’ di depan panggung kerumunan rakyat yang sedang mengalami kesulitan materi dan finansial. Perasaan dan hatinya terluka akibat kebijakan para pemimpin yang kurang berpihak pada pada wong cilik.

Kelompok orang terhormat itu sengaja membangun fragmentasi narasi dengan fokus utama egoisme golongan. Mereka didapuk untuk memerankan tokoh yang sengaja hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan nasib orang yang diwakilinya.

Ceritanya dibangun dengan kehadiran para politisi yang berhasil menancapkan kukunya di kursi empuk DPR dan DPRD sambil melakukan berbagai manuver demi political survival yang bersifat individual ataupun gerakkan untuk melampiaskan ketidakpuasannya terhadap rezim kekuasaan yang sedang berkuasa.

Mereka menghayati perannya dengan serius. Di dalam batin dan pola pemikirannya telah didedahkan konstruksi profesional seorang politisi yang ‘’bertanggung jawab’’. Mereka yang ‘’beruntung’’ memerankan peran anggota dewan yang terhormat harus memiliki integritas dan sikap untuk kukuh pada pendirian. Di dalam skenario yang harus dimainkan, mereka diberi tugas untuk senantiasa bersikap keras tanpa kompromi pada pihak lain, apalagi itu diyakini sebagai seterunya. Misinya adalah mempertajam polarisasi dan membuat kemasan yang berbeda, agar terlihat unik, memiliki karakter unique selling preposition di mata para penontonnya. Semakin banyak masalah yang muncul akan semakin menarik diperdebatkan dan memiliki kandungan nilai tantangan yang cukup tinggi.

Menyimak cerita buruk yang diberi judul ‘’Adigang, Adigung, Adiguna’’ dalam kemasan tontonan teater yang diperankan oleh para anggota dewan yang terhormat dapat diasumsikan: ternyata, para anggota dewan yang terhormat itu adalah sekumpulan pakar (‘’pandai membuat sukar’’) politisi yang kinerjanya lebih mengutamakan bagaimana caranya membuat sukar untuk sebuah permasalahan (simak perdebatan RUU yang kontroversial) cukup sederhana dan tidak prinsipial bagi khalayak luas.

Manakala keadaan seperti itu senantiasa dibangun, dihidupkan, dilestarikan dan dibuatkan berita acaranya agar memiliki kandungan hukum dengan azas legalitas formal, maka nasib bangsa dan negara ini akan senantiasa diduakan.

Integritas Pemimpin

Pertanyaannya kemudian, bagaimana bangsa dan negara ini akan dibangun agar segera keluar dari keterpurukan dengan baik sesuai zamannya jika pengelola dan pimpinan negara tidak menunjukkan integritasnya secara positif dan proaktif. Padahal, dulu, ketika mereka akan memajukan diri sebagai pejabat publik, pemimpin negara dan anggota dewan, mereka berjanji akan melindungi rakyat, akan menyejahterakan rakyat dan ribuan janji lainnya. Sekarang saatnya rakyat menagih janji atas janjin-janji yang dulu pernah dijanjikannya. Tapi apa yang terjadi?

Realita yang muncul, ternyata mereka masih bergerak pada wilayah perut. Para anggota dewan senantiasa mengedepankan libido lapar dan haus kekuasaan. Dalam pikirannya senantiasa dipositioningkan berbagai upaya agar mereka mampu memuaskan rasa lapar dan dahaga kekuasaan. Modus operandinya, dengan memperebutkan jabatan yang diyakini akan menenangkan gejolak hasrat perut yang kelaparan.

Para anggota dewan akhirnya lebih banyak bekerja dengan mengatur siasat dan beradu strategi demi merebut kekuasaan. Hal itu semakin terlihat tabiatnya menjelang Pemilu 2014. Apalagi dengan label penguasa maka mereka dipastikan memiliki hak mengelola bangsa dan negara ini. Dengan predikat penguasa maka mereka mempunyai hak dan merasa paling mampu serta paling benar untuk mengatur bangsa dan negara ini.

Atas dasar itulah, para anggota dewan yang terhormat mengaplikasikan konsep kekuasaan adigang, adigung, adiguna dengan tata struktur yang rapi. Pengejawantahannya, mereka mengedepankan sikap arogan karena merasa paling baik, maka muncullah sikap egoisme, egosentris, egoelitisme, dan egogolongan. Ketika sikap hidup sebagai makhluk individual yang lebih ditonjolkan, maka tidak akan pernah ada jalan tengah untuk bisa mengakhiri konflik egoisme prinsip yang tidak berprinsip di dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal kita semua sebagai rakyat kecil mengharapkan keberadaan, pemikiran, dan pola tindak para wakil rakyat yang menjadi anggota dewan bisa menjadi panutan, teladan, semangat, inspirasi dan payung yang mampu memayu hayuning bawana alias memayungi khalayak luas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com), Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Follow me @sumbotinarbuko

Dipublikasi di Opini | Tinggalkan komentar

Terorisme dan Radikalisme Anak Muda

Oleh Sumbo Tinarbuko

Seperti digambarkan ilustrator harian Kompas Jitet Koestana berjudul Terorisme, kekerasan okol (otot), terorisme dan radikalisme tumbuh subur di Indonesia. Pupuknya ditebar lewat kehadiran bom yang dirakit dan ditanam di ruang publik. Keberadaannya menjadi senjata ampuh bagi kelompok terorisme.

Seperti diberitakan Kompas.com (5/9/2012), DENSUS 88 Antiteror Polri bergerak cepat setelah penyergapan di Surakarta pada Jumat (31/8) yang menewaskan dua terduga teroris, Farhan dan Muchsin, serta seorang anggota Densus 88 Bripda Suherman.

Setelah menangkap Bayu, tersangka teroris di Karanganyar, Jateng, pada Jumat (31/8), Densus 88 menangkap lagi seorang terduga teroris bernama Firman di Perumahan Taman Anyelir 2, Kalimulya, Cilodong, Depok, Jabar, sekitar pukul 05.30 WIB.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo membenarkan penangkapan itu. Menurutnya, Firman terkait dengan kasus penangkapan di Surakarta. “F (Firman) memang bagian dari dinamika di Solo,” kata Timur seusai melepas keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Mongolia dan Rusia untuk menghadiri KTT APEC di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kapolri memastikan Firman terkait dengan perkara teror pos pengamanan Lebaran dan penembakan Bripka Dwi Data Subekti pada Kamis (30/8) di Surakarta

Masa Kegelapan Anak Muda

Dogma ‘senggol bacok’ dan kerusuhan antarwarga sipil atau perkelahian massal melawan aparat keamanan adalah visualisasi masif dari kekerasan okol dalam bentuk lain. Sedangkan aktivitas penculikan anak muda dilanjutkan proses pencucian otak mereka adalah penanda awal radikalisme. Kelompok ini bergerak dengan mendedahkan ideologi tertentu.  Hasratnya ingin mendirikan negara berbasis agama. Aktivitas radikalisme seperti  ini dilandaskan hati keruh dan pikiran sempit yang secara nyata mengingkari kesepakatan dan janji setia kita pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah negara berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Gerakan okolisme yang menjadi akar tunggang ini dengan sadar menunggangi modus operandi terorisme dan radikalisme. Secara matematika dapat dikatakan: okolisme + terorisme = radikalisme. Gerakan semacam ini senantiasa memosisikan anak muda sebagai pasukan berani mati. Okolisme yang menjadi basis kekuatan radikalisme merebak akibat kekecewaan rakyat terkait dengan kehidupan sosial ekonomi yang timpang dan tidak berkeadilan sosial bagi masyarakat luas.

Masalahnya, kenapa anak muda rela menyerahkan dirinya berkubang dalam pusaran okolisme, terorisme dan radikalisme? Ditengarai, sebagian besar anak muda Indonesia mengalami suatu tahapan hidup yang gelap, menyebabkannya terlambat menemukan jatidiri. Dampaknya, jiwa raga mereka gampang dibelokkan oleh cengkeraman kelompok terorisme dan radikalisme.  Akibat psikologisnya, mereka bangga menerima tugas ‘mulia’ sebagai pasukan berani mati yang dibebani target melakukan perubahan radikal dengan menghalalkan segala cara.

Sebab lainnya, bekal pendidikan dan lingkungan keluarganya tidak kondusif. Kedua lingkungan yang paling dekat dengan anak muda itu tidak pernah membantu mendampingi mereka menjadi manusia dewasa yang berkepribadian luhur. Lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan selalu memasang target-target materialisme. Kedua lingkungan tersebut terlihat enggan menjadi pionir  yang mengabdikan dirinya guna mengembangkan kemanusiaan manusia dalam sebentuk perikehidupan yang manusiawi. Sebuah hidup dan kehidupan yang seturut dengan jalan Tuhan.

Pendidikan Ajarkan Pengetahuan Instan

Lingkungan pendidikan cenderung mengajarkan pengetahuan bersifat instan dengan ukuran yang terukur berbentuk angka atau huruf. Pendidikan tidak mengajarkan peserta didik mengolah budi kemanusiaan manusia lewat proses menyelaraskan akal pikiran dan nalar perasaan. Pendidikan tidak mengajarkan semangat keberagaman yang bermartabat sebagai bagian dari pergaulan sosial di jagat raya ini. Sebaliknya, pendidikan di Indonesia secara kasatmata menjadikan peserta didik sebagai makhluk hidup yang  seragam dan cenderung egois.

Guru dan dosen yang tergabung dalam industri  pendidikan diposisikan sebagai perangkat keras. Kurikulum, silabi dan proses belajar mengajar sebagai perangkat lunaknya. Sedangkan peserta didik adalah sebentuk benda bernyawa yang dihasilkan oleh pabrik bernama industri pendidikan.

Di lingkungan keluarga, orang tua menjadi sangat pragmatis dan berpikir instan terhadap perkembangan kejiwaan anaknya. Itu terjadi karena mereka harus bekerja dengan jam kerja nine to five. Maka peran orangtua dalam proses pendampingan tumbuhkembang buah hatinya menjadi longgar dan acuh tak acuh. Pada titik inilah malapetaka miskomunikasi kemudian menjadi kubah gunung berapi yang setiap saat rawan meledak.

Sementara itu, negara dibangun dengan semangat kekeluargaan. Sedangkan pemerintah bagaikan orang tua yang bertugas menjadi pembimbing, pembombong dan pemomongnya. Rakyat harus dibimbing supaya mampu menyeimbangkan nalar perasaan dan akal pikiran. Rakyat perlu dibombong agar ia memiliki rasa percaya diri dan bangga menjadi bangsa produsen yang kreatif dan inovatif. Pemerintah, harus menjadi pemomong yang baik dengan melindungi rakyatnya dari berbagai penjajahan fisik, ekonomi maupun ideologi asing.

Akankah terwujud? Melihat realitas sosial, rakyat bersedia berubah menjadi lebih baik. Rakyat mau mengantarkan Indonesia mengulang masa keemasan seperti terjadi zaman kerajaan Sriwijaya atau Majapahit.

Pembimbing, Pembombong, Pemomong

Pertanyaannya, kenapa pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak mendaraskan dirinya menjadi pembimbing, pembombong dan pemomong rakyatnya demi menuju Indonesia yang merdeka lahir dan batin, berkeadilan serta bermartabat?

Rakyat Indonesia menginginkan penyelenggara negara yang terdiri dari pemerintah, pejabat publik dan anggota dewan bekerja nyata berdasarkan realitas sosial budaya yang ada. Bukan bekerja berlandaskan politik wacana, dan politik okol yang tidak berakal. Jika hal tersebut tidak segera diubah haluannya, maka okolisme, terorisme, dan radikalisme akan menjadi bencana besar bagi warga masyarakat.

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com) adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Follow me @sumbotinarbuko

Dipublikasi di Opini | Tinggalkan komentar