(Analisis KR) Sampah Visual dan Perda Reklame

sampah visual dan perda reklame 28 mei 2016

(Analisis KR) Sampah Visual dan Perda Reklame

Dr Sumbo Tinarbuko

Niat baik Pemkot Yogyakarta menata ulang penempatan dan pemasangan iklan komersial yang dipasang di ruang publik layak mendapatkan dukungan. Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perwal Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame,  menjadi bukti janji Pemkot Yogya mewujudkan ruang publik bebas dari tebaran teror visual. Teror berwujud sampah visual iklan komersial dan iklan politik.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana realisasi janji tersebut? Hasil amatan Komunitas Reresik Sampah Visual, wheat paste, poster, spanduk, umbul-umbul, banner dan t-banner paling dominan mengotori ruang publik.  Celakanya, material promosi yang menjadi sampah visual dan dipasang di tiang telepon, tiang listrik, tiang rambu lalu lintas serta ditancapkan di trotoar dan dipakukan di batang pohon, ternyata semakin sulit diberangus. Meski Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal  Tahun 2016 sudah hadir secara perkasa.

Mengacu catatan Komunitas Reresik Sampah Visual,  wheat paste belum dimasukkan dalam salah satu Pasal Perwal 2016 tersebut. Belakangan ini pemasangan wheat paste sudah menjadi bagian dari teroris visual dengan menebarkan sampah visual di seluruh ruang publik. Wheat paste adalah salah satu media promosi yang diperbanyak lewat fotokopi,  print out, atau stensil. Wheat paste berisi promosi event yang diselenggarakan oleh event organizer,  sekolah atau kampus    Perguruan Tinggi.  Oleh pelaku sampah visual, keberadaan wheat paste direkatkan di dinding rumah pribadi, kantor, Puskesmas, rumah sakit, serta dinding pertokoan. Bahkan ditempelkan juga di dinding rumah ibadah dan sekolah.

Membaca Perwal 2016 Pasal 14 yang mengatur reklame insidentil, ada hal krusial yang patut dipertanyakan. Dikatakan reklame insidentil tapi tempatnya sama, hari penyelenggaraannya sama (biasanya jumat, sabtu dan minggu). Yang berbeda event organizer sebagai penyelenggara acara. Secara visual, reklame insidentil mengesankan tidak insidentil lagi. Realitasnya justru menjadi reklame tetap. Acara sudah usai, tapi keberadaan reklame insidentil masih berdiri kokoh di tempatnya.

Jika mencermati  Perda penyelenggaraan reklame dan Perwal yang mengatur pelaksanaan teknis izin pemasangan reklame, ditengarai banyak menghalami hambatan. Kendala terberat terlihat lemahnya sisi pengawasan. Bahkan mulai tampak mandul dari upaya penegakan sanksi hukum. Penyebabnya, jumlah personil Satpol PP relatif terbatas ketimbang jumlah pelanggaran pemasangan reklame luar ruang.

Mandulnya penegakan sanksi hukum atas Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016 akan mengejawantah jelang Pilkada 2017. Sanksi hukum susah ditegakkan saat menghadapi fenomena serbuan iklan politik dan alat peraga kampanye pemilihan Calon Walikota Yogyakarta.

Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016, pelaksanaannya diterapkan sejak 18 Mei 2016. Saat ini, sedikitnya empat kandidat calon walikota sudah menebar sampah visual iklan politik di ruang publik. Bahkan di antara mereka, memasang publikasi dirinya di sekitar bangunan heritage. Kandidat calon walikota yang menebar sampah visual iklan politik menginformasikan dirinya siap dipilih sebagai calon walikota dan berjanji mengusung perubahan di Kota Yogyakarta.

Ironisnya, materi iklan politik milik kandidat calon walikota tersebut justru mencederai dirinya sendiri. Mereka dicitrakan sebagai calon penguasa yang bebas menjalankan ritual komunikasi politik dengan menisbikan kesepakatan menempatkan iklan politik di ruang publik. Para kandidat calon walikota sudah mengkondisikan ruang publik seolah miliknya beserta calon partai pendukung. Mereka menganggap memasang publikasi diri untuk menginformasikan sosoknya sebagai kandidat calon walikota adalah hak pribadi. Mereka secara subversif mengabaikan hak publik yang berjuang menjadikan ruang publik milik publik. Bahwa ruang publik tidak boleh diprivatisasi menjadi milik merek dagang, partai politik dan kandidat calon walikota.

Ketika kehendak untuk memprivatisasi ruang  publik menjadi milik kandidat calon walikota, partai politik atau milik merek dagang, pada titik inilah Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016 mengalami kemerosotan makna menuju satu titik nadir yang mengecewakan. Perda dan Perwal ini akan  menjadi sebuah produk hukum yang tidak sanggup melindungi warga agar mendapatkan kemerdekaan saat srawung dengan liyan di ruang publik.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di kolom Analisis harian Kedaulatan Rakyat. Follow Instagram @sumbotinarbuko. Follow Twitter @sumbotinarbuko)

Dipublikasi di about me | Meninggalkan komentar

Semiotika Tanda Verbal dan Tanda Visual ILM

foto artikel jurnal panggung

lapor bung! perburuan nulis artikel ilmiah desain komunikasi visual di jurnal ilmiah dimulai. hari ini, tulisan pak guru ‘oemar bakri’ @sumbotinarbuko berjudul ‘semiotika tanda verbal dan tanda visual iklan layanan masyarakat’ dimuat di jurnal ilmiah seni dan budaya ‘panggung’ vol. 26 no. 2 juni 2016

jurnal ilmiah seni dan budaya ‘panggung’ termasuk jurnal ilmiah seni dan budaya terakreditasi no. 80/dikti/kep/2012, dikelola dan diterbitkan institut seni budaya indonesia bandung. demikian bung, laporan slesai (foto: @anggertimur)

‪#‎institutesumbo‬, ruang untuk bersama-sama belajar dan belajar bersama-sama ‪#‎merdekave‬

Dipublikasi di Artikel DKV | Meninggalkan komentar

(Analisis KR) Menjaga Ruang Publik

Dr Sumbo Tinarbuko

Daffa Farros Oktiviarto, demikian nama panjang Daffa, siswa kelas IV SD Kalibanteng Kidul 01 Semarang, Jawa Tengah, menjadi trending topic di media sosial maupun di media massa cetak dan elektronik akhir-akhir ini. Jagoan muda ini, dengan inisiatif sendiri menghadang pengendara sepeda motor yang menggunakan trotoar sebagai solusi menerabas kemacetan jalan raya. Daffa – demikian biasa disapa – memalangkan sepeda mini miliknya untuk menghalau pengendara sepeda motor yang nekat menjadikan trotoar sebagai jalan raya. Daffa memiliki kesadaran sekaligus kecerdasan intelektual untuk mengedukasi orang yang lebih tua usianya agar taat peraturan lalulintas.

Pada titik ini, fenomena ‘kebo nusu gudel’ menjadi sebuah kenyataan tak terbantahkan. Pemerintah yang merupakan sekumpulan pejabat publik dalam kategori manusia dewasa dan bergelar sarjana, sudah saatnya belajar perihal konsistensi dan taat asas pada seorang Daffa. Taat asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan sebagai sesuatu tidak berubah dari ketentuan yang sudah ditetapkan; konsisten.

Pelajaran dicontohkan Daffa adalah pelajaran sangat fundamental. Daffa mengajarkan pada masyarakat luas untuk taat asas menjaga keberlangsungan ruang publik. Daffa mengingatkan pemerintah dan warga yang usianya lebih dewasa dari umurnya untuk mematuhi peraturan yang sudah diundangkan atas dasar kesepakatan bersama.

Inisiatif heroik ditunjukkan Daffa semakin menguatkan tengara, ruang publik sudah tidak lagi menjadi milik publik. Tanda-tanda zaman atas penurunan kualitas ruang publik semakin kentara. Hal itu terpapar, saat secara visual ruang publik di Yogyakarta, misalnya, tidak lagi didedikasikan sebagai ruang bersama yang ramah lingkungan. Ruang publik tidak lagi didorong sebagai ruang komunal untuk merayakan kepentingan interaksi antarwarga dalam konteks lingkungan sosial budaya yang sehat dan bermartabat. Sekarang, ruang publik justru lebih diprioritaskan sebagai ruang bermain sekelompok orang penguasa kapital. Dewasa ini ruang publik dibabtis sebagai ruang komersial objek pajak demi memenuhi target setoran pendapatan asli daerah.

Ketika keberadaan ruang publik Yogyakarta (trotoar, taman kota, ruang terbuka hijau) tidak ramah pada warganya, dapat asumsikan, pemerintah melakukan pembiaran atas karut marut ruang publik. Pemerintah dianggap tidak memedulikan kenyamanan dan keselamatan warganya saat menjalankan aktivitas kesehariannya.

Salah satu indikator tidak ramahnya ruang publik bagi warga terlihat saat pejalan kaki dan pesepeda terancam keselamatannya. Pada titik ini, pejalan kaki dan pesepeda menjadi was-was ketika mengakses jalan raya maupun berjalan di trotoar. Mereka dikalahkan dominasi moda transportasi bermesin.

Hal itu diperparah dengan penguasaan penggal jalan yang seharusnya digunakan berjalan kaki, tapi dikuasai oleh oknum tertentu menjadi areal parkir sepeda motor dan mobil. Trotoar dipaksa menjadi ruang komersial hotel, kafe, pedagang kakilima dan rombong rokok. Trotoar secara subversif dimanfaatkan sebagai fondasi pemancangan papan reklame komersial dan tiang listrik. Dampak sosialnya, pejalan kaki dan penderita cacat fisik mengalami kesulitan mengakes lorong-lorong pedestrian dan trotoar dengan nyaman dan aman.

Atas karut marut ruang publik tersebut, pemerintah wajib menyelesaikannya dengan mengembalikan dan menjaga ruang publik tetap menjadi milik publik. Ruang publik tidak boleh diprivatisasi menjadi milik sekelompok penguasa kapital. Ruang publik tidak boleh dijual pada pengusaha pemilik merek dagang. Ruang publik tidak boleh dikuasai partai politik atau organsasi massa tertentu. Hal semacam ini menjadi penting disuarakan. Sebab keberadaan ruang publik yang sehat dan bermartabat bagaikan pekarangan halaman rumah yang secara obyektif merepresentasikan jiwa raga sang pemiliknya.

Atas pelajaran taat asas yang dicontohkan Daffa, seharusnya pemerintah malu, karena posisinya sebagai teladan masyarakat telah didekonstruksi oleh masyarakat. Hasilnya, justru masyarakat yang memberikan keteladanan pada pemerintah.

Jika pemerintah tidak segera memperbaiki diri, masyarakat sangat kecewa. Ketika rakyat dikecewakan pemerintah, rakyat merasa hidup sendiri tanpa naungan payung pemerintah. Untuk itu rakyat berharap agar pemerintah, pejabat dan wakil rakyat bersedia memosisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang senantiasa memayungi masyarakat dalam keadaan untung dan malang, ataupun dalam suasana susah dan senang.

*) Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis harian Kedaulatan Rakyat, Senin 25 April 2016 | Twitter dan Instagram @sumbotinarbuko

Dipublikasi di Artikel DKV | Meninggalkan komentar