‘Tabrakan Visual’ Iklan

Oleh Sumbo Tinarbuko

Liputan KR (29/8) menurunkan laporan jurnalistik bertajuk ‘’Belum Ada Aturan Baku yang Mengatur, Reklame Tak Berizin Makin Menjamur.’’ Liputan tersebut berhasil menegaskan pada publik, wilayah timur Kabupaten Sleman bagaikan taburan gula yang mengundang hasrat sang semut menghisap manisnya gula. Peribahasa ‘ada gula ada semut’ merupakan gambaran tepat ketika Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikepung semrawutnya tancapan dan bentangan iklan luar ruang.

Seperti diketahui, wilayah timur Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak bertumbuh industri pendidikan dan industri  lain melengkapi keberadaan lembaga pendidikan tinggi negeri atau pun swasta. Hadirnya industri pendidikan di wilayah tersebut mengundang anak muda untuk bermukim atau  indekos di sekitar tempat mereka menimba ilmu pendidikan formal.

Pada titik inilah, anak muda pembeli jasa industri pendidikan diposisikan sebagai konsumen muda oleh para produsen. Mereka dijadikan target utama penjualan berbagai produk barang atau jasa. Media yang diandalkan untuk merayu konsumen muda berujud iklan luar ruang. Atas dasar logika bisnis semacam itulah bermunculan iklan luar ruang di berbagai tempat yang dianggap strategis.

Fenomena ini bukan hanya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saja. Namun pelbagai penjuru kota ini, tampak semakin ‘meriah’ dengan kesemrawutan visual tersebut. Barangkali logika bisnis semacam itu benar dari sudut pandang pebisnis yang orientasinya melipatgandakan keuntungan demi kemakmuran kroni jaringan bisnis mereka. Tetapi realitas sosialnya, logika bisnis yang ditebarkan parapebisnis dengan dalih agar ekonomi bergerak, bertabrakan dengan estetika visual dan tatakelola ruang publik serta ruang terbuka hijau. Dampak visualnya memunculkan  sampah visual. Tebarannya berpotensi menebar teror visual bagi siapa pun yang bersinggungan dengannya.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta,  ‘Tabrakan visual’ yang berujung pada sampah visual semacam itu terlihat nyata di sepanjang Jl Magelang, Jl Monjali, Jl Kaliurang, Jl Affandi-Gejayan,  dan Jl Solo. Kawasan ajang ‘tabrakan visual’ di sisi timur wilayah Kabupaten Sleman tersebut diyakini menjadi sentral aktivitas pergaulan anak muda. Di sinilah peribahasa ‘ada gula ada semut’ menunjukkan realitas kesejatiannya.

Di tempat terjadinya ‘tabrakan visual itu’ dapat disaksikan beragam iklan luar ruang dengan bermacam karakter dan sebutannya. Di sana terdapat ratusan spanduk rentang, umbul-umbul, ribuan poster tempel dan ratusan rontek berjejalan di kiri dan kanan jalan. Semuanya meneriakkan rayuan agar siapa pun membeli produk barang dan jasa yang direkatkan di media tersebut. Teror visual pun semakin dahsyat saat menggunakan media iklan luar ruang yang lebih besar. Di antaranya: baliho, billboard, neon box, billboard bando terpasang melintang jalan dan cenderung menutupi landscape alam raya yang sesungguhnya elok dipandang mata.

Sejujurnya masyarakat tetap membutuhkan iklan sebagai sumber informasi atas keberadaan produk barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan ruang publik yang hijau, teduh, aman dan bebas dari teror visual. Khalayak luas pun mendambakan ruang publik yang dapat digunakan reriungan tanpa terusik hadirnya sampah visual iklan luar ruang.

Mencermati fenomena serbuan sampah visual iklan luar ruang di Kabupaten Sleman, kemudian  memunculkan kesan, seolah Pemkab Sleman sedang menggelar ‘laporan prestasi buruk’ terkait masalah perijinan dan prioritas penempatan titik iklan luar ruang.

Ketidaktertiban dan kesemrawutan seperti ini menggambarkan ketidakmampuan Pemkab Sleman dalam mengendalikan ekologi, estetika visual dan tatakelola kota. Hal itu terjadi karena masterplan penempatan iklan luar ruang tidak disinergikan dengan masterplan tataruang pengembangan Kabupaten Sleman.

Jika ‘tabrakan visual’ akibat carut marutnya pemasangan iklan luar ruang ini tidak segera dikendalikan dan ditata kembali dengan semangat win-win solution, sesungguhnya wilayah tersebut, secara visual tidak mencerminkan keberadabannya pada masyarat penghuninya. Dalam konteks ini dapat dikatakan, pemerintah daerah gagal menyediakan, mengelola dan mengatur ruang publik serta ruang terbuka hijau demi kenyamanan psikologis masyarakat yang bermukim di sana.

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com) adalah Pemerhati Budaya Visual,  Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta dan Pengelola Grup Sampah Visual Facebook. Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu Pon, 1 September 2012. Follow me at Twitter @sumbotinarbuko

Iklan

Tentang sumbotinarbuko

Creative Advisor and Consultant of Institute Sumbo Indonesia, and Lecturer of Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa and Sekolah Pascasarjana ISI Yogyakarta
Pos ini dipublikasikan di Artikel DKV, Opini. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s