Wakil Rakyat yang Terhormat, Kami Tunggu Janjimu

Oleh Sumbo Tinarbuko

 

Foto yang dikirimkan pembaca Kompas.com, seorang warga Indonesia, yang mengaku tengah berada di Kopenhagen. Ia menduga, pria-pria berbaju batik di atas kapal dan tengah mengikuti “Kanal Tour” di Nyhavn adalah anggota DPR yang melakukan kunjungan kerja di Denmark dalam rangka mengkaji logo Palang Merah (Kompas.com, 7/9/2012)

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti dikutip Kompas.com (7/9/2012), akan mengklarifikasi foto rombongan anggota Badan Legislasi (Baleg) yang tengah menikmati canal tour atau berekreasi di atas kapal di Nyhavn, Kopenhagen, Denmark. BK akan meminta penjelasan rombongan setelah kembali ke Indonesia.

“Kemungkinan kita akan klarifikasi, akan dibicarakan dalam pertemuan di BK nanti. Rencananya akan dirapatkan pekan depan,” kata Ketua BK M Prakosa ketika dihubungi, Jumat (7/9/2012).

Selain perihal foto tersebut, kata Prakosa, pihaknya bersama pimpinan DPR akan membicarakan mengenai kunjungan kerja keluar negeri secara keseluruhan. Pasalnya, kunker beramai-ramai itu selalu dikritik oleh masyarakat. “Kunjungan ke luar negeri sudah berkali-kali dilakukan dan menjadi sorotan. Itu membuat citra yang kurang baik bagi DPR sehingga kami akan berinisiatif untuk membicarakannya dengan pimpinan DPR,” kata Prakosa.

Jika berkaitan dengan tugas yang sangat penting, kata Prakosa, kemungkinan kunker ke luar negeri tetap diizinkan. Namun, kata dia, jika data bisa didapat dari internet atau institusi di dalam negeri, maka anggota Dewan tidak perlu sampai ke luar negeri. “Ini akan kita kaji,” pungkas dia.

Seperti diberitakan, seorang warga negara Indonesia yang tengah berada di Denmark mendapati rombongan politisi Indonesia tengah menikmati canal tour. Rombongan Baleg itu bertolak ke Denmark dengan alasan kepentingan pembahasan Rancangan Undang-Undang Palang Merah. Rombongan lain bertolak ke Turki.

Selama ini, pimpinan DPR selalu berkilah sudah melakukan pengetatan kunker ke luar negeri. Menurut pimpinan, kunker terkait tugas pengawasan tak dizinkan. Kunker hanya dizinkan terkait pembahasan undang-undang, kegiatan Komisi I terkait hubungan luar negeri.

Sibuk Pergi, Kapan Pikirkan Rakyat?

Tingginya frekuensi para pejabat publik dan anggota dewan  yang mengadakan ‘perjalanan dinas’ ke luar negeri, menimbulkan beragam pertanyaan. Di antaranya: kenapa anggota DPR RI semakin tidak peka terhadap realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ketika pejabat publik dan anggota DPR RI sibuk pergi, terus kapan punya waktu untuk memikirkan kesejahteraan rakyat?

Pertanyaan semacam itu semakin mengemuka saat rakyat melihat perilaku anggota dewan yang dititahkan sebagai wakil rakyat justru enggan memikirkan nasib rakyat yang seharusnya disejahterakan dan diayomi harkat dan martabatnya.

Faktanya, mereka justru dengan pongahnya sedang mempertontonkan pertunjukan teater dengan juluk ‘’Adigang, Adigung, Adiguna’’ di depan panggung kerumunan rakyat yang sedang mengalami kesulitan materi dan finansial. Perasaan dan hatinya terluka akibat kebijakan para pemimpin yang kurang berpihak pada pada wong cilik.

Kelompok orang terhormat itu sengaja membangun fragmentasi narasi dengan fokus utama egoisme golongan. Mereka didapuk untuk memerankan tokoh yang sengaja hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan nasib orang yang diwakilinya.

Ceritanya dibangun dengan kehadiran para politisi yang berhasil menancapkan kukunya di kursi empuk DPR dan DPRD sambil melakukan berbagai manuver demi political survival yang bersifat individual ataupun gerakkan untuk melampiaskan ketidakpuasannya terhadap rezim kekuasaan yang sedang berkuasa.

Mereka menghayati perannya dengan serius. Di dalam batin dan pola pemikirannya telah didedahkan konstruksi profesional seorang politisi yang ‘’bertanggung jawab’’. Mereka yang ‘’beruntung’’ memerankan peran anggota dewan yang terhormat harus memiliki integritas dan sikap untuk kukuh pada pendirian. Di dalam skenario yang harus dimainkan, mereka diberi tugas untuk senantiasa bersikap keras tanpa kompromi pada pihak lain, apalagi itu diyakini sebagai seterunya. Misinya adalah mempertajam polarisasi dan membuat kemasan yang berbeda, agar terlihat unik, memiliki karakter unique selling preposition di mata para penontonnya. Semakin banyak masalah yang muncul akan semakin menarik diperdebatkan dan memiliki kandungan nilai tantangan yang cukup tinggi.

Menyimak cerita buruk yang diberi judul ‘’Adigang, Adigung, Adiguna’’ dalam kemasan tontonan teater yang diperankan oleh para anggota dewan yang terhormat dapat diasumsikan: ternyata, para anggota dewan yang terhormat itu adalah sekumpulan pakar (‘’pandai membuat sukar’’) politisi yang kinerjanya lebih mengutamakan bagaimana caranya membuat sukar untuk sebuah permasalahan (simak perdebatan RUU yang kontroversial) cukup sederhana dan tidak prinsipial bagi khalayak luas.

Manakala keadaan seperti itu senantiasa dibangun, dihidupkan, dilestarikan dan dibuatkan berita acaranya agar memiliki kandungan hukum dengan azas legalitas formal, maka nasib bangsa dan negara ini akan senantiasa diduakan.

Integritas Pemimpin

Pertanyaannya kemudian, bagaimana bangsa dan negara ini akan dibangun agar segera keluar dari keterpurukan dengan baik sesuai zamannya jika pengelola dan pimpinan negara tidak menunjukkan integritasnya secara positif dan proaktif. Padahal, dulu, ketika mereka akan memajukan diri sebagai pejabat publik, pemimpin negara dan anggota dewan, mereka berjanji akan melindungi rakyat, akan menyejahterakan rakyat dan ribuan janji lainnya. Sekarang saatnya rakyat menagih janji atas janjin-janji yang dulu pernah dijanjikannya. Tapi apa yang terjadi?

Realita yang muncul, ternyata mereka masih bergerak pada wilayah perut. Para anggota dewan senantiasa mengedepankan libido lapar dan haus kekuasaan. Dalam pikirannya senantiasa dipositioningkan berbagai upaya agar mereka mampu memuaskan rasa lapar dan dahaga kekuasaan. Modus operandinya, dengan memperebutkan jabatan yang diyakini akan menenangkan gejolak hasrat perut yang kelaparan.

Para anggota dewan akhirnya lebih banyak bekerja dengan mengatur siasat dan beradu strategi demi merebut kekuasaan. Hal itu semakin terlihat tabiatnya menjelang Pemilu 2014. Apalagi dengan label penguasa maka mereka dipastikan memiliki hak mengelola bangsa dan negara ini. Dengan predikat penguasa maka mereka mempunyai hak dan merasa paling mampu serta paling benar untuk mengatur bangsa dan negara ini.

Atas dasar itulah, para anggota dewan yang terhormat mengaplikasikan konsep kekuasaan adigang, adigung, adiguna dengan tata struktur yang rapi. Pengejawantahannya, mereka mengedepankan sikap arogan karena merasa paling baik, maka muncullah sikap egoisme, egosentris, egoelitisme, dan egogolongan. Ketika sikap hidup sebagai makhluk individual yang lebih ditonjolkan, maka tidak akan pernah ada jalan tengah untuk bisa mengakhiri konflik egoisme prinsip yang tidak berprinsip di dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal kita semua sebagai rakyat kecil mengharapkan keberadaan, pemikiran, dan pola tindak para wakil rakyat yang menjadi anggota dewan bisa menjadi panutan, teladan, semangat, inspirasi dan payung yang mampu memayu hayuning bawana alias memayungi khalayak luas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com), Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Follow me @sumbotinarbuko

Iklan

Tentang sumbotinarbuko

Creative Advisor and Consultant of Institute Sumbo Indonesia, and Lecturer of Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa and Sekolah Pascasarjana ISI Yogyakarta
Pos ini dipublikasikan di Opini. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s