Cacat Moral Manusia Terdidik

Oleh Sumbo Tinarbuko

 

Judul tulisan ini terinspirasi ucapan Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, ketika memberikan ceramah Syawalan 1433 H Keluarga Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Senin (27/8). Mahfud MD, seperti dikutip harian Kedaulatan Rakyat (28/8) mengatakan, pendidikan adalah proses pendewasaan anak didik agar mampu menjalani kehidupann pada zamannya. Sehingga, tegas Mahfud MD, dunia pendidikan harus melahirkan sikap insan kecendekiawanan. Di mata Mahfud MD, tanpa sikap cendekia dan semangat intelektualitas, pendidikan hanya menghasilkan orang-orang cacat moral.

Dalam konteks ini, ‘moral’ dijabarkan menjadi sebentuk  takaran dari sifat dan perilaku manusia saat menjalankan fungsi kemanusiaannya di alam raya ini. Sedangkan  ‘cacat’ dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan yang menyebabkan keberadaan fisik dari tubuh manusia, kualitas benda atau  kondisi batang tubuh tumbuhan tersebut hadir  tidak utuh sesuai peruntukannya.

Atas dasar kondisi mental, fisik, dan spiritual semacam itulah, maka dapat dikatakan, cacat moral adalah cacat yang sebenarnya. Kecacatan tersebut  dilihat secara kasatmata dari aspek batiniah, lalu  berimbas pada perilaku lahiriah si manusia terdidik tersebut. Hal ini terjadi karena harkat dan martabat kemanusiaan manusia terdidik menjadi hilang tanpa makna sama sekali. Semuanya itu terjadi akibat  ulah ketidakberadaban dari sang manusia tersebut.

Rusaknya mental spiritual yang menggerogoti fisik tubuh manusia terdidik akibat ajarnya, dalam konteks pendidikan formal dan nonformal,  terabaikan atau sengaja diabaikan secara sistematis.

Kenapa fenomena cacat moral seperti yang diindikasikan Mahfud MD, semakin menggejala di Indonesia.? Tenggara awal untuk mengupas dan memetakan fenomena cacat moral dapat diurai. Salah satunya dari sisi pendidikan, khususnya pendidikan formal.

Pendidikan Formal

Sudah menjadi rahasia umum, pendidikan di Indonesia yang di kelola pemerintah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menjadikan pendidikan bukanlah aktivitas yang berdampak memerdekakan peserta didik. Kurikulum dan pola pengajaran yang diterapkan pemerintah adalah pendidikan sekadar mengajarkan dan mendistribusikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Guru yang mengajar di berbagai strata pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas, disibukkan dengan perannya yang memerankan dirinya menjadi administrator pendidikan. Mereka diwajibkan untuk mengurus hal ihwal yang berkait dengan administrasi pendidikan.

Dampaknya, materi proses belajar mengajar yang seharusnya merekatkan unsur pendidikan dan pengajaran menjadi sebuah kesatuan utuh, kemudian mereka satukan menjadi paket pengajaran bertajuk transfer knowledge. Artinya, para pengajar lebih berkonsentrasi pada penyempitan makna sebuah proses belajar mengajar menjadi sekadar berbagi ilmu yang diajarkan secara sepihak.

Proses dialogis yang harus dibangun di antara pengajar dan peserta didik menjadi tidak seimbang. Pendidikan sejatinya bertujuan membebaskan dan memerdekakan peserta didiknya, menjadi fatamorgana belaka. Seolah terlihat ada, padahal realitas sosialnya tidak ada. Alias terlihat semu.

Hal sama terjadi di perguruan tinggi. Proses belajar mengajar di perguruan tinggi lebih didominasi pada aspek like and dislike. Di perguruan tinggi, banyak ditemukan dosen cenderung mengidap sindrom feodalisme intelektual. Para dosen yang tergabung dalam kelompok feodalisme intelektual  ini cenderung menduduki zona nyaman secara intelektual. Meskipun mereka bergelar profesor dan bertitel master atau doktor, ternyata mereka enggan menimba ilmu dan bergaul lintas disiplin ilmu. Mereka sudah semakin jauh dari update pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi minat utama keilmuannya.

Para dosen kelompok feodalisme intelektual ini lebih bangga menjadi buruh SKS dengan mengajar paruh waktu diberbagai perguruan tinggi swasta yang terletak di antara kota atau pun propinsi tempat bermukimnya. Dari sisi kekayaan, sudah tidak diragukan lagi kalau para dosen tersebut menjadi terkesan kaya, borjuis, metroseksual, modis bahkan metropolis.

Sebaliknya, dari sisi kekaryaan karya intelektualitas mereka, dapat dikatakan, mereka itu miskin karya ilmiah. Karya ilmiah yang mereka hasilkan dalam kurun waktu 5-10 terakhir bisa dihitung kurang dari lima jari tangan. Artinya, mereka sangat produktif dalam mengajar, tetapi dua dharma perguruan tinggi yang meliputi dharma karya ilmiah: buku dan penelitian ilmiah, serta karya pengabdian pada masyarakat tidak dapat dipenuhinya. Pada titik inilah terjadi ketimpangan dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi yang harus dipenuhi dan dijalankan secara baik, berimbang dan bertanggung jawab.

Industri  Pendidikan

Ironisnya lagi, cacat moral manusia terdidik diperparah oleh kebijakan pemerintah yang seolah-olah menjadikan pendidikan diposisikan menjadi industri  pendidikan yang mensyaratkan peserta didik sebagai konsumen sedangkan penyelenggara pendidikan (termasuk di dalamnya: guru dan dosen) menjadi produsen yang menjual jasa pendidikan.

Pada titik inilah, pendidikan menjadi komoditas yang harus dijual secara komersial kepada peserta didik dan harus pula mendatangkan keuntungan. Dampaknya, pendidikan menjadi berbayar dan mahal. Hanya orang kaya yang dapat menempuh pendidikan formal sampai tuntas, sedangkan bagi orang miskin, menuntaskan pendidikan bagaikan menatap fatamorgana. Seolah ada padahal sejatinya sulit digapai.

Maka tidaklah berlebihan manakala illustrator harian Kompas, Jitet Koestana menggambarkan fenomena pendidikan di Indonesia bagaikan balon udara yang senantiasa membumbung tinggi dengan penumpang yang mampu membayar untuk bisa diterbangkan oleh balon udara tersebut.

Ketika lembaga pendidikan disulap bagaikan sebuah komoditas yang didedikasikan untuk mengejar keuntungan finansial. Maka seketika itu juga, kegiatan belajar mengajar tidak dipandang lagi sebagai sebuah proses. Dengan demikian, aktivitas belajar mengajar pun tidak dilihat lagi sebagai sebuah runtutan upaya mengembangkan diri, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, sikap hidup untuk belajar dalam arti yang sebenarnya akan semakin luntur di dalam sanubari masyarakat.

Karena lembaga pendidikan diposisikan seperti halnya sebuah barang produksi, maka konsumen pendidikan pun menyikapi pendidikan formal hanya sekadar ekskalator sosial. Sebuah tangga berjalan  instan yang mampu mengantarkan seseorang pada tingkatan dan status sosial terhormat. Dengan demikian, jabatan sebagai pejabat publik berikut puja puji berupa gaji, honorarium, kekayaan,  dan harta benda duniawi lainnya,  akan dengan mudah tersedot dalam genggamannya. Para konsumen lembaga pendidikan instan semacam ini, lebih menyukai kemasan pikiran seragam.  Akibatnya,  nalar kreatif pun ditenggelamkan oleh terpaan badai gaya hidup konsumtivisme dan menjadikan dirinya sebagai umat pemuja berhala budaya instan.

Instanisasi Pendidikan   

Dalam konteks instanisasi pendidikan ini, ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Pertanyaannya, dapatkah kita mengolah bubur tersebut menjadi sebuah hidangan yang lezat dan migunani tumraping liyan?

Sebagai makhluk sosial yang berakal budi, tentunya kita harus bangkit dari kesalahan yang pernah diperbuat. Semangat renaisans untuk membangun infrastruktur pendidikan dan membenahi kualitasnya, barangkali merupakan  kata kunci pertama yang layak menjadi momentum bertobat. Bentuk pertobatan lainnya dapat dilakukan dengan membangkitan aura pendidikan di kota Yogyakarta. Itu artinya, selain menyediakan sarana dan prasarana yang baik, parapihak yang berkompeten senantiasa melakukan up-date terhadap perkembangan baru  yang ada di lapangan. Pertobatan ketiga, guru dan dosen harus meningggalkan stigma sebagai sekelompok cerdik pandai yang menganut mashab feodalime intelektual. Guru dan dosen semacam ini rata-rata berpendidikan master bahkan profesor doktor, tetapi ketika membuat dan menyampaikan materi ajar jarang sekali melakukan pembaruan yang berarti. Mereka senantiasa memelihara zona nyaman sebagai seorang feodalis intelektual, dan mencari suasana aman saat menyelenggarakan proses belajar mengajar. Mereka tidak berani melakukan interpretasi atas sebuah kurikulum yang ‘garing’ agar menjadi bahan pengajaran yang ‘’seksi’’ dan merangsang keingintahuan peserta didik untuk berproses lebih lanjut.

Ketika perangkat pendidikan (dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya di provinsi, kabupaten dan kotamadya, peserta didik, dan penyelenggara pendidikan) menjadi kaum feodalis intelektual, maka pendidikan tidak lagi terkait dengan berbagai upaya pengembangan intelektualitas, kebijaksanaan, dan moralitas. Tetapi cenderung menumbuhsuburkan dogma instanisasi pendidikan dan membangun dinding-dinding keilmuan yang terpisah dari kehidupan sehari-hari yang membumi. Sayang sekali kalau hal semacam itu tidak segera dibenahi!

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com) adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Follow me @sumbotinarbuko 

Iklan

Tentang sumbotinarbuko

Creative Advisor and Consultant of Institute Sumbo Indonesia, and Lecturer of Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa and Sekolah Pascasarjana ISI Yogyakarta
Pos ini dipublikasikan di Opini. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s