(Analisis KR) Menjaga Ruang Publik

Dr Sumbo Tinarbuko

Daffa Farros Oktiviarto, demikian nama panjang Daffa, siswa kelas IV SD Kalibanteng Kidul 01 Semarang, Jawa Tengah, menjadi trending topic di media sosial maupun di media massa cetak dan elektronik akhir-akhir ini. Jagoan muda ini, dengan inisiatif sendiri menghadang pengendara sepeda motor yang menggunakan trotoar sebagai solusi menerabas kemacetan jalan raya. Daffa – demikian biasa disapa – memalangkan sepeda mini miliknya untuk menghalau pengendara sepeda motor yang nekat menjadikan trotoar sebagai jalan raya. Daffa memiliki kesadaran sekaligus kecerdasan intelektual untuk mengedukasi orang yang lebih tua usianya agar taat peraturan lalulintas.

Pada titik ini, fenomena ‘kebo nusu gudel’ menjadi sebuah kenyataan tak terbantahkan. Pemerintah yang merupakan sekumpulan pejabat publik dalam kategori manusia dewasa dan bergelar sarjana, sudah saatnya belajar perihal konsistensi dan taat asas pada seorang Daffa. Taat asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan sebagai sesuatu tidak berubah dari ketentuan yang sudah ditetapkan; konsisten.

Pelajaran dicontohkan Daffa adalah pelajaran sangat fundamental. Daffa mengajarkan pada masyarakat luas untuk taat asas menjaga keberlangsungan ruang publik. Daffa mengingatkan pemerintah dan warga yang usianya lebih dewasa dari umurnya untuk mematuhi peraturan yang sudah diundangkan atas dasar kesepakatan bersama.

Inisiatif heroik ditunjukkan Daffa semakin menguatkan tengara, ruang publik sudah tidak lagi menjadi milik publik. Tanda-tanda zaman atas penurunan kualitas ruang publik semakin kentara. Hal itu terpapar, saat secara visual ruang publik di Yogyakarta, misalnya, tidak lagi didedikasikan sebagai ruang bersama yang ramah lingkungan. Ruang publik tidak lagi didorong sebagai ruang komunal untuk merayakan kepentingan interaksi antarwarga dalam konteks lingkungan sosial budaya yang sehat dan bermartabat. Sekarang, ruang publik justru lebih diprioritaskan sebagai ruang bermain sekelompok orang penguasa kapital. Dewasa ini ruang publik dibabtis sebagai ruang komersial objek pajak demi memenuhi target setoran pendapatan asli daerah.

Ketika keberadaan ruang publik Yogyakarta (trotoar, taman kota, ruang terbuka hijau) tidak ramah pada warganya, dapat asumsikan, pemerintah melakukan pembiaran atas karut marut ruang publik. Pemerintah dianggap tidak memedulikan kenyamanan dan keselamatan warganya saat menjalankan aktivitas kesehariannya.

Salah satu indikator tidak ramahnya ruang publik bagi warga terlihat saat pejalan kaki dan pesepeda terancam keselamatannya. Pada titik ini, pejalan kaki dan pesepeda menjadi was-was ketika mengakses jalan raya maupun berjalan di trotoar. Mereka dikalahkan dominasi moda transportasi bermesin.

Hal itu diperparah dengan penguasaan penggal jalan yang seharusnya digunakan berjalan kaki, tapi dikuasai oleh oknum tertentu menjadi areal parkir sepeda motor dan mobil. Trotoar dipaksa menjadi ruang komersial hotel, kafe, pedagang kakilima dan rombong rokok. Trotoar secara subversif dimanfaatkan sebagai fondasi pemancangan papan reklame komersial dan tiang listrik. Dampak sosialnya, pejalan kaki dan penderita cacat fisik mengalami kesulitan mengakes lorong-lorong pedestrian dan trotoar dengan nyaman dan aman.

Atas karut marut ruang publik tersebut, pemerintah wajib menyelesaikannya dengan mengembalikan dan menjaga ruang publik tetap menjadi milik publik. Ruang publik tidak boleh diprivatisasi menjadi milik sekelompok penguasa kapital. Ruang publik tidak boleh dijual pada pengusaha pemilik merek dagang. Ruang publik tidak boleh dikuasai partai politik atau organsasi massa tertentu. Hal semacam ini menjadi penting disuarakan. Sebab keberadaan ruang publik yang sehat dan bermartabat bagaikan pekarangan halaman rumah yang secara obyektif merepresentasikan jiwa raga sang pemiliknya.

Atas pelajaran taat asas yang dicontohkan Daffa, seharusnya pemerintah malu, karena posisinya sebagai teladan masyarakat telah didekonstruksi oleh masyarakat. Hasilnya, justru masyarakat yang memberikan keteladanan pada pemerintah.

Jika pemerintah tidak segera memperbaiki diri, masyarakat sangat kecewa. Ketika rakyat dikecewakan pemerintah, rakyat merasa hidup sendiri tanpa naungan payung pemerintah. Untuk itu rakyat berharap agar pemerintah, pejabat dan wakil rakyat bersedia memosisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang senantiasa memayungi masyarakat dalam keadaan untung dan malang, ataupun dalam suasana susah dan senang.

*) Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis harian Kedaulatan Rakyat, Senin 25 April 2016 | Twitter dan Instagram @sumbotinarbuko

Iklan

Tentang sumbotinarbuko

Creative Advisor and Consultant of Institute Sumbo Indonesia, and Lecturer of Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa and Sekolah Pascasarjana ISI Yogyakarta
Pos ini dipublikasikan di Artikel DKV. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s